Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja.

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Kota Depok masuk dalam kota dan kabupaten, yang belum maksimal dalam refocusing anggaran percepatan penanggulangan Covid-19. Penegasan ini disebut-sebut Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat (Jabar), Setiawan Wangsaatmaja setelah melakukan telekonferensi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Ketua Gugus Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo, untuk membahas refocusing anggaran tersebut.

Kang Iwan –sapaan akrab Sekda Jabar- menyebut, dari paparan Mendagri didapati masih ada kabupaten/kota di Indonesia yang masih belum maksimal dalam refocusing. Termasuk juga beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat, seperti Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Cimahi, Kota Bandung dan Kota Depok.

Kang Iwan meminta, kabupaten/kota yang belum maksimal dalam refocusing untuk menelaah kembali anggaran, yang dapat dialihkan untuk menangani COVID-19. Dia menambahkan, sesuai arahan Mendagri refocusing mesti dilakukan secepatnya, mengingat penanganan COVID-19 tidak dapat ditunda-tunda.

“Karena pandemi ini kan terus bergulir. Tapi prinsipnya semangat kita adalah mestinya kita harus menyelesaikan dulu masalah kesehatan membatasi dulu, baru setelah itu kita bicara masalah pemulihan,” ujar Kang Iwan.

Menurutnya, persentase refocusing anggaran percepatan penanggulangan COVID-19 Pemprov Jabar merupakan yang tertinggi secara nasional.

“Jadi bukan nominal dari berapa yang kita refocusing dan berapa nilainya. Tetapi persentase anggaran yang kita refocusing dibandingkan dengan APBD. Jadi Jawa Barat paling tinggi,” jelas Kang Iwan dalam keterangan resmi Pemprov Jabar, yang masuk ke Radar Depok, (21/4).

Persentase refocusing tersebut menunjukkan Pemprov Jabar sangat serius dalam penanganan COVID-19. Jawa Barat ini mempunyai kepedulian yang sangat tinggi yang sangat concern mengatasi pandemik ini.

“Ini diapresiasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Keuangan, ini dijadikan contoh untuk daerah lain,” katanya.

Berdasarkan pemaparan Mendagri, terang Kang Iwan, alokasi anggaran nasional penanganan COVID-19 berjumlah Rp56 triliun. Alokasi tersebut terbagi tiga pos, yakni penanganan kesehatan 42,60 persen, penanganan dampak ekonomi 12,60 persen dan penyediaan jaring pengaman sosial 44,80 persen.

Adapun alokasi anggaran bidang kesehatan dari beberapa provinsi di Pulau Jawa, yaitu Jawa Barat sebesar 6,26%, DKI Jakarta 3,04%, Jawa Timur 2,69%, Banten 2,33%, dan Jawa Tengah 1,57%.

Sementara itu, anggaran penanganan dampak ekonomi yang dialokasikan Jawa Barat 1,50%, Jawa Tengah 1,13 %, Jawa Timur 0,77%, DKI Jakarta 0,57%, dan Banten 0,24%. Untuk anggaran jaring pengaman sosial Jawa Barat mengalokasikan 9,63%, DKI Jakarta 8,65%, Banten 7,05%, Jawa Tengah 4,61%, dan Jawa Timur 3,33%.

Menimpali hal tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Depok, Widyati Riyandani tidak menanggapi konfirmasi Harian Radar Depok yang dilontarkan sejak Selasa (21/4), baik melalui pesan singkat whatsapp maupun telepon. Padahal, saat ini hanya dua komunikasi tersebut yang efektif saat work from home (WFH). (rd/dic/hmi)

 

Refocusing Jawa Barat :

 Kota/Kabupaten Belum Maksimal :

  • Kabupaten Bandung
  • Kabupaten Bekasi
  • Kabupaten Bogor
  • Kota Cimahi
  • Kota Bandung
  • Kota Depok

 

Hasil Rapat :

  • Mendagri Tito Karnavian
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani
  • Ketua Gugus Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo

 

Alokasi Anggaran Nasional :

  • Rp56 triliun

Tiga Pos Alokasi Anggaran :

  • Penanganan kesehatan 42,60 persen
  • Penanganan dampak ekonomi 12,60 persen
  • Penyediaan jaring pengaman sosial 44,80 persen

 

Alokasi Anggaran Kesehatan :

  • Jawa Barat sebesar 6,26%
  • DKI Jakarta 3,04%
  • Jawa Timur 2,69%
  • Banten 2,33%
  • Jawa Tengah 1,57%.

 

Anggaran Penanganan Dampak Ekonomi :

  • Jawa Barat 1,50%
  • Jawa Tengah 1,13 %
  • Jawa Timur 0,77%
  • DKI Jakarta 0,57%
  • Banten 0,24%

 

Anggaran Jaring Pengaman Sosial :

  • Jawa Barat mengalokasikan 9,63%
  • DKI Jakarta 8,65%
  • Banten 7,05%
  • Jawa Tengah 4,61%
  • Jawa Timur 3,33%.

 

Jurnalis : Fahmi Akbar : (IG : @akbar.fahmi.71), Dicky Agung Prihanto : (IG : @iky_slank)

Editor : Pebri Mulya