Beranda Utama Kompak KRL Harus Disetop

Kompak KRL Harus Disetop

0
Kompak KRL Harus Disetop
SEPI : Tampak terlihat peron stasiun yang sepi penumpang di Stasiun Depok Baru, Kamis (16/04). FOTO : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
sepakat stop KRL
SEPI : Tampak terlihat peron stasiun yang sepi penumpang di Stasiun Depok Baru, Kamis (16/04). FOTO : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Kota Depok hingga hari kedua, Kamis (16/04) belum sepenuhnya efektif. Patroli tim gabungan masih banyak menemukan pelanggaran. Masih ada kerumunan, protokol kesehatan belum sepenuhnya diterapkan.

Terutama di kendaraan umum, seperti angkutan kota hingga kereta Commuterline. Untuk memaksimalkan PSBB, belum lama ini sejumlah Kepala Daerah (Kada) di Jabodetabek kompak mengusulkan agar operasional KRL Commuterline dihentikan sementara selama PSBB.

Terkait hal itu, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) selaku operator layanan Kereta Rel Listrik (KRL) menyatakan tetap melayani penumpang KRL di Kota Depok, serta mengikuti aturan PSBB.

“KCI telah mengetahui usulan lima kepala daerah di Bodebek untuk menghentikan sementara operasional KRL. Sampai saat ini pembahasan usulan tersebut masih dilakukan pemerintah pusat, daerah, PT KAI, dan PT KCI,” kata Manager External Relations KCI, Adli Hakim.

Adli mengaku, selama belum ada keputusan, operasional kereta pada 16-17 April 2020 masih beroperasi sesuai aturan PSBB. Meski begitu, pihaknya akan menaati keputusan akhir yang sedang dibahas tersebut.

“Kami sebagai operator KRL yang melayani masyarakat di tiga provinsi akan patuh terhadap kesepakatan. Kami melihat semangat utama dalam PSBB adalah gotong royong bersama menghentikan Covid-19,” tegasnya.

Adli menambahkan selama penerapan PSBB, hari ketujuh di Jakarta dan dua hari di kawasan Bogor, Depok, Bekasi (Bodebek), operator mencatat telah terjadi penurunan penumpang kereta. Dalam tiga hari terakhir, Senin-Rabu pekan ini, ada tren penurunan jumlah penumpang kereta.

Pada Senin (13/4) pengguna KRL ada 75.661 orang. Lalu Selasa (14/4) pengguna KRL menjadi 62.282. Memasuki Rabu (15/4) data pada pukul 09.00 WIB penumpang kereta menjadi 48.800 orang. Selama masa PSBB, KCI mengikuti aturan pembatasan layanan hingga pukul 18.00 WIB.

Sementara salah satu penumpang KRL yang biasa naik dari stasiun Depok lama, Maulana mengaku sudah mendengar rencana penghentian pelayanan KRL di Jabodetabek. Pihaknya mengaku pasrah jika kebijakan itu diterapkan.

“Kalau dihentikan kami bisa berbuat apa, tinggal ikutin aja, tapi sebaiknya bagi pekerja yang masih ada kewajiban harus ada solusi, karena sudah tidak ada kendaraan umum lagi,” kata Maulana.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan rencana penghentian sementara pengoperasian KRL yang diusulkan para pimpinan daerah Bodebek, kemungkinan dilakukan pada Sabtu (18/4). Rencana tersebut tercetus, setelah diadakan koordinasi dengan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) sebagai operator KRL.

Saat disinggung soal pemilihan waktu, pria yang akrab disapa Emil itu mengatakan, opsi penghentian operasional KRL akan dibarengi dengan pelaksanaan PSBB Tangerang Raya (Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Tangerang Selatan).

“Hasil kajian dari KCI kemungkinan akan tanggal 18, berbarengan dengan PSBB Tangerang,” ucap Emil kepada wartawan di Depok.

