Beranda Utama Sanksi PSBB Diserahkan ke Walikota

Sanksi PSBB Diserahkan ke Walikota

0
Sanksi PSBB Diserahkan ke Walikota
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.
ridwan kamil size kecil
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.ridwan

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Lima wilayah di Jawa Barat, di antaranya Kota Depok, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bekasi akan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), mulai Rabu 15 April 2020. Tetapi, pelaksanaan untuk desa di dua kabupaten akan berbeda dengan di wilayah kota.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengaku, sudah berkoordinasi dengan kepala daerah di Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek).

“Menteri Kesehatan sudah mengirimkan surat persetujuan (PSBB), yang menyatakan bahwa lima wilayah di Provinsi Jabar disetujui melaksanakan PSBB. Kami koordinasikan dan menetapkan bahwa PSBB di lima wilayah akan dimulai Rabu dini hari tanggal 15 bulan April 2020 selama 14 hari,” kata Emil—sapaan Ridwan Kamil—di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Minggu (12/4).

Meski demikian, Pemprov Jabar menyerahkan mekanisme sanksi dan aktivitas ekonomi kepada kepala daerah masing-masing. Emil mengatakan bahwa pelaksanaan PSBB tidak berbeda jauh dengan sosial distancing yang selama ini diupayakan. Hanya, ada beberapa hal mendasar yang membedakannya.

“Sekarang aparat hukum diberikan kewenangan. Sanksinya dari Walikota dan Bupati,” kata Emil.

“Termasuk Ojol (ojek online) diserahkan kebijakannya apakah dibolehkan atau tidak, diserahkan (keputusannya) ke Walikota dan Bupati. Pabrik yang masih buka, saya sudah instruksikan (agar ditinjau) mana yang boleh dan tidak boleh buka,” lanjutnya.

Bagi industri atau pabrik yang ingin buka, sebelumnya harus melakukan tes masif. Hasil dari tes tersebut akan dijadikan rujukan keputusan aktivitas ekonominya bisa berjalan atau dihentikan sementara selama 14 hari PSBB.

“Setelah itu, walikota dan bupati bisa memberikan izin atau tidak. Kalau boleh, (pemilik pabrik harus) berlakukan sosial distancing,” tegasnya.

Selain itu, pelaksanaan PSBB akan dievaluasi apakah cukup selama 14 hari atau harus ditambah lagi. Ridwan Kamil menyebut, di antara lima wilayah yang masuk PSBB ada yang berstatus Kabupaten di mana di dalamnya terdapat desa. Khusus di Kabupaten, pelaksanaan PSBB akan berbeda.

“Mereka (Kabupaten) memiliki desa sehingga tidak bisa dilakukan PSBB seperti DKI Jakarta. Kabupaten Bogor dan Kab Bekasi memutuskan PSBB dibagi dua. (PSBB dilakukan di) Kecamatan tertentu yang masuk zona merah. Di zona lainnya akan menyesuaikan,” kata dia.

“Khusus yang kota akan melakukan PSBB maksimal, salah satunya akan menutup akses ke wilayah sekitar. Kemudian membatasi kegiatan perkantoran, kormersial, kebudayaan, dan kegiatan keagamaan,” lanjutnya.

Di sisi lain, selama masa PSBB, tes masif covid-19 dengan rapid test akan lebih dimasifkan. Sejauh ini, tes masif sudah dilakukan kepada sekira 70 ribu orang. Targetnya, tes ini akan diteruskan hingga kepada 300 ribu. Data sementara hasil tes, ada 832 orang yang terindikasi positif virus covid-19. Ratusan orang itu akan menjalani tes lanjutan dengan metoda SWAB.

“Nanti akan dilaporkan berapa positif yang positif rapid dan swab. Kan ada yang mengatakan rapid test akurasinya terbatas. Tapi intinya totalnya segitu,” ucap dia.

Selain itu Emil juga menyebut ada tujuh sumber bantuan untuk warga yang terdampak PSBB di wilayah Bodebek. Saat ini, fokus pemerintah adalah melakukan pendataan bagi para penerima bantuan. Penerima bantuan ini akan dibagi menjadi dua golongan. Golongan pertama adalah warga miskin yang sudah terdata dalam sensus ekonomi. Kemudian, golongan II adalah mereka yang belum terdata karena masuk kelompok rawan miskin baru termasuk di dalamnya para pendatang atau perantau.

Golongan pertama yang terdata oleh pemerintah mayoritas akan dibantu dengan APBN. Yang golongan II mereka yang rawan miskin baru yang sebelumnya tidak masuk daftar bantuan. Golongan ini jug diibagi dua, yaitu mereka yang berKTP di wilayah tersebut dan mereka yang merantau. Jadi para perantau akan dibantu dan dijamin haknya.

“Bantuan dari Bodebek ini ada dari tujuh pintu (sumber), yaitu, melalui PKH, kartu sembako yang sudah rutin, kemudian kartu prakerja, Presiden lewat bansos Rp 600 ribu, yang di kabupaten mereka akan dibantu melalui dana desa, kalau masih belum cukup ada dana sosial dari provinsi, kalau masih kurang akan diberikan (bantuan dari) dana sosial kota kabupaten di lima wilayah tersebut,” ucap dia.

Emil mengaku sudah menginstruksikan kepada para kepala daerah untuk melakukan pendataan di tingkat RT dan RW. Survei harus tepat sasaran. Jangan sampai mereka yang berhak atau para perantau tidak terhitung. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa waktu distribusi bantuan akan bervariasi. Dari Pemerintah Provinsi akan mulai didistribusikan saat PSBB mulai dilaksanakan pada Rabu (15/04). Seminggu kemudian, dilanjutkan dengan distribusi bantuan dari pemerintah pusat.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto memberikan izin penerapan PSBB di wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi untuk mencegah penyebaran COVID-19.

Ketetapan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/248/2020 yang ditandatangani oleh Menteri Kesehatan pada 11 April 2020.

“Saya perlu menetapkan PSBB untuk Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi dalam rangka percepatan penanganan COVID-19,” kata Terawan, Minggu (12/4).

Menkes menyetujui permohonan penerapan PSBB untuk lima wilayah di Provinsi Jawa Barat tersebut berdasarkan kajian epidemiologi dan pertimbangan kesiapan daerah untuk menjalankannya. Sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan, selanjutnya Pemerintah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi wajib melaksanakan PSBB dan secara konsisten mendorong serta mensosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat.

Menurut surat keputusan tersebut, PSBB di Bodebek dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan bisa diperpanjang jika ada bukti berkenaan dengan penyebaran COVID-19. (rd/gun/net)

 

Jurnalis : M. Agung HR (IG : @agungimpresi)

Editor : Pebri Mulya