pembahasan penundaan pilkada
KUNJUNGAN KERJA : Ketua Komisi 4 DPRD Jawa Barat, Imam Budi Hartono dan Anggota Komisi 4 DPRD Jawa Barat, H. Hasbullah Rahmad dan M. Faizin saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kecamatan Sukmajaya, Kamis (2/4). FOTO : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
pembahasan penundaan pilkada
KUNJUNGAN KERJA : Ketua Komisi 4 DPRD Jawa Barat, Imam Budi Hartono dan Anggota Komisi 4 DPRD Jawa Barat, H. Hasbullah Rahmad dan M. Faizin saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kecamatan Sukmajaya, Kamis (2/4). FOTO : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Penundaan Pilkada serentak yang sedianya akan dilaksanakan 23 September, bagi Ketua Bidang Humas DPW PKS Jawa Barat, Imam Budi Hartono menjadi nilai plus dan juga nilai minus untuk kandidat.

“Karena memang saat ini ada wabah Korona. Sebab, semua mekanisme tahapan Pilkada pasti membutuhkan orang berkumpul, sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan. Jadi, mau tidak mau harus diikuti,” kata Imam Budi Hartono usai melakukan kunjungan ke Kantor Kecamatan Sukmajaya, Kamis (2/4).

Ketua Komisi 4 DPRD Jabar ini mengatakan, untuk Pilkada Kota Depok, bagi PKS ada plus minusnya. Sebab, jika memang ditunda selama 1 tahun,  sisi positifnya seluruh pasangan calon bisa bertanding secara fair dengan petahana.

“Sekarangkan petahana punya panggung, kita tidak punya panggung,” paparnya.

Menurut Wakil Ketua Karang Taruna (Katar) Jabar ini,  petahana di Kota Depok punya batas akhir masa jabatan sampai Februari, setelah masa jabatan itu berakhir, seluruh pasangan calon bisa fair mengejar popularitas dan elektabilitas dengan panggung yang dibiayai secara personal.

“Bukan panggung yang dibiayai karena dia masih menjabat sebagai petahana. Plusnya itu, kita bisa bersaing secara fair,” katanya.

Sedangkan, wakil rakyat daerah pemilihan (Dapil) Jabar 8 (Kota Depok-Kota Bekasi) ini melanjutkan, sisi minusnya dari penundaan Pilkada, seluruh kandidat perlu nafas panjang. Bakal calon Walikota Depok dari PKS ini mencontohkan, jika dirinya sudah melakukan sosialisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada, baik, waktu, tenaga, pikiran dan materi.

“Jika semakin panjang penundaannya semakin banyak dana yang dikeluarkan,” lanjut IBH.

Walaupun dalam waktu panjang, IBH mengatakan, kandidat bisa mengejar popularitas dan elektabilitas dan menjadi nilai plus. Tetapi, hal ini perlu tenaga ekstra untuk sosialisasi maraton Pilkada  yang tertunda.

“Semoga Allah memberikan yang terbaik untuk kita,”

Ia menambahkan. PKS pun akan mengerucutkan dari tiga calon menjadi dua dan kemudian menjadi satu calon. Dengan penambahan waktu ini, partai berlambang bulan sabit kembar ini dapat leluasa menetapkannya, jika tetap dilaksanakan 23 September.

“Memang berdasarkan hasil survei, saya meraih suara terbanyak, tapi kan tidak ditetapkan langsung dan membuat keputusan itu menjadi bulat. Semua, keputusan ada di DPP kami,” pungkas IBH. (rd/cky)

 

Jurnalis : Ricky Juliansyah

Editor : Pebri Mulya