Bawaslu Bahas Penanganan Pelanggaran Saat Korona

In Politika
simulasi pencoblosan radar depok
SIMULASI PILKADA : Warga saat berpartisipasi mengikuti Simulasi Pilkada Kota Depok yang diadakan Harian Radar Depok di kawasan Jalan Kartini, Kecamatan Pancoranmas, Rabu (26/2). FOTO : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Penguatan di internal Bawaslu, Bawaslu Jawa Barat mengadakan diskusi daring mengunakan aplikasi Zoom live streaming dengan tema ‘Penanganan Pelanggaran Pemilihan pada Masa Pandemi Covid-19 dan Pasca Terbitnya Perppu No.2 Tahun 2020’ Rabu (13/05) mulai pukul 10:30 WIB sampai selesai.

Dalam diskusi daring tersebut, akan menghadirkan narasumber Anggota Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo dan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jabar, Sutarno  dengan moderator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jabar, Alwi Khoiri.

“Besok (Hari ini), kami dari Bawaslu Jabar mengadakan acara diskusi daring. Sebetulnya, diskusi ini bersifat mingguan yang temanya bisa berbeda-beda. Pada Rabu (13/5), membahas tema  ‘Penanganan Pelanggaran Pemilihan pada Masa Pandemi Covid-19 (Virus Korona) dan Pasca Terbitnya Perppu No.2 Tahun 2020’,” kata Sutarno.

Seperti diketahui, sambung Sutarno, pasca dikeluarkan Keputusan KPU Nomor 179 dan seterusnya pada 21 Maret 2020, ada 4 tahapan yang ditunda, yaitu pelantikan panitia pemungutan suara (PPS), verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih, serta pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

“Penundaan empat tahapan Pilkada itu,  tidak serta merta menghentikan seluruh aktivitas terkait Pilkada, tetap saja ada kegiatan atau peristiwa yang bisa terindikasi sebagai dugaan pelanggaran,” katanya.

Sementara, pada SK KPU 179 juga tidak dibarengi dengan keluarnya peraturan KPU terkait tahapan Pilkada. Padahal, lanjut Sutarno, program tahapan Pilkada sebagaimana diatur pada PKPU Nomor 16 Tahun 2016 sangat vital bagi Bawaslu untuk melakukan proses penindakan.

Terlebih, di masa Covid-19 ada indikasi berbagai pemberian bantuan sosial kemanusiaan, termasuk bidang kesehatan yang terindikasi atau sarat diboncengi dengan kepentingan politik, khususnya oleh kepala daerah yang berpotensi maju kembali di Pilkada.

“Itu yang kemudian harus disikapi Bawaslu untuk melakukan proses penanganan pelanggaran. Itu juga yang harus dipahami kami semua dan jajaran teman-teman Bawaslu Kabupaten/Kota, khususnya yang menggelar Pilkada,” tegasnya.

Karenanya, Bawaslu Jabar akan mengadakan diskusi daring bagi internal untuk penguatan dan pemahaman jajaran internal Bawaslu. “Dengan keluarnya Perppu nomor 2 tahun 2020 ini juga belum serta merta KPU mengeluarkan peraturan KPU tentang tahapan, ini yang membuat Bawaslu tidak mudah dalam melakukan proses penanganan atau penindakan mana kala ada dugaan pelanggaran,” paparnya.

Ia mencontohkan, ada di Pasal 71 Undang-undang 10 Tahun 2016, misalnya kepala daerah tidak boleh  dan dilarang melakukan mutasi enam bulan sebelum penetapan pasangan calon atau menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan politik.

“Ini kan dibutuhkan kepastian tahapan oleh Peraturan KPU,” ucap Sutarno. (rd/cky)

 

Jurnalis : Ricky Juliansyah

Editor : Pebri Mulya

You may also read!

Ketua DPC Partai Hanura Kota Depok, Miftah Sunandar

Hanura Depok Mantap Dukung Pradi-Afifah

Ketua DPC Partai Hanura Kota Depok, Miftah Sunandar.   RADARDEPOK.COM, DEPOK – Satu lagi partai non parlemen

Read More...
walikota depok pakai masker CFD

Pisah Ranjang dengan Istri, Selamatkan Walikota Depok dari Covid-19

Walikota Depok, Mohammad Idris.   RADARDEPOK.COM, DEPOK - Berkaitan dengan Elly Farida yang terpapar virus Korona (Covid-19),

Read More...
alfamidi SMK Putra Bangsa

SMK Putra Bangsa Gulirkan Alfamidi Class

LULUSAN TERBAIK : Siswa-siswa SMK Putra Bangsa yang menjadi calon peserta Program Alfamidi Class berfoto

Read More...

Mobile Sliding Menu