Koordinator DEEP Kota Depok, Fajri Syahiddinillah : Pilkada di Pusara Korona, Utamakan Keselamatan Masyarakat

In Politika
koordinator deep depok
Fajri Syahiddinillah.

 

Gaung Pilkada serentak 2020 menjadi bias dengan mewabahnya virus Korona di Indonesia. Bahkan dunia.  Koordinator Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Kota Depok, Fajri Syahiddinillah membedah pemilihan pemimpin daerah di tengah pusara Covid-19.

Laporan : Ricky Juliansyah

RADARDEPOK.COM – Dunia sedang berjuang melawan pandemi virus Korona. Virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan China ini terus meluas sebarannya, hingga tidak sedikit jatuh korban jiwa sampai saat ini data yang diterima pada 1 April 2020 sudah 204 Negara yang terkena Covid-19 dengan kasus kematian sampai 36.571 jiwa.

Sementara, Indonesia sendiri tengah berjuang melawan virus Corona atau Covid 19. Per Kamis (2/4), Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto menerangkan, jumlah pasien yang terkonfirmasi positif mencapai 1.790 kasus, korban meninggal mencapai 170 jiwa, dan angka yang sembuh 112 orang, di mana 32 dari 34 provinsi telah ditemukan kasus Korona.

Ironinya, pandemi itu beririsan dengan gelaran Pilkada serentak di 270 daerah yang tersebar di 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota  yang sedianya dijadwalkan 23 September. Bahkan, telah melalui beberapa tahapan. Akibat pandemi virus Korona yang sudah tersebar di berbagai wilayah Indonesia, pesta demokrasi di 2020 itu akan diundur.

Senin, (30/3) dalam rapat kerja/rapat dengar pendapat komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, KPU RI, Bawaslu RI dan Dewan Kehormatan Penyelenggera Pemilihan Umum (DKPP), menghasilkan kesimpulan, melihat perkembangan pandemi Covid-19 di Indonesia dan demi mengedepankan keselamatan masyarakat Pilkada serentak ditunda.

“Komisi II DPR RI menyetujui penundaan tahapan Pilkada serentak 2020 yang belum selesai dan belum dapat dilaksanakan, untuk menunda pelaksanaan Pilkada serentak 2020 Komisi II DPR RI menunggu PERPU dari Presiden sebagai payung hukum baru akan ditundanya pelaksanaan Pilkada serentak sampai waktu yang tidak ditentukan,” tutur pria yang akrab disapa Fajri.

Fajri yang juga, Kabid Perkaderan PW IPM Jawa Barat ini menjelaskan, penundaan pelaksanaan Pilkada serentak 2020, Komisi II DPR RI meminta kepada kepala daerah untuk mengembalikan dana Pilkada yang belum dipakai untuk kepentingan tanggap gawat darurat pendemi Covid-19 untuk keselamatan mayarakat.

“Dengan ditundanya Pilkada Serentak ini diharapkan setiap komponen Pemilu, yaitu penyelenggara Pemilu, partai politik sebagai peserta pemilu dan bakal calon untuk mengedepankan kepentingan keselamatan masyarakat,” katanya.

Kebijakan ditundanya Pilkada serentak ini, sambung Fajri adalah langkah preventif untuk mencegah penyebaran virus Korona, apabila dipaksakannya pelaksanaan Pilkada serentak ini dikhawatirkan menyebabkan jatuhnya korban lebih banyak lagi, karena mekanisme dan tiap tahapan Pemilu hampir selalu melibatkan orang banyak, sehingga sangat rentan terjadinya penyebaran dan penularan Covid-19.

“Apalagi kota Depok termasuk zona merah Covid-19 bahkan kasus positif Covid-19 pertama ada di Kota Depok. Mengingat cepatnya penularan virus Covid-19 ini, patut sekali jika hal tersebut menjadi perhatian bersama. Bukankah memilih pemimpin bisa kapan saja sementara menghidupkan orang yang sudah wafat kembali adalah sebuah kemustahilan,” tutur Fajri.

Secara garis besar, kata Fajri, partai merupakan organisasi yang diciptakan untuk membantu mewujudkan visi pembangunan pada segmen demokrasi dan politik, yang tujuan akhirnya adalah demi kesejahteraan rakyat. Pemerintah telah menetapkan pandemi virus Korona sebagai bencana nasional, status kebencanaan diperkirakan berlangsung relatif lama sesuai dengan kondisi penanganannya.

Namun, ia menilai, Parpol justru sibuk memikirkan nasib pemilihan Pilkada, karena pandemi Korona, yang dibutuhkan rakyat yaitu kepedulian mereka terhadap permasalahan kemanusiaan yang menjadi tanggung jawab bersama.

“Parpol dan politisi seharusnya tidak memanfaatkan situasi seperti ini dengan melakukan politik pencitraan dengan kemasan virus Korona, mereka seharusnya membuktikan komitmen untuk membantu penanganan Covid-19 dengan membuat kebijakan, selain itu juga tetap harus melakukan kepedulian terhadap masyarakat secara langsung,” ujarnya..

Ia melanjutkan, penyebaran Covid-19 sudah mulai massif di Indonesia, maka berbagai kebijakan muncul salah satunya social distancing, yaitu dengan membatasi aktivitas ataupun menghindari pertemuan besar. Kota Depok memiliki beberapa kebijakan yang masih dikaji, seperti Lockdown Lokal Kota Depok. Namun, kebijakan ini masih menunggu persetujuan Pemerintah Pusat. Kondisi tersebut tentu tidak dapat diselesaikan Pemerintah Kota Depok.

“Karena itu mari bersama-sama segenap warga masyarakat berjuang melawan virus Corona dengan cara Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) baik di lingkungan keluarga maupun lingkungan tempat tinggalnya,” pungkas Fajri. (*)

 

Editor : Pebri Mulya

You may also read!

pradi afifah ke golkar

Pilkada Depok : Pradi-Afifah Minta Restu DPP Golkar

KOMPAK : Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna – Afifah Alia, menyambangi

Read More...
ledakan di lebanon gas tertawa

Ada Gas Tertawa yang Menyebar Setelah Ledakan di Beirut, Berikut Bahayanya

Ledakan di Beirut, Lebanon.   RADARDEPOK.COM - Penyebab ledakan Beirut, Lebanon, pada Selasa (4/8) diketahui berasal dari

Read More...
tersangka pembuhan apartemen depok

Tidak Lebih dari 24 Jam, Tersangka Pembunuh AO di Apartemen Depok Tertangkap

TERTANGKAP : Reskrim Polres Metro Depok mengamankan FM tersangka pembunuhan AO di Apartemen Margonda Residence

Read More...

Mobile Sliding Menu