rutan bebaskan tahanan
BEBASKAN : Kepala Rutan Kelas I Kota Depok, Dedy Cahyadi (tengah) melepaskan delapan warga binaan, sebagai tahapan awal dari total 295 warga binaan yang akan dibebaskan, Rabu (1/4). Pembebasan merupakan langkah antisipasi penyebaran virus Korona. FOTO : JUNIOR/RADAR DEPOK
rutan bebaskan tahanan
BEBASKAN : Kepala Rutan Kelas I Kota Depok, Dedy Cahyadi (tengah) melepaskan delapan warga binaan, sebagai tahapan awal dari total 295 warga binaan yang akan dibebaskan, Rabu (1/4). Pembebasan merupakan langkah antisipasi penyebaran virus Korona. FOTO : JUNIOR/RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK Virus korona tak melulu membawa dampak negatif. Setidaknya, hal ini yang mungkin saja dirasakan sejumlah warga binaan atau narapidana (Napi) di Rutan Kelas I Kota Depok.

Pasalnya imbas dari virus tersebut, sebanyak 295 napi akan mendapat pembebasan bersyarat. Kepala Rutan Kelas I Depok, Dedy Cahyadi mengatakan, napi yang dibebaskan, tentu harus melengkapi sejumlah catatan. Antara lain, sudah melewati 2/3 masa tahanan dan berkelakuan baik.

“Hari ini sebanyak delapan warga binaan yang sudah dikeluarkan,” ungkap Dedy kepada Radar Depok, Rabu (1/4).

Dedy menjelaskan, warga binaan yang dikeluarkan, akan menjalani asimilasi di rumah, sambil menunggu keluarkan surat kebebasan. Selama asimilasi, akan diawasi oleh Balai Pemasyarakatan. “Kami akan koordinasikan juga dengan Kejaksaan Negeri Kota Depok,” tambahnya.

Lebih lanjut, sambung Dedy, kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Menteri Hukum dan HAM yang ditegaskan melalui Satgas Penanganan Covid-19 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

“Targetnya seluruh Indonesia sekitar 30 ribu warga binaan yang akan dikeluarkan dalam kurun waktu satu sampai tujuh hari ke depan,” tuturnya

Di Depok, lanjut Dedy, pihaknya melakukan pendataan. Sekitar 295 orang. Dikeluarkan maksimal seminggu ke depan.

Dedy mengungkapkan, kebijakan ini telah disesuaikan dengan arahan yang tercantum pada Permenkumham No 10 tahun 2020 tentang syarat pemberian asimiliasi dan hak integrasi bagi napi dan anak dalam rangka pencegahan penanggulangan penyebaran Covid-19.

Kemudian, diperkuat dengan keputusan Menkumham PK.01.04.04 tahun 2020 tentang pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.

Serta, putusan SE Dirjen Pemasytarakatan No Pas 497.PK.01.04 tahun 2020 tentang pengeluaran dan pembebasan napi dan anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 tanggal 31 maret 2020.

“Jadi dengan dasar ini kami melakukan pengeluaran napi dan anak tersebut,” tegasnya

Beberapa poin yang menjadi pertimbangan atas pembebasan bersyarat itu diantaranya adalah, yang bersangkutan telah menjalani masa tahanan 2/3.

“Kami sudah menggunakan sistem data base pemasyarakatan otomatis sudah bisa dihitung dari sana, untuk pidana umum dahulu selanjutnya nanti akan dipikirkan kembali oleh pimpinan pusat untuk pidana khusus lainnya,” pungkasnya. (rd/jun)

 

Jurnalis : Junior Williandro

Editor : Pebri Mulya