artikel baru warna merah

artikel baru warna merah

 

Oleh: Pramudito

Pramudito, kolumnis, mantan diplomat, tinggal di Depok

 

KETUA DPC PPP Kota Depok, Qonita Lutfiyah dalam pernyataannya baru-baru ini  menyambut positif penundaaan pilkada serentak 2020. Sebab, saat ini sisi kemanusiaan harus diutamakan. Dikatakan  bahwa Pilkada Serentak yang sedianya digelar 23 September 220 ditunda karena pandemi Virus Corona yang mewabah di dalam negeri.

Selanjutnya dikatakan disaat wabah Corona  telah menyebar di Indonesia, khususnya Kota Depok yang masuk katagori zona merah, penundaan pilkada merupakan langkah bijak. Sebab, demi keselamatan masyarakat. Pemilihan serentak 2020 penting untuk Kota Depok, tapi jauh lebih penting menjaga kesehatan dan keselamatan warga Depok. (Radar Depok, 01/04/20).

Pernyataan tokoh PPP Depok itu merupakan sikap positif dari suatu partai yang mudah-mudahan juga menjadi sikap serupa dari kalangan politik khususnya di Kota Depok, bahkan juga dalam tataran nasional.

Seperti diketahui baru-baru ini DPR bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu  telah sepakat untuk  menunda pelaksanaan pilkada serentak 2020. Selain itu yang tak kurang pentingnya juga disepakati  agar anggaran Pilkada Serentak 2020 yang sudah dialokasikan pemerintah daerah di APBD akan direalokasikan untuk penanganan wabah Covid-19. Anggaran pilkada serentak seluruhnya sebesar 14 triliun. Sedang dana anggaran yang belum terpakai adalah sebesar sekitar 9 triliun kepada kepala-kepala daerah yang akan dipakai untuk menangani Covid-19.

Terkait dengan itu pemerintah diminta segera menyiapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang  (perppu) dengan mempertimbangkan kemungkinan penyelenggaraan pilkada ditunda  selambat-lambatnya sampai September 2021.

Sebenarnya KPU telah membuat tiga opsi sehubungan dengan  penundaan pilkada tersebut.Opsi pertama ialah pemungutan suara  dilakukan pada 9 Desember 2020.  Opsi kedua pemungutan suara  dilakukan 17 Maret 2021. Dan opsi ketiga pemungutan suara berlangsung pada tgl 29 September 2021. Dari ketiga opsi tersebut dipertimbangkan dengan perkiraan akan berakhirnya penanganan Covid-19, maka yang dianggap paling realistis oleh berbagai  pihak adalah opsi ketiga. Karena diperkirakan kuat sebelum September 2021 Covid-19 telah berlalu dan tidak lagi mengancam Indonesia.

Bagaimana dampaknya penundaan pilkada tersebut bagi kalangan partai yang akan menyodorkan kandidatnya masing-masing? Sebenarnya tidak dapat dikatakan akan merugikan partai, karena dengan penundaan tersebut justru patai-partai akan lebih banyak punya waktu untuk melakukan persiapan dalam proses  kandidasinya masing-masing. Bisa jadi ada partai yang dapat meninjau kembali bakal kandidat semula untuk diganti dengan yang lebih mampu dan  representatif, atau karena kehendak kalangan anggota partai yang bersangkutan.

Itu semua adalah masalah “intern” partai. Semakin matang kandidat yang diajukan partai akan semakin matang pula proses selanjutnya pilkada tersebut yang akan melalui beberapa tahapan. Khusus untuk daerah kota Depok sendiri bisa jadi akan terjadi perubahan konstelasi politik dan kontestasi kandidasi. Tapi – sekali lagi – itu terserah pada keputusan  masing-masing partai atau partai-partai yang berkoalisi. Penundaan setahun waktu yang cukup lama untuk menimang-nimang kembali kandidat yang sudah dalam proses penetapan.

Meskipun untuk sementara ini boleh dipandang bahwa penundaan pilkada serentak karena mengedepankan aspek kemanusiaan yakni keselamatan penduduk sehubungan dengan pandemi Covid-19, namun  bukan berarti bahwa wajah “kemanusiaan” juga akan akan hadir kelak dalam pilkada serentak 2021 tersebut.

Bila pandemi Corona sudah usai, maka karakter politik Indonesia akan kembali seperti semula: garang sekali untuk berebutan kekuasaan! Tadinya kita mengharapkan agar pengalaman pahit menghadapi pandemi Covid-19 akan membuat para pihak yang berkepentingan dalam pemilu akan lakukan introspeksi agar segera memulihkan niat yang baik dalam berpolitik praktis, yakni ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia semata-mata agar ikut  menyumbang tujuan jangka panjang cita-cita kemerdekaan seperti yang tertuang dalam pembukaan konstitusi. Mudah-mudahan harapan ini tidak redup dan rakyat mengharapkan adanya pembaruan atau penyegaran dalam pemilu-pemilu yang akan datang termasuk pilkada serentak pasca pandemi Covid-19 2021.

Yang menjadi sorotan masyarakat termasuk para pengamat dan pemerhati politik antara lain  adalah kekhawatiran akan tetap eksisnya oligarki politik termasuk juga dalam kancah pilkada di daerah-daerah. Kelompok oligarki politik biasanya berupaya sekuat tenaga untuk menutup akses  kompetisi dari hulu ke hilir sehingga  yang bermain dalam pilkada hanyalah segelintir elite politik belaka. Oligarki politik juga dimanfaatkan oleh pasangan petahana yang ingin maju lagi dan memanfaatkan kekuasaan ditangannya  untuk menjadi bagian dari mekanisme mesin politiknya berputar.

Ini juga berjalin berkelindan dengan politik dinasti yang kalau perlu mencari kandidasi secara instan, dengan sendirinya terpaksa juga mengabaikan mutu calon kandidat yang ditentukan. Satu hal lain yang jadi sorotan, pendapat dan harapan  publik adalah dalam pilkada serentak mendatang sedapat mungkin jangan ada lagi calon pasangan tunggal. Sebab hal itu juga berarti mengucilkan arti demokrasi, karena rakyat hanya disodori  satu pilihan. Sedang demokrasi dimanapun selalu mengisyaratkan lebih dari satu pilihan yang disodorkan kepada rakyat pemilih.  Sebagai  perbandingan pada masa lalu, dalam pilkada serentak 2015 hanya ada tiga pasangan calon tunggal.

Pada pilkada serentak 2017 jumlah pasangan calon tunggal meningkat menjadi sembilan pasang. Sedang pada pilkada serentak 2018 pasangan calon tunggal naik lagi menjadi 16. Tokoh atau calon kandidat lain tidak lagi bersedia atau sanggup menjadi calon pesaing karena merasa bahwa segala akses untuk meraih kemenangan sudah di”rampas” oleh oligarki politik yang menjadi kampiun calon tunggal tsrebut.

Menurut hemat penulis, pasti partai-partai yang sehat akan mau berkompetisi secara sehat pula dan rakyat yang lugu dan jujur, menginginkan agar pilkada serentak yang ditunda hingga 2021 tersebut lebih tinggi kualitasnya dibandingkan dengan pilkada-pilkada  tahun-tahun sebelumnya! (*)