Beranda Utama KRL Rentan Penularan Covid-19

KRL Rentan Penularan Covid-19

0
KRL Rentan Penularan Covid-19
MULAI LENGANG: Tampak terlihat peron stasiun yang cukup lengang dari penumpang di Stasiun Depok Baru. FOTO : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
stasiun kereta mulai sepi
MULAI LENGANG : Tampak terlihat peron stasiun yang cukup lengang dari penumpang di Stasiun Depok Baru. FOTO : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Pascadiberlakukannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Depok, DKI Jakarta dan wilayah lainnya, Walikota Depok Mohammad Idris telah mengusulkan penghentian sementara operasional KRL Commuterline kepada PT KAI Indonesia.

“Kepala daerah diberikan keleluasaan oleh pemerintah pusat untuk mengatur teknis PSBB. Nah, kami minta agar operasional commuterline berhenti sementara untuk ikut mematuhi kebijakan tersebut,” ujar Idris, Jumat (17/04).

Hal ini lanjutnya, merupakan bentuk pemaksaan dan penekanan. Mengingat, moda transportasi tersebut berpotensi atau rentan akan penularan Covid-19.

“Kami tahu PT KAI telah membatasi setiap gerbong hanya boleh diisi dengan 60 penumpang. Namun, pada kenyataannya hal tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Karena masyarakat yang biasanya membawa kendaraan pribadi ke kantor, dengan adanya PSBB, mereka beralih ke moda transportasi lainnya, seperti kereta,” terangnya.

Dijelaskannya, 60 persen dari jumlah penduduk Kota Depok yaitu 2,3 juta jiwa, bekerja di luar daerah. Dengan demikian, penerapan PSBB tidak efektif jika tidak didukung dengan penghentian atau pengaturan waktu untuk transportasi.

“Usulan ini bukan hanya keluar dari Kepala Daerah Kota Depok saja, tetapi juga wilayah lainnya yang telah menerapkan kebijakan PSBB. Kami minta usulan ini untuk ditindaklanjuti, supaya bisa  memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” tegas Idris.

Terkait usulan penghentian operasional KRL di wilayah Jabodetabek, khususnya di Kota Depok juga disoroti sejumlah Anggota DPRD Kota Depok, salah satunya legislator asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hafid Nasir.

“Untuk penghentian operasional KRL tentu harus disepakati bersama beberapa kepala daerah sesuai lintasan KRL di Kota/Kab Bogor, Kota/Kab Bekasi, Kota Depok dan Tangerang Raya serta Jakarta Raya,” ungkap Hafid kepada Radar Depok, Jumat (17/04).

Menurutnya, penghentian sementara operasional KRL tentu selama penerapan PSBB untuk menurunkan atau menekan penyebaran virus korona (Covid-19). Hafid melanjutkan, berdasarkan laporan dari Gugus Tugas percepatan penanganan Covid-19 angka OTG, ODP, PDP dan positif C-19 terus meningkat, sehingga perlu ada terobosan lintas Kota/kab agar penyebaran virus ini bisa ditekan.

“Tentu akan muncul permasalahan kepada warga yang masih menggunakan transportasi public, karena ada sejumlah sektor yang masih diperbolehkan beroperasi. Tentu mereka yang bekerja bisa menggunakan alat transportasi yang diperbolehkan selama PSBB,” tutur Hafid.

Hafid mengatakan, arahan pemerintah dalam kebijakan PSBB salah satunya bekerja di rumah. Jika dalam perusahaan yang diperbolehkan operasi tentu bisa dibuat kebijakan piket atau masuk bergantian dengan tetap menjaga produktifitas. “Sehingga selama PSBB, KRL bisa optimal diberhentikan sementara, dan tujuan menekan penyebaran Covid-19 bisa tercapai,” harapnya.

Meski begitu, lanjut Hafid memang tidak mudah untuk menjalankan PSBB, perlu sinergitas yang perlu dibangun antara pemerintah, DPRD, TNI-Polri, pedagang, pengusaha, tokoh masyarakat/agama dan semua elemen masyarakat untuk mendukung PSBB ini.

“Di hari kedua PSBB memang masih terlihat kerumunan orang, tidak menggunakan masker dan lain-lain. Sehingga menurut saya konsep Kampung Siaga COVID-19 berbasis RW yang sudah dibentuk pemerintah perlu dioptimalkan untuk mendapatkan PSBB,” tegasnya.

Saat disinggung soal proses penyerahan bantuan sosial bagi warga yang terdampak Covid-19 agar tepat sasaran, Hafid mengatakan, penyaluran bantuan uang atau sembako dari pemerintah, selain Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ada di Dinsos, termasuk data-data yang masuk dari bawah ke dinsos (non DTKS), agar tidak terjadi duplikasi perlu melibatkan pengurus Kampung Siaga Covid-19.

“Hal itu agar bantuan cepat sampai ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan menghindari duplikasi KPM. Dalam suasana

Pandemi seperti ini tentu antara jumlah KPM tidak sebanding dengan anggaran yang tersedia, sehingga pemerintah atau dalam hal ini gugus tugas pemkot harus bisa bekerja cerdas memanfaatkan keberadaan Kampung Siaga Covid-19,” tandas Hafid.

Kemudian bisa menggunakan aplikasi teknologi informasi menghindari duplikasi dan membangun komunikasi dengan pemerintah provinsi dan pusat serta seluruh mitra pemkot dengan anggaran CSR-nya, sehingga semua KPM dapat menerima bantuan, disamping juga peran serta warga saatnya juga saling membantu.

Hal berbeda disampaikan politisi PDI Perjuangan yang juga Anggota DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo. Ia menilai, aturan transportasi publik dibatasi dengan jumlah penumpang dikurangi 50 persen. Kalau pun KRL diberhentikan sementara operasionalnya, menurutnya tidak ada masalah selama ketentuan itu dipatuhi.

“Masyarakat yang akan bepergian dengan KRL tentunya diharapkan memang benar-benar perlu atau penting, anjurannya tetap stay at home, dan tetap menggunakan masker dengan menerapkan social distancing,” tegas pria yang biasa disapa HTA ini.

Disisi lain lanjut HTA, jika operasional KRL dihentikan istilahnya bukan lagi PSBB, tetapi lockdown. Dampaknya akan fatal karena seluruh kegiatan aktivitas akan lumpuh total.

“Iya KRL tetap beroperasi dengan mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan. PSBB di Depok belum maksimal, karena kurang kesadaran dari warga untuk tetap stay at home,” ujar HTA kepada Radar Depok.

Menurut HTA, disatu sisi pemkot harus gerak cepat memberikan bantuan terutama kebutuhan pangan warganya sehingga masyarakat juga bisa tetap tinggal di rumah selama masa PSBB ini. Terkait bansos yang akan disalurkan ke warga terdampak Covid-19, HTA berharap seharusnya seluruh data yang sudah diserahkan melalui RT, RW atau kelurahan dan sudah terverifikasi bisa mendapatkan bantuan.

“Intinya gini, tidak boleh ada warga Depok terutama masyarakat ekonomi lemah yang laper karena imbas covid-19 ini. Semua wajib dibantu oleh pemerintah,” pungkas HTA. (rd/gun/net)

 

Jurnalis : M. Agung HR (IG : @agungimpresi)

Editor : Pebri Mulya