Eksekutif  Harus Libatkan Legislatif 

In Politika
imam budi empat indikator
Imam Budi Hartono.

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Ketua Komisi 4 DPRD Jawa Barat (Jabar), Imam Budi Hartono meminta agar eksekutif bisa melibatkan legislatif, untuk membantu menanganggulangi virus Korona, termasuk dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat.

“Saya empati dengan pernyataan Ketua Komisi 2 tentang permasalahan kita di dewan. Karena dari rakyat banyak sekali suara yang datang ke dewan ketimbang ke Gubernur. Gubernur saya WA saja tidak dijawab. Apalagi rakyat,” kata Imam Budi Hartono kepada Radar Depok.

Padahal, sambung dewan Dapil Jabar 8 (Kota Depok-Kota Bekasi) ini,
permasalahan di rakyat, akan muncul ke dewan. Sehingga, akhirnya muncul paradigma negatif kepada dewan.

Bahkan, ia mengungkapkan, gubernur dan walikota datang bawa bantuan, tapi dewan tidak. Sampai Komisi 4 DPRD Jabar mau meninjau banjir di wilayah Kabupaten Bandung pun takut.

“Takut untuk disambitin, karena kita tidak bawa bantuan. Padahal, kalau kita datang ke sana, kan bawa anggaran. Tapi, itu tidak bisa dimengerti oleh rakyat. Empati ke eksekutif, termasuk juga ke
pimpinan, bagaimana caranya kita juga bisa membawa sesuatu, ketika
turun ke rakyat,” ungkapnya.

Politikus PKS ini menegaskan, pihaknya pun kerap turun membawa sembako, membagikan masker hingga melakukan penyemprotan. Namun, itu menggunakan anggaran pribadi.

“Sampai habis gaji kita, kalau Gubernur datang, itu kan bukan pakai gajinya Gubernur. Tapi dibantu dari APBD, bisa dari dinas-dinas mungkin. Kalau kami memang tidak ada sama sekali,” tegasnya.

Karena itu, ia pun memohon untuk dipikirkan bagaimana caranya agar legislatif sebagai mitra eksekutif bisa dibantu untuk memfasilasi bagi korban terdampak Covid-19. Dan jangan sampai bantuan tersebut dijadikan ajang untuk pencitraan gubernur dan kepala daerah.

“Ini harus murni kemanusiaan, jangan sampai ini menjadi ajang pencitraan. Karena, ada bantuan yang di dalamnya ada gambar gubernur, kalau mau memberikan ya berikan saja, tidak perlu pakai gambar,” katanya.

Selain itu, Gubernur yang membagian bantuan dan turun langsung ke lapangan pun melanggar protokol kesehatan pemerintah, lantaran melanggar aturan social distancing. “Harusnya bisa tidak perlu turun, tinggal berikan saja,” tukasnya. (rd/cky)

 

Jurnalis : Ricky Juliansyah

Editor : Pebri Mulya

You may also read!

webinar IDI pemkot

IDI-Pemkot Depok Adakan Webinar Update Covid-19

WEBINAR : Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kota Depok bekerjasama dengan Gugus Tugas Covid-19 Pemerintah

Read More...
Sekjen HMS, Hardjuno Wiwoho.

HMS Minta Pemerintah Konsisten Tanggulangi Covid-19

Sekjen HMS, Hardjuno Wiwoho.   RADARDEPOK.COM, DEPOK - Sekjen Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS), Hardjuno Wiwoho meminta

Read More...
SKPP daring banyak peminat

SKPP Daring Dibanjiri Peminat

VIDEO CONFERENCE : Komisioner Bawaslu Kota Depok, Dede Selamet Permanasaat video conference dengan Kepala SKPP

Read More...

Mobile Sliding Menu