Beranda Metropolis Pemkot Depok Ringankan PBB P2

Pemkot Depok Ringankan PBB P2

0
Pemkot Depok Ringankan PBB P2
TAAT PAJAK : Petugas melayani warga yang ingin membayar pajak di Kantor Pelayanan PBB dan BPHTB, Balaikota Depok, Senin (13/04). FOTO : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
pemkot ringankan PBB
TAAT PAJAK : Petugas melayani warga yang ingin membayar pajak di Kantor Pelayanan PBB dan BPHTB, Balaikota Depok, Senin (13/04). FOTO : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Badan Keungan Daerah (BKD) Kota Depok, memberikan keringan kepada masyarakat.  Salah satunya, keringan sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan dan Pedesaan (P2). Hal ini diberlakukan BKD sedang mengejar taget pajak untuk kemajuan Kota Depok.

Kabid Pajak Daerah II BKD Kota Depok, Muhammad Reza mengatakan, BKD Kota Depok melakukan berbagai langkah inovasi untuk meningkatkan pemasukan melalui Pajak. Salah satu menghapus sanksi PBB P2 dalam masa penanganan Covid-19.

“Penghapusan sanksi tunggakan PBB P2 sampai 2019 dan pemberlakukan ini sampai 30 Juni,” ujar muhammad Reza kepada Radar Depok, Senin (13/04).

Muhammad Reza menjelaskan, sebelumnya sanksi PBB P2 diberikan dengan besar dua persen setiap bulan dengan maksimal denda 48 persen. BKD Kota Depok menargetkan PBB P2 tahun ini mencapai Rp324 miliar dan saat ini telah mencapai Rp22 miliar. Dia optimis, hingga Juni nanti PBB P2 akan mencapai Rp22,7 miliar.

BKD Kota Depok telah menargetkan sejumlah pajak, seperti Pajak Hotel sebesar Rp20,4 miliar, Pajak Restoran Rp167,8 miliar, Pajak Hiburan Rp23,9 miliar, Pajak Reklame Rp20,7 miliar, PPJ Rp95 miliar, Pajak Parkir Rp13,6 miliar, Pajak Air Tanah Rp3,8 miliar, PBB Rp324 miliar, Pajak BPHTB Rp358 miliar. Reza berharap target tersebut dapat terealisasi untuk Kota Depok menjadi lebih baik.

“Total target pajak keseluruhan sebesar Rp1,027 triliun,” terang Muhammad Reza.

Sementara itu, Lurah Duren Seribu, Suhendar mengatakan, PBB merupakan salah satu pemasukan Pemerintah Kota Depok, guna menjalankan program pemerintah kepada masyarakat. Untuk itu, Kelurahan Duren Seribu telah mendistribusikan SPPT kepada masyarakat guna segera membayarkan kewajiban tahunan tersebut. Selain itu, masyarakat dapat memanfaatkan penghapusan sanksi pajak PBB P2 sebagai keringan masyarakat.

Suhendar menjelaskan, Kelurahan Duren Seribu mendapatkan target pajak 2020 sebesar Rp1.357.074.527. Target tersebut terdiri dari luas tanah sebesar Rp2.046.927 meter, luas bangunan 160.960 meter, dan 5.129 SPPT. Jumlah tersebut sesuai dengan ketentuan di buku 1,2, dan 3.

“Kami sudah memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait penghapusan PBB P2 sebagai keringanan masyarakat,” tutup Suhendar. (rd/dic)

 

Jurnalis : Dicky Agung Prihanto : (IG : @iky_slank)

Editor : Pebri Mulya