Menurut Emil, penyetopan KRL harus dijalankan secara terintegrasi di setiap kawasan Jabodetabek, agar implementasinya berjalan efektif.

“Penghentian operasional KRL akan nanggung kalau dilakukan sekarang, karena Tangerang Raya belum berstatus PSBB, sementara itu Jabodebek sudah,” ujar dia.

Langkah Emil seakan mengafirmasi beberapa usulan dari kepala daerah yang ingin operasional KRL disetop sementara selama PSBB.

Terpisah, Ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia dr Pandu Riono menilai apabila pemerintah menghentikan operasional Kereta Commuter Line secara total, maka akan mengganggu mobilitas pekerja di sektor vital.

“Transportasi umum harus tetap jalan, karena mengangkut pekerja-pekerja informal yang membuat semua kehidupan berjalan,” kata Pandu Riono saat dihubungi wartawan, Kamis (16/04).

Salah satu dampak terburuk apabila transportasi umum dihentikan ialah terganggunya akses tenaga medis, petugas keamanan dan penyedia logistik dari dan luar Jakarta. Secara umum ia memahami apabila operasional KRL dihentikan sementara waktu akan berguna untuk memutus mata rantai virus. Namun hal itu harus dibuat pengecualian bagi dokter, perawat, TNI, Polisi dan sebagainya.

Ia mengatakan, kondisi saat ini tidak diketahui secara pasti siapa saja orang yang telah terinfeksi virus. Oleh sebab itu, para pekerja di lapangan tadi harus mengikuti anjuran pemerintah di antaranya menggunakan masker saat berada di luar rumah. Kemudian transportasi massal misalnya kereta, telah membuat mekanisme atau pengaturan tempat duduk guna mengantisipasi penularan virus.

“Kalau gerbong atau tempat duduk yang ditentukan sudah penuh maka tidak boleh ditambah lagi. Kita bisa mengurangi peluang supaya tidak terinfeksi,” katanya.

Selain itu, Pandu juga memberikan saran kepada pemerintah terutama pengelola KRL agar menerapkan sistem ganjil genap bagi penumpang. “Kalau perlu dibatasi orang yang tanggalnya ganjil boleh pergi di hari ganjil begitu sebaliknya,” ujarnya.

Sehingga strategi seperti itu bisa diterapkan guna mencegah penyebaran virus korona di moda transportasi umum.

Sementara itu, Kementerian Perhubungan masih mengkaji usulan dari pemerintah daerah di Jabodetabek untuk menghentikan sementara operasi KRL saat pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kajian dilakukan dengan melibatkan pihak terkait.

“Sehubungan dengan adanya keinginan dari beberapa Pemerintah Daerah agar operasional Kereta Komuter atau KRL Jabodetabek dihentikan total, Kementerian Perhubungan tengah melakukan kajian dan pembahasan bersama stakeholder terkait, termasuk di antaranya operator KRL dan pemerintah daerah terkait,” ucap Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati, Kamis (16/04).

Dia mengingatkan, sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 tahun 2020 bahwa pada wilayah yang sudah ditetapkan PSBB, dilakukan pengendalian transportasi untuk mencegah penyebaran Covid-19. Pengendalian yang dimaksud mulai dari pembatasan jumlah penumpang, jam operasional, menjaga jarak, frekuensi armada angkutan, dan penerapan protokol kesehatan.

“Yang ditekankan adalah melakukan pembatasan, bukan menutup atau melarang sama sekali,” jelas Adita.

Meski demikian, sembari menunggu hasil pembahasan, maka KRL akan tetap beroperasi sampai 17 April 2018.

“Sementara menunggu hasil pembahasan, KRL sampai dengan tanggal 17 April akan tetap beroperasi dengan jadwal pagi mulai pukul 05.00 WIB dari Bodetabek sampai dengan petang pukul 18.00 WIB,” ucapnya. (rd/rub/net)

 

Jurnalis : Rubiakto (IG : @rubiakto)

Editor : Pebri Mulya