pengawas AD hoc dihentikan
PENEGASAN : Komisioner Bawaslu Kota Depok, Dede Selamet Permana sedang menggelar rapat terbatas dengan Panwascam Beji terkait Pemberhentian sementaran Pengawas Pemilihan Adhoc di Kecamatan Beji, Rabu (1/4). FOTO : RICKY/RADAR DEPOK
pengawas AD hoc dihentikan
PENEGASAN : Komisioner Bawaslu Kota Depok, Dede Selamet Permana sedang menggelar rapat terbatas dengan Panwascam Beji terkait Pemberhentian sementaran Pengawas Pemilihan Adhoc di Kecamatan Beji, Rabu (1/4). FOTO : RICKY/RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Berdasarkan rapat terbatas antara Kementerian Dalam Negeri, Komisi II DPR, KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), memutuskan untuk menunda pelaksanaan Pilkada yang sedianya akan dilaksanakan 23 September. Karenanya, Bawaslu Kota Depok mengingatkan lembaga ad hoc untuk menyelesaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) hingga Maret.

Hal tersebut diungkapkan Komisioner Bawaslu Kota Depok, Dede Selamet Permana saat menggelar rapat terbatas dengan Panwascam Beji terkait Pemberhentian sementaran Pengawas Pemilihan Ad Hoc di Kecamatan Beji, Rabu (1/4).

“Saya menjelaskan dan menegaskan terkait pemberhentian sementara Pengawas Pemilihan Adhoc, mulai dari  Panwascam, Sekretariat Panwascam, Panwas Kelurahan (PKD/Panitia Kelurahan dan Desa) yang sudah dibentuk beberapa waktu lalu,” tutur Dede kepada Radar Depok.

Disadari dan mau tidak mau, sambung Dede, Pilkada serentak 2020 terpaksa ditunda karena pemerintah dan seluruh elemen harus concern menangani penanggulangan virus Korona di seluruh Indonesia, serta bukan di daerah yang menyelenggarakan pemilihan pemimpin daerah saja.

“Makanya, saya datang ke rekan-rekan Panwascam, sekaligus memberi semangat ke mereka bahwa penundaan ini demi keselamatan dan kesehatan masyarakat,” paparnya.

Selama penundaan tahapan pilkada, lanjut Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga (Hubal) Bawaslu Kota Depok ini, semua panitia pengawas Adhoc tidak ada aktivitas dan diberhentikan sementara dengan batas waktu yang belum ditentukan.

“Semua harus legowo, sambil menunggu keputusan selanjutnya dari pemerintah,” paparnya.

Pada kesempatan tersebut, Dede pun mengingatkan mengenai SPJ Bulan Maret agar segera diselesaikan dan dilaporkan ke Sekretariat Bawaslu Kota Depok, agar dibayarkan hak-hak mereka.

“Semoga wabah ini cepat berlalu. Dan, saya berharap rekan-rekan di panitia pengawas adhoc untuk mengikuti protokol kesehatan yang diterbitkan pemerintah, bahkan menjadi garda terdepan di lingkungan masing-masing menyosialisasikan serta memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” pungkasnya.

Sementara, Anggota Panwascam Beji, Yudi Haryadi mengatakan, pihaknya harus menerima keputusan penundaan dan menonaktifkan sementara panitia pengawas adhoc untuk Pilkada serentak 2020.

“Kalau dipaksakan pun akan menjadi boomerang, keselamatan dan nyawa masyarakat jauh lebih utama, meski memilih pemimpin juga penting,” kata Yudi.

Ia pun berharap agar seluruh rekan-rekan Panwascam, sekretariat dan PKD untuk melakukan isolasi mandiri, guna membantu pemerintah memutus penyebaran Covid-19 di wilayah.

“Kami tentu berharap agar wabah ini segera berakhir dan ditemukan obat serta vaksin-nya. Sehingga, situasi kembali kondusif,” pungkas Yudi. (rd/cky)


Jurnalis : Ricky Juliansyah

Editor : Pebri Mulya