Pilkada Ditengah Korona : Pemerintah dan DPR Tak Bijak Tetapkan Waktu

In Politika
Direktur Eksekutif Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan (PSKP), Efriza
Direktur Eksekutif Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan (PSKP), Efriza.

 

Direktur Eksekutif Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan (PSKP), Efriza menyatakan, jika Pilkada dihelat 9 Desember 2020 di saat seluruh dunia fokus pada penanggulangan Covid-19 atau virus Korona, bahwa pilihan ini sangat terburu-buru dan terlalu percaya diri.

Laporan : Ricky Juliansyah

RADARDEPOK.COM – Di tengah pandemi Korona, seluruh penjuru dunia fokus untuk memutus mata rantai penyebaran dan penanggulangan Covid-19. Wabah ini pun membuat tahapan Pilkada serentak 2020 mengalami penundaan.

Pada awalnya Pilkada direncanakan 23 September 2020 tetapi akibat virus corona (covid-19) maka Pilkada diundur. Ternyata Rabu (14/04), Pemerintah dan Komisi II DPR  menyetujui pemungutan suara Pilkada Serentak 9 Desember 2020.

Memang usulan KPU ada tiga pilihan waktunya. Tetapi pilihan nomor satu pada Desember 2020, mengabaikan situasi pandemi covid-19, sisi kemanusiaan, kondisi ekonomi, dan kondisi masyarakat. Pertama, pemerintah menurut Efriza, tidak melihat bahwa pandemi covid-19, ada tiga penilaian terkait puncaknya yakni satu pada bulan ramadhan, kedua ada yang menyatakan saat lebaran, ketiga ada yang menyatakan hingga Juni dan Juli, jumlahnya pun diprediksi dengan angka fantastis 2,6 juta jiwa positif covid-19.

Hal ini tentu saja, tak bisa diabaikan  Pemerintah dan DPR, selama ini kebijakan Pemerintah terkesan trial and error, makanya banyak kebijakan Pemerintah ketika di komunikasikan terlihat plin-plan, ujungnya adalah direvisi kembali, dikomunikasikan kembali kepada masyarakat.

Dan, yang pasti jika beberapa penelitian sudah menyatakan mengenai puncaknya Covid-19 bahkan ada yang memprediksi angka fantastis yang terpapar Covid-19, tetapi sangat disayangkan sampai hari ini belum ada pernyataan dari pemerintah mengenai target penyelesaian permasalahan covid-19.

Ini menunjukkan keseriusan pemerintah masih perlu dipertanyakan. Kedua, perlu diperhitungkan juga jika ada yang namanya puncak, maka ada yang namanya penurunan, bahkan terjadinya “turbulensi” pandemi Covid-19 ini.

Ketiga, pemerintah juga apakah telah memikirkan mengenai pasca pandemi covid-19, tentu saja ini juga memiliki jangka waktu bahwa benar-benar tak ada lagi kasus pandemi covid-19.

Bagaimana dengan sisi lainnya, efriza memaparkan, jika saat ini sebenarnya sudah bagus terjadi fokus bersama di pemerintahan, antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, juga antar pasangan paket eksekutif daerah yang memerintah. Seperti di kota Depok, tak menutup kemungkinan ketika waktu pemungutan suara itu ditetapkan kembali pada tanggal 9 Desember 2020.

Ini menunjukkan bahwa konsentrasi akan kembali mempersiapkan tahapan pilkada yang sempat ditunda, tentu saja konsentrasi ketika pasangan calon terpilih telah pecah kongsi akan menyebabkan kembali retaknya duet eksekutif daerah tersebut.

Ini menunjukkan bahwa konsentrasi pandemi Covid-19 akan kembali sedikit tersingkirkan. Tak menutup kemungkinan kasus di Depok terjadi di beberapa daerah yang menyelenggarakan Pilkada, tetapi terjadi pecah kongsi.

Ketika pemerintah dan Komisi II DPR, tampak terlihat fokus melakukan pembahasan pengaturan kekuasaan, secara tak langsung juga telah mengabaikan sisi kemanusiaan, mudah saja mengasumsikannya karena pemerintah dan DPR masih sempat membahas pengalihan kekuasaan disaat sisi kemanusiaan, keutamaan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat sedang mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19.

Semestinya, saat ini yang Pemerintah dan DPR lebih memikirkan mengenai mempersiapkan perekonomian negara ini, karena covid-19 mengguncang perekonomian negara dan dibutuhkan stimulus ekonomi bagi masyarakat, pelaku usaha, dan ini nilainya tidak sedikit.

Saat ini pemerintah untuk masalah memprioritaskan penyelesaian pandemi covid-19 saja sudah terlihat kesulitan dalam pondasi ekonomi negara apalagi ditambah pengeluaran besar untuk Pilkada.

Untuk itu, Efriza, mengusulkan lebih baik pemerintah mengambil opsi terakhir yang ditawarkan Bawaslu, yakni opsi C pada September 2021.

“Artinya, benar-benar konsentrasi untuk menyelesaikan pandemi Covid-19 dan memperkuat perekonomian negara kembali pasca pandemi Covid-19, daripada pemerintah dan DPR malah melakukan pengunduran kembali pilkada 2020, jika ternyata Desember pandemi Covid-19 tak berakhir atau malah puncaknya,” ucap Efriza. (*)

 

Editor : Pebri Mulya

You may also read!

artikel suryansyah

Pemimpin Depok

  Oleh : Suryansyah Sekjen Siwo PWI Pusat   DANGDUTAN mendadak viral. Di Pengasinan, Sawangan Depok, Jawa Barat. Sabtu kemarin. Bukan karena pelantunnya

Read More...
rekom golkar untuk pradi afifah

Pilkada Depok : Pradi-Afifah Dapat SK Golkar

PENYERAHAN SK : Didampingi Ketua Pemilu DPP Jawa 1, MQ. Iswara dan Ketua DPD Partai

Read More...
gerabah serahkan SK dukungan pradi

Gerabah Serahkan SK Dukungan Buat Pradi-Afifah

DUKUNG : Penasehat Gerabah, H. Sarmili disaksikan pengurus dan kader dari 11 kecamatan dan 63

Read More...

Mobile Sliding Menu