Menang PTUN Bandung, Kemenag Tegaskan Pembangunan Kampus UIII Tak Bisa Diganggu

In Pendidikan
Pembangunan UIII lanjut
RILIS : Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Arskal Salim GP memberikan keterangannpers melalui video conference di Jakarta, Kamis (30/04). FOTO : ISTIMEWA

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, memutuskan perkara Gugatan Badan Musyawarah Penghuni Tanah Verpoonding Seluruh Indonesia (BMPTVSI). Atas status kepemilikan lahan Kementerian Agama yang tengah dibangun Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) di Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, Kamis (23/04) lalu.

Dalam perkara Nomor 137/G/PTUN-Bdg tersebut, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Tergugat 1 Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta Tergugat 2 Intervensi 1 Kementerian Agama (Kemenag) dan menyatakan gugatan yang diajukan BMPTVSI tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard/NO).

Menyambut putusan Majelis Hakim, Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Arskal Salim GP menegaskan, dengan demikian tidak ada lagi alasan bagi pihak manapun, untuk mengganggu pelaksanaan proyek strategis nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

“Jadi siapapun yang mencoba mengganggu maka akan berhadapan dengan hukum. Dan, Kementerian Agama bekerjasama dengan aparat penegak hukum tidak segan-segan untuk menindaknya,” tutur Arskal melalui video conference di Jakarta, kepada Radar Depok, Kamis (30/04).

Menyambung hal tersebut, Kuasa Hukum Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Misrad menjelaskan, putusan yang dikeluarkan PTUN Bandung dalam perkara ini terbilang langka. Dimana dengan dikabulkannya eksepsi pada putusan sela mengisyaratkan, perkara ini tidak memiliki kejelasan sejak awal.

Selain itu, dalam perkara ini Hakim juga menganggap BMPTVSI sejak awal telah mengetahui bahwa aset yang diperkarakan merupakan Aset Negara sejak tahun 2007, dengan sertifikat atas nama Departemen Penerangan, cq. RRI, dan pada 2018 telah dilakukan pemecahan/balik nama lahan seluas 142,5 ha menjadi atas nama Kementerian Agama.

Terlebih penggugat dalam perkara ini mempersoalkan kepemilikan lahan seluas 35 ha, yang diklaim dihuni dan dikuasai oleh 133 orang. Namun setelah ditelusuri, kesesuaian antara lahan yang digugat dengan batas-batas kepemilikan lahan yang diklaim BMPTVSI tidak ditemukan.

Sementara itu Tim Hukum Kementerian Agama, Ibnu Anwarudin menegaskan bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor 00002/Cisalak/2018 seluas 1.425.889 M2 an. Kementerian Agama RI yang digugat bukanlah sertifikat yang serta merta baru terbit pada tahun 2018. Sertifikat tersebut merupakan pecahan Sertifikat Nomor 00001/Cisalak Tahun 2007 seluas 1.817.488 M2 an. Departemen Penerangan RI Cq. Direktorat Radio.  Dan terhadap keabsahan kepemilikan atas lahan tersebut telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Depok No.133/Pdt.G/2009/PN-DPK juncto Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.99/PDT/2012/PT-BDG. Sehingga Sertifikat No.0001/Cisalak Tahun 2007 an. Departemen Penerangan Cq. Direktorat Radio sah dan berkekuatan hukum.

”Itu artinya, kepemilikan aset atas tanah tersebut oleh Kementerian Agama sebagai pemecahan aset Departemen Penerangan RI sah dan tidak dapat diganggu gugat.” tandasnya. (rd/hmi)

 

Jurnalis : Fahmi Akbar

Editor : Pebri Mulya

You may also read!

artikel rodiah

Belajar di Tengah Pandemi Covid-19

  Oleh : Rodiah Ambarsari, M.Pd Guru SMP Negeri 1 Kota Depok   PEMBELAJARAN tahun ajaran 2020-2021 telah dimulai. Terkendala situasi pandemi virus

Read More...
Tokoh Perempuan dan Anak di kota Depok, Novi Anggriani Munadi.

Novi : Jika IBH Pro Perempuan dan Anak, Kenapa Tidak

Tokoh Perempuan dan Anak di kota Depok, Novi Anggriani Munadi.   RADARDEPOK.COM, DEPOK - Nama kader PKS

Read More...

Sadis, AO Ditemukan Meninggal dalam Kondisi Terikat di Apartemen Depok

ILUSTRASI   RADARDEPOK.COM, DEPOK – AO ditemukan meninggal dunia di dalam apartemen Margonda Residence 5, Kecamatan Beji, Kota

Read More...

Mobile Sliding Menu