bawaslu pelototi bansos
Komisioner Bawaslu Kota Depok.
bawaslu pelototi bansos
Komisioner Bawaslu Kota Depok.

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Di tengah wabah Virus Korona (Covid-19). Bawaslu Kota Depok tetap menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilu, khususnya di pengawasan. Bahkan, lembaga yang  diketuai Luli Barlini ini terus melakukan pencegahan terkait adanya politisasi Bantuan Sosial (Bansos) di masa Pandemi Covid-19.

Luli mengungkapkan, seperti diketahui, kasus politisasi bantuan sosial pemerintah untuk penanganan pandemi Virus Korona telah terjadi di sejumlah daerah, di antaranya yang tentu saja, dengan adanya penyalahgunaan bantuan tersebut dianggap telah mencederai rasa kemanusiaan di tengah masa penganggulangan Covid-19.

Ia menerangkan, peluang politisasi bantuan sosial itu dimanapun bisa terjadi termasuk di Kota Depok. Sehingga, pihaknya akan kembali membuat surat edaran pencgahan tindakan pelanggaran dengan mengacu pada pasal 71 dan pasal 73 UU No 10/2016 tentang Pilkada.

“Sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan tahapan calon perseorangan dan  menindaklanjuti surat Ketua Bawaslu RI dan Bawaslu Jabar tentang pencegahan tindak pelanggaran,”kata Luli kepada Radar Depok, Jumat (15/05).

Lebih lanjut ia menerangkan, Ketentuan pasal 71 menjelaskan bahwa pejabat daerah, pejabat ASN, anggota TNI/Polri dan kepala desa atau sebuatan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

”Di pasal 76 UU No 9/2015 kepala daerah dilarang membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni dan golongan tertentu atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” terangnya.

Hal ini, kata dia, ditegaskan untuk menghindari oknum elite politik yang suka menempuh jalur pintas guna meningkatkan elektabilitas dan popularitas. Karenannya, ia mengajak seluruh komponen masyarakat Kota Depok untuk ikut mengawasi pendistribusian Bansos yang dilakukan pemerintah, baik yang bersumber dari APBN/APBD yang rawan dipolitisasi oleh oknum tertentu untuk kepentingan politik praktis pertarungan Pilkada 2020.

“Kami, di Bawaslu akan  fokus upaya pencegahan agar tumbuh kesadaran di seluruh komponen masyarakat untuk sama-sama mencegah terjadinya personalisasi bantuan sosial pandemi Covid-19 untuk kepentingan kelompok tertentu,” pungkasnya. (rd/cky)

 

Jurnalis : Ricky Juliansyah

Editor : Pebri Mulya