Pengamat: Aneh Verponding Lahan Eks Situ Krukut Diakui

In Metropolis
verponding situ krukut
TOL : Eks Situ Krukut yang dilintasi jalan Tol Depok-Antasari (Desari), padahal warga belum menerima ganti rugi, karena lahan tersebut diakui verponding. FOTO : RUBIAKTO/RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Telah lepas dari belenggu penjajahan, ternyata di Kota Depok lahan dengan memiliki sertifikat verponding masih diakui.

Seperti lahan eks Situ Krukut di Kecamatan Limo yang telah dilintasi Jalan Tol Depok-Antasari (Desari) yang dimenangkan pihak pemilik Verponding. Tidak hanya menang di Pengadilan Negeri (PN) Depok, tetapi juga bisa menang di Pengadilan Tinggi (PT) Bandung.

Pengamat Hukum yang juga pengacara Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Hefnizal menilai, saat ini verponding sudah tidak berlaku di Indonesia sejak 1961. Sehingga sangat janggal kalau sistem hukum di Indonesia masih memenangkan verponding.

“Aneh, padahal verponding sudah tidak berlaku, tapi kenapa masih bisa menang,” kata Hefnizal.

Dia mengatakan, padahal permasalahan di UIII yang hampir serupa dengan masalah eks Situ Krukut, verponding sudah tidak dianggap karena memang tidak berlaku.

“Kalau di UIII sudah jelas itu tanah milik negara, karena verponding sudah tidak berlaku, kami hanya memberikan uang kerohiman kepada peggarap sesuai syarat dan ketentuan,” kata Hefnizal kepada Radar Depok.

Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memastikan lahan eks Situ Krukut, di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, bukan milik Verponding. Penegasan tersebut tertuang dalam surat balasan Komnas HAM kepada warga eks Situ Krukut, yang terdampak pembangunan Tol Depok-Antasari (Desari).

Dalam surat yang dikirim Komnas HAM dan ditandatangani Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM, Gatot Ristanto menjelaskan, bahwa Situ Krukut sudah berubah fungsi sejak 1970-an, dan terdapat penguasaan lahan oleh warga. Proses pembayaran yang menggunakan tim appraisal, juga seharusnya sudah dibayar ke warga. Dalam kurun waktu 2018-2019 oleh ketua pengadaan tanah Kota Depok.

Menurutnya, Situ Krukut juga tercatat sebagai aset pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan perolehan tahun 1945 dengan nomor Kode Induk Barang (KIB) 01.01.07.02.01 dengan kode no. 1.3.1.7.2, yang saat ini kewenangan pengelolaannya wilayah sungainya berada di pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR.

“Sehingga perlu adanya tindakan hukum oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian PUPR, melalui Ditjen Sumber Daya Air, maupun pemerintah Jawa Barat untuk menyelesaikan permasalahan lahan Situ Krukut,” kata Gatot Ristanto. (rd/rub)

 

Jurnalis : Rubiakto (IG : @rubiakto)

Editor : Pebri Mulya

You may also read!

PSHT bantu tenaga medis

PSHT Depok Berbagi Jamu dengan Tenaga Medis

PEDULI : Keluarga Besar PSHT barikan bantuan kepada tim medis di RS Brimob, Sabtu (18/04).

Read More...
BLT di negeri jepang

Di Jepang, Tiap Warga Dapat Rp14,5 Juta Hadapi Korona

ILUSTRASI   RADARDEPOK.COM - Pemerintah Jepang tengah serius untuk mengentaskan penyebaran virus Korona. negara dibawah kepemimpinan Perdana

Read More...
APD kreasi dari UI

UI Kembangkan APD Respirator

DIKEMBANGKAN : Tim ahli dan peneliti Universitas Indonesia mengembangkan prototype Alat Pelindung Diri (APD), dalam

Read More...

Mobile Sliding Menu