Pilkada 9 Desember, KPU-Bawaslu Tunggu Instruksi

In Politika
foto A
MASIH PROSES PENGHITUNGAN : Petugas melakukan proses penghitungan suara Pemilu Serentak 2019 tingkat kecamatan di kantor Kecamatan Pancoranmas. FOTO : AHMAD FAHRY/RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Lembaga penyelenggara Pemilu di Kota Depok, baik KPU maupun Bawaslu bersyukur hasil rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi 2 DPR RI.

Ketua KPU Kota Depok, Nana Shobarna mengatakan, diketahui bila hasil rapat tersebut menyimpulkan bila Pilkada akan dihelat 9 Desember 2020. Sebelum memasuki tahapan lanjutan Pilkada, Komisi 2, Mendagri, dan KPU akan melaksanakan rapat kerja, setelah tanggap darurat Covid-19 berakhir untuk membahas kondisi terakhir perkembangan penanganan Covid 19.

“Kami di wilayah masih menunggu regulasi,” ungkap Nana kepada Radar Depok, Rabu (15/4).

Ia mengaku senang bila memang Pilkada masih dihelat tahun ini. Sesuai harapan pribadi. Meski demikian, pihaknya siap kapan pun pilkada mau digelar. “Semoga wabah korona segera berlalu, sehingga kita bisa fokus menyelenggarakan pilkada,” tegasnya.

Adapun, kesimpulan lengkap rapat Komisi II DPR bersama Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, antara lain, Komisi II DPR RI menyetujui usulan pemerintah terhadap penundaan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak tahun 2020 menjadi tanggal 9 Desember 2020.

Sebelum dimulainya pelaksanaan tahapan Pillkada Serentak tahun 2020, Komisi II DPR RI bersama Mendagri dan KPU RI akan melaksanakan rapat kerja setelah masa tanggap darurat berakhir untuk membahas kondisi terakhir perkembangan penangan pandemi COVID-19, sekaligus memperhatikan kesiapan pelaksanaan tahapan lanjutan Pilkada Serentak tahun 2020.

Lalu, merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dan evaluasi terhadap Keserentakan Pemilu pada tahun 2019, maka Komisi II DPR RI mengusulkan kepada pemerintah agar pelaksanaan Pilkada kembali disesuaikan dengan masa jabatan 1 periode 5 tahun yaitu 2020, 2022, 2023, 2025 dan seterusnya yang nanti akan menjadi bagian amandemen pasal 201 UU Nomor 10 Tahun 2016 untuk masuk ke dalam Perppu.

Sementara, Ketua Bawaslu Kota Depok, Lulu Barlini mengaku jika pihaknya lebih bersikap untuk menunggu intsruksi pusat. Sama seperti KPU, dirinya siap saja kapan pun pilkada mau diseleggarakan.

“Kami tunggu saja instruksi pusat,” singkatnya. (rd/cky)

 

Jurnalis : Ricky Juliansyah

Editor : Pebri Mulya

You may also read!

PSHT bantu tenaga medis

PSHT Depok Berbagi Jamu dengan Tenaga Medis

PEDULI : Keluarga Besar PSHT barikan bantuan kepada tim medis di RS Brimob, Sabtu (18/04).

Read More...
BLT di negeri jepang

Di Jepang, Tiap Warga Dapat Rp14,5 Juta Hadapi Korona

ILUSTRASI   RADARDEPOK.COM - Pemerintah Jepang tengah serius untuk mengentaskan penyebaran virus Korona. negara dibawah kepemimpinan Perdana

Read More...
APD kreasi dari UI

UI Kembangkan APD Respirator

DIKEMBANGKAN : Tim ahli dan peneliti Universitas Indonesia mengembangkan prototype Alat Pelindung Diri (APD), dalam

Read More...

Mobile Sliding Menu