Ilustrasi pesawat garuda
ILUSTRASI
Ilustrasi pesawat garuda
ILUSTRASI

 

RADARDEPOK.COM, JAKARTA – Sekitar 800 karyawan dengan status tenaga kerja kontrak atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maskapai nasional Garuda Indonesia dirumahkan. Kebijakan itu diambil selama tiga bulan terhitung sejak 14 Mei 2020.

“Kebijakan merumahkan karyawan dengan status PKWT, merupakan upaya lanjutan yang perlu kami tempuh di samping upaya-upaya strategis lain yang telah kami lakukan, untuk memastikan keberlangsungan Perusahaan tetap terjaga di tengah kondisi operasional penerbangan yang belum kembali normal sebagai dampak pandemi virus Korona (Covid-19),” kata Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra dalam keterangan resmi, Minggu (17/05).

Ia menambahkan, kebijakan tersebut dilakukan dengan pertimbangan yang matang dengan memperhatikan kepentingan karyawan maupun Perusahaan dan dilakukan dalam rangka menghindari dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

“Di samping itu, implementasi kebijakan ini juga telah melalui kesepakatan dan diskusi dua arah antara karyawan dan Perusahaan” papar Irfan.

Irfan juga menyampaikan, kebijakan ini bersifat sementara dan akan terus dikaji dan dievaluasi secara berkala, sejalan dengan kondisi perusahaan dan peningkatan operasional penerbangan.

“Selama periode tersebut karyawan yang dirumahkan tetap mendapatkan hak kepegawaian berupa asuransi kesehatan maupun tunjangan hari raya yang sebelumnya telah dibayarkan. Kebijakan ini merupakan keputusan berat yang harus diambil dengan pertimbangan mendalam terkait aktivitas operasional penerbangan yang belum sepenuhnya normal,” Irfan menjelaskan.

Meski demikian, Irfan yakin Garuda Indonesia akan dapat terus bertahan melewati masa yang sangat menantang bagi industri penerbangan saat ini.

Upaya strategis yang telah dilakukan pihak Garuda Indonesia untuk memastikan keberlangsungan bisnis Perusahaan, antara lain melalui renegosiasi sewa pesawat, restrukturisasi network, efisiensi biaya produksi dan termasuk penyesuaian gaji jajaran komisaris, direksi hingga staf secara proporsional serta tidak memberikan Tunjangan Hari Raya kepada Direksi dan Komisaris. (rd/net)

 

Editor : Pebri Mulya