Qurtifa : Harus Kerja Keras Ingatkan Warga

In Metropolis
qurtifa kerja keras
BANTUAN : Anggota DPRD Kota Depok, Qurtifa Wijaya saat memberikan bantuan ke warga di Kecamatan Tapos. FOTO : RICKY/RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Sepekan lebih, Kota Depok telah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun, Anggota DPRD Kota Depok, Qurtifa Wijaya menyayangkan masih ada warga yang asik keluar rumah, tanpa mengenakan masker.

Qurtifa mengatakan, PSBB belum sepenuhnya dipatuhi masyarakat. Sebab, masih banyak yang berkerumun, tidak memakai masker ketika keluar, tidak menjaga sosial dan phisycal distancing. Hal tersebut dilakukan guna pencegahan Covid-19, yang menjadi pandemi di Depok.

“Jadi masih perlu kerja keras untuk mengajak dan mengingatkan masyarakat untuk bisa mengikuti arahan pemerintah,” kata Qurtifa kepada Radar Depok, Rabu (22/04).

Menurut politikus PKS ini, perlu peran serta semua pihak bersama-sama menyukseskan dan mengefektifkan PSBB, dari tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan sampai tingkat kota, mulai dari pengawasan, pendekatan persuasif, teguran lisan, tertulis, sampai pilihan terakhir berupa sanksi perlu dilakukan aparat.

“Hal ini agar warga menjadi tertib, dan pelaksanaan PSBB menjadi ampuh
diterapkan,” tuturnya.

Ia pun menyoroti soal bantuan bagi warga yang terkena dampak Covid-19 di Depok. Sebenarnya secara skema yang disampaikan Gubernur Jawa Barat sudah bagus. Namun, pendataan yang tidak akurat dan tersistem dengan baik, serta lambannya turunnya bantuan dari pusat dan provinsi, menjadi persoalan dalam distribusi bantuan kepada masyarakat terdampak.

“Jadi perbaikan system database pemerima bantuan menjadi penting, agar data yang ada, baik yang DTKS (Dana Terpadu Kesejahteraan Sosial) maupun Non DTKS, dapat mudah diverifikasi, dipilah, diklasifikasi, dipantau sebarannya, dan diantisipasi agar tidak terjadi duplikasi,” jelas Anggota Komisi B DPRD Depok ini.

Qurtifa melanjutkan, pemerintah provinsi dan pusat perlu lebih segera menurunkan selutuh bantuannya sesuai jumlah kuota untuk Kota Depok. Untuk non DTKS datanya dari yang disetorkan oleh RT dan RW serta yg diinput warga secara online atau diemail. Sedangkan DTKS adalah data yang sudah dimiliki dinsos sebelumnya dalam Basis Data Terpadu.

“Warga yang Non DTKS adalah warga yang tidak ada dalam DTKS, namun mereka saat ini menurun kesejeahteraannya karena Dampak wabah Covid-19. Info dari Dinsos data Non DTKS yang masuk lebih dari 200 ribu KK. Namun, saya berharap semua dapat bantuan, agar bisa melangsungkan kehidupannya di saat pendemik korona ini,” tutup Qurtifa. (rd/cky)

 

Jurnalis : Ricky Juliansyah

Editor : Pebri Mulya

You may also read!

XL untuk pembelajaran

Belajar Online Tambah Seru? #KenapaNggak

  RADARDEPOK.COM - Masa pandemi membuat kita beradaptasi dengan banyak hal baru. Selain kita harus selalu menggunakan masker, mencuci tangan

Read More...

Cinta Tanah Air Sebagian dari Iman

  Oleh: K.H. A. Mahfudz Anwar Ketua MUI Kota Depok   KETIKA anda bilang cinta, maka pasti ada konsekwensinya. Karena setiap ucapan yang

Read More...
ilustrasi PNS ASN indonesia

Ada Lima ASN Positif Covid-19, Berikut Rinciannya

  RADARDEPOK.COM, DEPOK - Mulai menyebarnya Covid-19 di tubuh Apartur Sipil Negara (ASN), Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melakukan langkah cepat

Read More...

Mobile Sliding Menu