pertemuan sekda dengan DPRD Jabar
KUNJUNGAN KERJA: Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Hasbullah Rahmad, Imam Budi Hartono, dan M. Faizin melakukan kunjungan dan bertemu dengan Sekretaris Daerah Kota Depok, Hardiono, Kamis (2/4). FOTO : RICKY/RADAR DEPOK
pertemuan sekda dengan DPRD Jabar
KUNJUNGAN KERJA : Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Hasbullah Rahmad, Imam Budi Hartono, dan M. Faizin melakukan kunjungan dan bertemu dengan Sekretaris Daerah Kota Depok, Hardiono, Kamis (2/4). FOTO : RICKY/RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Menanggulangi wabah virus Korona (Covid-19), Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menggulirkan bantuan bagi masyarakat yang terdampak virus Korona. Karenanya, Komisi IV DPRD Jawa Barat mengingatkan Pemkot Depok untuk segera mendata penerima bantuan.

Hal itu disampaikan pada saat kunjungan kerja Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat dengan Sekretaris Daerah Kota Depok, Hardiono, Kamis (2/4).

“Kami minta Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk mengatur pola kerumunan massa di Kota Depok. Misalnya, minimarket yang ada di Kota Depok sudah harus tutup pukul 18.00 WIB, aturan ini sudah diberlakukan di daerah lain,” tegas Hasbullah usai menemui Sekda Kota Depok di Balaikota, Kamis (2/4).

Ketua Badan Kehormatan DPRD Jabar ini melanjutkan, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 juga harus berkoordinasi dengan Bidang Pemakaman Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok.

“Jangan ada lagi, jika ada saudara kita yang meninggal akibat Covid-19 ada penolakan. Itu harus disiapkan secara seksama, kedengarannya tidak bagus,” lanjutnya.

Kemudian, pihaknya meminta Pemkot Depok menyiapkan data, karena Pemprov Jabar akan memberikan bantuan terhadap masyarakat yang terdampak Korona. Sebab, di Jabar sendiri didata ada 1,6 juta orang akan diberikan bantuan senilai Rp500 ribu per bulan, dengan rincian Rp350 ribu untuk sembako dan Rp150 ribu uang tunai.

“Di Depok itu berapa, datanya sudah mulai diinput, informasi dari Pak Sekda, kami akan minta salinannya. Jangan sampai nanti kebutuhannya 100, tapi yang diusulkan hanya 70 orang, yang 30 akan mendatangi Pemkot, karena yang lain merasa dapat,” kata Hasbullah.

Sebab, masyarakat yang terdampak gejolak ekonomi akibat Covid-19. Kata dia, ada 9 klasifikasi orang yang mendapat bantuan, seperti penduduk miskin dan rentan berpendapatan harian, yakni pekerja di bidang perdagangan dan jasa, pertanian, pariwisata, transportasi, industri.

“Mereka yang skala usahanya mikro dan kecil ya. Kemudian, penduduk yang bekerja sebagai pemulung, lanjut usia, orang berkebutuhan khusus (disabilitas) dan penduduk yang anggota keluarganya terindikasi ODP, PDP dan terinfeksi Covid-19. Data ini kan harus dari Pemkot, karena mereka yang paling tahu,” ungkapnya.

Ia menegaskan, bantuan tersebut tetap harus melalui pemerintah dan tidak bisa masyarakat mengajukan sendiri secara langsung. Nantinya, Pemprov Jabar akan membangun pola kerjasama dengan pihak ketiga untuk penyaluran.

“Penyalurannya dari Pemkot dan Pemprov akan membangun pola kerjasama, mungkin dengan kantor pos, tetap datanya dari Pemkot. Karena, tidak boleh tumpang tindih dengan data yang dicover dari pusat, khusus Jabar memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak Covid-19,” tegasnya.

Hasbullah menambahkan, pihaknya datang ke Pemkot Depok untuk mengingatkan agar data tersebut benar-benar diolah secara komperhensif melibatkan 63 kelurahan dan semua kecamatan. Sehingga, tidak ada disparitas, kecemburuan sosial dan gejolak sosial ketika bantuan tersebut dieksekusi.

“Bantuan ini segera disiapkan, jika datanya sudah siap. Dan kami berharap bantuan ini akan berlangsung selama wabah Covid-19 berkecamuk, sampai reda,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Depok, Hardiono mengaku, kunjungan anggota legislatif Dapil Kota Depok-Bekasi tersebut untuk mengecek bantuan gubernur. Salah satunya tentang bantuan rapid test.

“Mereka dari provinsi utamakan pada pencegahan dan deteksi dini terhadap penegakan diagnosa dengan cepat. Makanya banyak dibantu tentang rapid test,” ungkap Hardiono kepada Radar Depok, Kamis (2/4).

Ia menuturkan, langkah Depok ke depan yaitu optimalisasi tim gugus tugas Covid-19. Dan ia meminta warga menaati peraturan yang ada agar tidak tertular Covid-19, dan berupaya memutus rantai penyebarannya.

“Dewan provinsi juga meminta ritel-ritel agar membatasi jam buka, jangan terlalu malam. Dipercepat untuk menghindari kumpul-kumpul di malam hari,” tegasnya. (rd/cky/gun)

 

Jurnalis : M. Agung HR (IG : @agungimpresi), Ricky Juliansyah

Editor : Pebri Mulya