Ketentuan Pembatasan Honorarium Guru Dicabut Mendikbud

In Pendidikan
Mendikbud bahas guru honorer
Mendikbud, Nadiem Makarim

 

RADARDEPOK.COM, JAKARTA – Ketentuan pembayaran honorarium guru paling banyak 50 persen dari total dana BOS dicabut dengan adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 19/2020.

Kebijakan ini untuk menjamin agar guru honorer yang bekerja di masa pandemi Covid-19 tetap diberikan honor sesuai haknya.

“Batasan persentase yang selama ini diatur (dalam aturan sebelumnya) dilepas semua. Kita serahkan ke kepala sekolah untuk mengatur penggunaannya sesuai keperluan sekolah,” kata Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen) Hamid Muhammad, mengutip situs Sekretariat Kabinet, Minggu (26/4).

Dari analisa pihaknya, Hamid menjelaskan sebanyak 2 persen sekolah masih menjalankan aktivitas belajarnya secara penuh di sekolah. Selain itu, ada juga guru-guru yang melakukan pembelajaran di sekolah dengan sistem piket. Bahkan, ada guru yang melakukan kunjungan ke rumah siswa untuk mengatasi kendala komunikasi dalam proses pembelajaran.

Permendikbud No. 19/2020, kata Hamid, juga menguraikan ketentuan guru honor yang bisa dibayarkan upahnya. Pembiayaan pembayaran honor diberikan kepada guru yang berstatus bukan aparatur sipil negara (ASN) dan harus memenuhi persyaratan yaitu tercatat pada Dapodik per 31 Desember 2019, belum mendapatkan tunjangan profesi, serta memenuhi beban mengajar termasuk mengajar dari rumah.

Oleh karena itu, Hamid menyayangkan jika ada sekolah yang belum mendaftarkan seluruh tenaga pendidiknya dalam Dapodik, padahal guru tersebut sudah mengabdi bertahun-tahun.

“Dapodik sudah ada dari tahun 2013. Sekolah wajib memasukkan semua data guru honorernya. Guru honor yang sudah lama mengajar di sekolah itu harus dimasukkan ke Dapodik. Data di Dapodik menjadi dasar untuk melakukan audit. Jika tidak ada datanya, maka guru tersebut tidak berhak menerima honor dari dana BOS,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, Dana BOS dicairkan langsung dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hamid menuturkan, pencairan dana BOS sampai Jumat (24/04) sudah mencapai 99 persen, sisanya sedang dalam proses verifikasi data. Mereka adalah sekolah-sekolah yang berada di timur Indonesia yaitu Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Papua.

“Sementara untuk BOP PAUD dan Kesetaraan karena tahapan penyalurannya dari Kemenkeu ke pemda kemudian ke satuan pendidikan, hingga saat ini dana yang tersalurkan mencapai 48 persen, sisanya masih dalam proses,” katanya. (rd/net)

 

Editor : Pebri Mulya

You may also read!

walikota depok bermasker putih

Mohammad Idris Ajukan Cuti Mulai 26 September

Mohammad Idris   RADARDEPOK.COM, DEPOK – Mohammad Idris yang kini menjadi Walikota Depok, akan bertarung pada Pemilihan

Read More...
PN pedagang pasar kemirimuka

Banyak Bansos di Depok, Bikin Harga Sembako di Pasar Turun

MELAYANI PEMBELI : Pedagang ikan melayani pembeli saat berada di Pasar Kemirimuka, Kecamatan Beji. FOTO

Read More...
XL untuk pembelajaran

Belajar Online Tambah Seru? #KenapaNggak

  RADARDEPOK.COM - Masa pandemi membuat kita beradaptasi dengan banyak hal baru. Selain kita harus selalu menggunakan masker, mencuci tangan

Read More...

Mobile Sliding Menu