
RADARDEPOK.COM, DEPOK – Jelang berakhirnya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Depok, Jumat (29/05). Pemkot diminta membenahi segala hal terkait dengan protokoler new normal agar saat pelaksanaannya tak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat mengingat kasus positif Covid-19 masih terus meningkat.
Anggota DPRD Kota Depok, Babai Suhaimi mengatakan, dengan telah ditetapkannya proses belajar mengajar (PBM)1 Juni mendatang, maka perhatian untuk sektor ini harus dioptimalkan agar dunia pendidikan termasuk juga pondok pesantren tak menjadi klaster baru penyebaran virus Korona.
Menurutnya, jamiman pelayanan kesehatan dan panduan pendidikan sangat urgent dikeluarkan Pemkot Depok.
“Dimulainya PBM di tengah pandemi tentu menimbulkan kecemasan di tengah masyarakat. Untuk itu, jaminan kesehatan untuk dunia pendidikan harus diberikan secara pasti. Demikian pula halnya dengan panduan pendidikan bagi anak-anak yang akan segera bersekolah,” kata Babai kepada Radar Depok, Kamis (28/05)
Lebih lanjut ia mengatakan, jaminan pelayanan kesehatan berupa masker, hand sanitazer dan penyemprotan disinfektan harus menjadi yang utama sebagaimana ditetapkan dalam protokoler kesehatan.
“Pengadaan APD dan APK harus disegerakan pemerintah bagi sekolah-sekolah dan juga pondok pesantren yang ada di seluruh penjuru Kota Depok,” tegasnya.
Sehingga, sambung wakil rakyat daerah pemilihan (Dapil) 6 Kota Depok (Sawangan, Bojongsari, Cipayung) ini, penganggaran untuk pengadaan APD dan APK di sekolah-sekolah harus segera dilakukan mengingat semakin dekatnya proses kegiatan itu dilaksanakan.
Terkait dengan panduan pendidikan bagi pelajar agar tak menimbulkan kecemasan dari para orang tua, Babai mengingatkan pentingnya sebuah panduan terkait teknis pelaksanaan pendidikan itu sendiri.
“Pelaksanaan pendidikan di era new normal jangan justru menimbhulkan ketakutan dan keresahan. Untuk itu, penting dikeluarkan sebuah panduan teknis untuk sektor pendidikan tersebut,” pungkasnya. (rd/cky)
Jurnalis : Ricky Juliansyah
Editor : Pebri Mulya