Pengamat Sosial Vokasi Universitas Indonesia (UI), Devie Rahmawati
Pengamat Sosial Vokasi Universitas Indonesia (UI), Devie Rahmawati.
Pengamat Sosial Vokasi Universitas Indonesia (UI), Devie Rahmawati
Pengamat Sosial Vokasi Universitas Indonesia (UI), Devie Rahmawati.

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok yang ingin menerapkan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB), dapat dukungan dari berbagai pihak. Keputusan Depok tersebut dinlai sangat tepat, guna mencegah tersebarnya Covid-19 di Kota Depok.

Pengamat Sosial Vokasi Universitas Indonesia (UI), Devie Rahmawati mengatakan, penerapan PSBB di Kota Depok dinilai lebih tepat dibandingan dengan karantina wilayah. Karena memiliki arti yang berbeda. Karantina akan diikuti dengan aturan hukum yang sangat ketat, dapat dilihat di negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia yang melakukan karantina.

“Kalau karantina apabila melanggarkan akan di berlakukan hukum maupun denda,” ujar Devie Rahmawati kepada Radar Depok,Rabu(8/4).

Devie Rahmawati menjelaskan, PSBB memiliki aturan yang cukup detail, namun tidak seberat karantina. Pengaturan PSBB sangat perlu dilakukan guna mencegah masyarakat keluar rumah, apabila tidak memiliki keperluan yang mendetail. Selain itu, PSBB tidak akan mengganggu perputaran ekonomi masyarakat. Masyarakat masih dapat bekerja di rumah dan keperluan hidup seperti makanan, sembako, serta kebutuhan lainnya dapat di akses secara online, maupun di antar penjual.

Devie mengungkapkan, penerapan PSBB sudah dipikirkan Pemerintah Kota Depok secara matang dengan mencari solusi yang terbaik. Penerapan PSBB sangat mendukung kesehatan masyarakat, guna mencegah Covid-19 karena dapat mengurangi jumlah pasien Covid-19. Menurutnya, penerapan PSBB, Pemerintah Kota Depok dapat bekerjasama dengan seluruh unsur pemangku jabatan hingga masyarakat, sehingga pencapaian PSBB dapat berjalan maksimal. “Penerapan PSBB dalam konteks sosial penerapannya jauh lebih baik dari pada karantina wilayah,” terang dia.

Devie melihat, kebijakan Pemerintah Kota Depok menerapkan kebijakan PSBB merupakan langkah yang tepat, dan sudah melakukan perhitungan matang. Apalagi, perhatian pemerintah terhadap masyarakat dengan menyalurkan sembako dapat meminimalisir konflik di tengah masyarakat.

Devie meminta, masyarakat dapat mematuhi peraturan pemerintah pusat maupun Pemerintah Kota Depok. Masyarakat tetap menggunakan masker apabila keluar rumah, melakukan Social Distancing, selalu mencuci tangan menggunakan Hand Sanitizer, menerapkan PHBS, dan menjaga kesehatan tubuh. “Jangan sampai keluarga kita menjadi pasien berikutnya di rumah sakit akibat Covid-19,” tegas Devie.

Sementara, Ketua Kamar Dagang Industri (Kadin) Kota Depok, Miftah Sunandar mengaku, mau tidak mau harus setuju dengan penerapan tersebut, karena untuk kepentingan masyarakat di Kota Depok. “Kalau tidak setuju itu nggak mungkin, tapi demi kebaikan masyarakat Depok kita setuju menerapkan hal tersebut,” jelasnya saat dikonfirmasi Radar Depok, Rabu (8/4).

Meski para pengusaha sudah kewalahan, semenjak kebijakan dari beberapa waktu yang sudah dikeluarkan. Tetap pengusaha harus menggaji para karyawannya. “Jadi kalau dampak bukan di mulai hari ini saja. Kita para pengusaha sudah pusing sejak dikeluarkan kebijakan pusat, soal bekerja di rumah dan lain sebagainya,” ungkapnya.

Namun dipastikan Miftah, setiap perusahaan memiliki perencaan yang berbeda untuk melewati masa pandemik virus korona. Sehingga perhitungannya bahwa hingga Juni semua masih bisa dikategorikan aman dan bisa teratasi. “Nah yang kita bingung kalau lewat dari bulan Juni, harus ada solusi dan perencanaan ulang. Intinya sampai Juni semua masih oke,” tegasnya.

Seirama dengan Miftah, Salah satu pengusaha di Kota Depok, Iwan Sanoesi. Juga harus setuju dengan kebijakan penerapan PSBB untuk kepentingan semua, dan dengan segera bisa terbebas dari situasi seperti ini. “Saya menerima dan harus memahami keputusan pemerintah meski ini sangat berdampak merugikan bagi kami. Karena pengeluaran harus terus berjalan sedang pemasukan justru tidak berjalan,” bebernya.

Pengeluaran yang dimaksud Iwan seperti gaji pegawai, tanggungan BPJS yang tetap harus dicover, sedangkan seluruh pengerjaan yang sifatnya sebagai pemasukan perusahaan harus terhenti atau diundur. “Saya kan pengusaha, otomatis pinjam ke bank. Nah argo bunganya ini yang membuat berat, sehingga harus memutar otak untuk hal tersebut,” jelasnya.

 

Dia berharap, ada kejelasan terkait argo bunga yang ditanggungnya sebagai pengusaha. Sebab ada kebijakan dari pusat bagi yang melakukan peminjaman di bawah Rp10 miliar, bunga bank diturunkan menjadi 8 persen dari 11 persen. Dan itu sangat membantu ia sebagai pengusaha yang mebawahi para karyawannya.

 

“Ya bila diterapkan kebijakan PSBB di Kota Depok, perhatikan kebijakan pusat soal suku bunga yang turun. Sehingga saya juga bisa sedikit ringan. Jadi penerapan soal itu juga harus diperhatikan untuk kami para pengusaha yang meminjam ke bank,” tandas Iwan. (rd/arn/dic)

 

Jurnalis : Arnet Kelmanutu  (IG : @kelmanutuarnet), Dicky Agung Prihanto : (IG : @iky_slank)

Editor : Pebri Mulya