PSBB di depok ramai lancar
PEMERIKSAAN IDENTITAS : Petugas gabungan melakukan pemeriksaan identitas pengendara yang berpenumpang dan tidak memakai masker saat penerapan PSBB di Perbatasan Jakarta – Depok, Senin (20/04). FOTO : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
PSBB di depok ramai lancar
PEMERIKSAAN IDENTITAS : Petugas gabungan melakukan pemeriksaan identitas pengendara yang berpenumpang dan tidak memakai masker saat penerapan PSBB di Perbatasan Jakarta – Depok, Senin (20/04). FOTO : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Depok, masih menemukan sejumlah kendala pada pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersakala Besar (PSBB). Sejumlah masyarakat yang beraktifitas baik menggunakan moda transportasi maupun sejumlah perkantoran tetap aktif, Selasa (21/04).

Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Depok, Mohammad Idris mengatakan, penerapan PSBB telah dilakukan sejumlah evaluasi, salah satunya pemantauan lalu lintas di Kota Depok. Pemantauan lalu lintas dilaksanakan sejak hari pertama PSBB yakni 15 April hingga 20 April.

“Enam hari kami telah melakukan pemantauan lalu lintas di Kota Depok,” ujar Mohammad Idris kepada Radar Depok, Selasa (21/04).

Idris menjelaskan, berdasarkan hasil pemantauan semenjak hari pertama penerapan PSBB hingga 19 April, terjadi penurunan volume kendaraan sebesar 11,43 persen. Namun, pada 20 April terjadi peningkatan kembali volume kendaraan baik mobil maupun motor. Hal itu, terindikasi dari perpindahan pengunaan moda transportasi kereta ke moda transportasi motor maupun mobil.

Tidak hanya itu, lanjut Idris, masih banyaknya kantor dan perusahaan di Jakarta menjalankan aktifitas. Selain itu, dari catatan pelanggaran pengguna jalan, ditemukan sejumlah pengendara tidak mengenakan masker maupun sarung tangan dalam berkendara.

“Masih ada pelanggaran yang ditemukan kepada pengendara saat pelaksanaan PSBB,” tegas pria yang juga Walikota Depok ini.

Sementara, terkait Jaring Pengaman Sosial (JPS) di Kota Depok, masyarakat yang mendapatkan bantuan tercatat pada DTKS maupun Non DTKS. Untuk Non DTKS, merupakan penduduk rentan yang berdomisili di Kota Depok maupun luar Kota Depok terdampak Covid-19. Hal itu meliputi, keluarga miskin maupun rentan miskin, pekerja sektor informal, dan masyarakat lainnya yang memiliki resiko sosial.

Dia menuturkan, data tersebut telah divalidasi Dinas Sosial Kota Depok. Sebanyak 30.000 Kepala Keluarga (KK) mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kota Depok. Dan sisanya di usulkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maupun Pemerintah Pusat.

“Kami juga mengusulkan bantuan kepada Provinsi Jawa Barat maupun Pusat,” terangnya.

Adapun data Covid-19 yang dikeluarkan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Depok pada Selasa (21/4), terdapat 198 orang positif, sembuh 13 orang, meninggal 16 orang. Orang Tanpa Gangguan (OTG) sebanyak 866 orang, selesai pemantauan 68 orang, masih dalam pemantauan 798 orang. Orang Dalam Pemantauan (ODP) sebanyak 2.571 orang, selesai pemantauan 743, dan masih dalam pemantauan 1.828 orang. Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 937 orang, selesai pengawasan 205 orang, dan masih dalam pemantauan 732 orang.

Untuk PDP yang meninggal sebanyak 43 orang, namun status PDP tersebut merupakan pasien yang belum dapat dikatakan positif maupun negative. Karena harus menunggu hasil PCR yang dikeluarkan PHEOC Kemenkes RI. (rd/dic) 

 

Jurnalis : Dicky Agung Prihanto : (IG : @iky_slank)

Editor : Pebri Mulya