Beranda Utama Pelanggar PSBB di Depok Bisa Dipidana

Pelanggar PSBB di Depok Bisa Dipidana

0
Pelanggar PSBB di Depok Bisa Dipidana
Walikota Depok, Mohammad Idris.
idris pakaian resmi
Walikota Depok, Mohammad Idris.

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Kota Depok akan mulai melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Rabu (15/04). Hal itu dilakukan untuk mencegah penyebaran dan memutus mata rantai virus Korona (Covid-19) di Kota Depok.

Banyak sejumlah pembatasan yang perlu diperhatikan oleh masyarakat Kota Depok. Karena jika dilanggar maka sanksi yang akan didapat. Seperti tertuang dalam Peraturan Walikota Depok Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kota Depok.

Pada BAB VII Pasal 30 disebutkan bahwa pelanggaran terhadap pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk sanksi pidana.

Selain Perwal, Walikota Depok juga telah mengeluarkan Surat Keputusan dengan Nomor 443/177/Kpts/Dinkes/Huk/2020.

“SK tersebut tentang pemberlakuan PSBB dalam penanganan Corona Virus di Kota Depok,” ujar Mohammad Idris kepada Radar Depok.

Mohammad Idris menjelaskan, PSBB Kota Depok akan dilaksanakan selama dua minggu, yakni 15 April hingga 28 April. Masyarakat yang berdomisili maupun yang tinggal dan melaksanakan aktifitas di Kota Depok, wajib mematuhi pelaksanaan PSBB. Hal itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan secara konsisten menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Perwal Nomor 22 Tahun 2020 bertujuan untuk membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan atau barang dalam menekan penyebaran Covid-19, meningkatkan antisipasi perkembangan ekskalasi penyebaran Covid-19, menangani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran Covid-19.

Mohammad Idris meminta, masyarakat melakukan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), menggunakan masker di luar rumah, melaporkan tamu yang berkunjung dalam jangka 1 x 24 jam, optimalisasi Kampung Siaga Covid-19 berbasis RW, selama PSBB setiap orang dilarang menyebarkan berita hoaks, dan sejumlah aturan lainnya.

“Akan ada sanksi apabila ada masyarakat maupun pelaku usaha yang tidak mematuhi peraturan PSBB,” tutup Mohammad Idris.

Sementara itu, melansir data kasus terkonfirmasi, Orang tanpa Gangguan (OTG), Orang Dalam Pengawasan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Depok menerangkan belum ada penambahan kasus meninggal baik positif maupun PDP.

Saat ini kasus terkonfirmasi sebanyak 124 orang, sembuh 11 orang, meninggal 15 orang. Untuk OTG sebanyak 677 orang, selesai pemantauan delapan orang, masih dalam pemantauan 669 orang. ODP sebanyak 2.388 orang, selesai pemantauan 257 orang, masih dalam pemantauan 2.131 orang. PDP sebanyak 698 orang, selesai pengawasan 128 orang, dan masih dalam pemantauan 570 orang.

Pasien PDP yang meninggal saat ini sebanyak 31 orang. Namun status PDP tersebut merupakan pasien yang belum dapat dikatakan positif maupun negatif karena harus menunggu hasil PCR yang dikeluarkan PHEOC Kemenkes RI.  (rd/dic)

 

Jurnalis : Dicky Agung Prihanto : (IG : @iky_slank)

Editor : Pebri Mulya