Ketua DPD LPM Kota Depok, Yusra Amir.
Ketua DPD LPM Kota Depok, Yusra Amir.
Ketua DPD LPM Kota Depok, Yusra Amir.
Ketua DPD LPM Kota Depok, Yusra Amir.

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, dinilai lambat menangani wabah Virus Korona alias Covid-19 di Kota Depok. Terbukti dari semakin bertambahnya korban jiwa, dan pasien positif di Kota Depok.

Ketua DPD LPM Kota Depok, Yusra Amir mengatakan, pemkot sebaiknya jangan hanya mengeluarkan himbauan saja. Harus ada tindakan nyata untuk membantu masyarakat khususnya Kota Depok. Dengan adanya wabah virus korona yang sudah merasuk ke dalam sendi kehidupan manusia, dinilai tindakan Pemerintah Kota Depok sangat lambat.

“Ketakutan masyarakat Depok setiap harinya semakin tidak terkontrol,” ujar Ketua DPD LPM Kota Depok, Yusra Amir kepada Radar Depok, Kamis (2/4).

Dia juga mengatakan, pemerintah berbuat ketika sudah tidak terkontrol lagi. Jadi, dengan wabah virus korona ini masyarakat juga dibebani tingginya ekonomi saat ini. Sedangkan Pemkot justru hanya lebih banyak mengimbau, dibandingkan dengan tindakan yang nyata.

“Artinya, secepatnya pemkot harus bisa menggunakan anggaran biaya tanggap darurat melalui APBD dan APBN, seperti Bantuan Operasional Pemerintah (BOP), Biaya Operasional Sekolah (BOS), Forum Kota Depok Sehat (FKDS) yang bisa dikucurkan untuk biaya tanggap darurat ke setiap wilayah,” kata Yusra.

Dia juga mempertanyakan, anggaran FKDS yang nilainya mencapai Rp80 miliar yang seharusnya bisa digunakan, untuk biaya tanggap darurat. Hal inilah yang menjadi pertanyaan Ketua LPM se-Kota Depok.

“Jadi seluruh Ketua LPM Kelurahan menanyakan anggaran tanggap darurat seperti diabaikan. Sebab hingga kini Pemkot lambat untuk penanganan pencegahan wabah Covid-19 tersebut,” ujar Yusra.

Yusra menegaskan, dari lambatnya penanganan kasus Covid-19 di Kota Depok ini, berdampak sosialnya maka diharapkan tidak akan muncul kegaduhan di masyarakat. “Janganlah menekan masyarakat untuk berdiam diri di rumah, hindarkan kerumunan (social distancing) perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Namun tidak ada tindakan yang dilakukan oleh Pemkot,” imbuhnya.

Selanjutnya, berikanlah warga perlindungan dan penanganan yang secara nyata dirasakan oleh masyarakat khususnya di Kota Depok ini.

Sementara itu, Ketua Dewan kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok, Roy Pangharapan menilai, pemkot juga perlu mengalokasikan dana untuk antisipasi bahaya kelaparan. Karena dampak adanya usaha pencegahan penyebaran virus korona.

Roy mengaku, pihaknya sudah melakukan hal tersebut. Yaitu membantu warga agar tidak kelaparan. Hanya saja kemampuan yang sangat terbatas, maka diperlukan langkah dari pemerintah. “Potong semua kegiatan APBD, dan konsentrasi pada penyelamatan kesehatan warga Depok,” tegas Roy.

Menurutnya, pemerintah belum terlambat untuk mengantisipasinya. Dia berharap, dana APBD segera dialokasikan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. “Mungkin dengan adanya jaminan kebutuhan sehari-hari dari pemerintah khususnya bagi warga yang tidak mampu, tidak lagi keluar rumah. Sehingga mengurangi potensi penularan,” harapnya. (rd/rub)

 

Jurnalis : Rubiakto (IG : @rubiakto)

Editor : Pebri Mulya