KPU ingin ada perpu
PENYELENGGARA PEMILU : Jajaran Komisioner KPU Kota Depok periode 2018-2023. FOTO : DOK. RADAR DEPOK
KPU ingin ada perpu
PENYELENGGARA PEMILU : Jajaran Komisioner KPU Kota Depok periode 2018-2023. FOTO : DOK. RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK –  KPU Kota Depok meminta agar presiden Joko Widodo segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) terkait penundaan Pilkada serentak 2020.

“Tanpa mengurangi rasa hormat, kami meminta agar presiden, kalau bisa segera menerbitkan Perpu,” tutur Ketua KPU Kota Depok, Nana Shobarna kepada Radar Depok, Kamis (2/4).

Sebab, menurut Nana, Perpu tersebut dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum setelah rapat terbatas antara Kementerian Dalam Negeri, Komisi II DPR, KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Senin (30/3), memutuskan untuk menunda pelaksanaan Pilkada yang semula dijadwalkan 23 September.

“Ini juga agar KPU dapat segera bekerja mengatur tahapan yang tertunda,” tuturnya.

Ia mengungkapkan, penundaan itu karena pandemi Covid-19 di hampir semua provinsi di Indonesia. Sehingga, untuk menghindari peningkatan angka penyebaran virus Korona, Pilkada terpaksa ditunda dengan menyepakati tiga opsi jadwal pemungutan suara yang buru, yakni 9 Desember 2020, 17 Maret 2021 dan 29 September 2021.

“Jadwal atau opsi ini bergantung pada perkembangan penanganan bencana pandemi Korona,” ungkapnya.

Ditanya awak Radar Depok terkait opsi yang dipilih untuk tangal pemungutan suara, Nana secara pribadi cenderung memilih 9 Desember 2020. sebab, ia dan tentunya seluruh masyarakat di Indonesia harus yakin bahwa musibah ini harus segera berakhir.

“Kalau optimis dengan keyakinan kita, maka mudah-mudahan itu juga akan menjadi doa,” ungkapnya.

Sementara, dari sisi pelaksanaan Pilkada, di tanggal 9 Desember tersebut, artinya penundaan hanya tiga bulan dari jadwal yang semula ditetapkan 23 September. Sehingga, penyelenggara tidak akan terlalu repot untuk mengingatkan Pilkada kepada masyarakat.

“Demikian juga dengan masyarakat, kami sudah melakukan sosialisasi dan melaunching tahapan Pilkada, tentunya mereka masih ingat jika tidak terlalu lama penundaannya,” ucapnya.

Sedangkan, sambung Nana, jika pelaksanaan di 2021, Nana menerangkan, di 2024 pun akan menggelar Pemilu serentak, dan jeda waktu dengan Pilkada serentak dan Pemilu terlalu singkat. Sehingga, ia berasumsi ada kemungkinan masyarakat akan bosan untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Sebagaimana kita tahu akan ada tahapan pemilu serentak di 2024, itu akan terlalu cepat rentang waktunya. Tapi ini sekali lagi pendapat pribadi. Prinsipnya, kami penyelenggara di Kabupaten/kota sifatnya hanya melaksanakan arahan dari pusat,” sambungnya.

Ia pun berharap, agar wabah Covid-19 dapat segera berakhir dan ilmuan segera menemukan obat serta vaksinnya. Sehingga, situasi kembali kondusif dan pihaknya dapat kembali konsen pada tahapan Pilkada.

“Di masa penundaan ini pun kami tidak henti-hentinya menggunakan media sosial dan kemampuan kami untuk membantu menyosialisasikan protokol kesehatan dari pemerintah untuk mencegah penyebaran Covid-19. Insya Allah situasi kembali kondusif dan masyarakat dapat melakukan aktivitas seperti sedia kala,” pungkas Nana. (rd/cky)

 

Jurnalis : Ricky Juliansyah

Editor : Pebri Mulya