DPRD Jabar Minta Pemerintah Bentuk Timsus

In Politika
pemerintah bentuk timsus
MONITORING : Anggota DPRD Jawa Barat, M. Faizin saat meninjau langsung turap yang jebol di salah satu sungai di Kecamatan Bojongsari. FOTO : RICKY/RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Anggota DPRD Jawa Barat (Jabar), M. Faizin mendorong agar Pemprov Jabar membentuk tim khusus lintas kementerian untuk menangani masa new normal di lingkungan Pondok Pesantren (Ponpes). Bahkan, politisi PKB ini akan keliling pesantren di Bumi Pasundan untuk memastikan kesiapan dan apa yang menjadi tanggungjawab pemerintah.

Faizin mengungkapkan, pembentukan tim khusus ini begitu penting mengingat kompleksitas masalah terkait kesinambungan belajar dan keselamatan santri di masa pandemi virus Corona (Covid-19). Ia pun berharap agar pemerintah segera membentuk tim yang terdiri dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Agama (Kemenag), dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), untuk menangani kondisi new normal di lingkungan pesantren.

“Tim ini akan menyiapkan prosedur Kesehatan, opsi metode belajar, hingga menyiapkan ketahanan ekonomi di pesantren saat memasuki kondisi new normal di masa pandemi Covid-19,” ujar Faizin melalui keterangan tertulis yang diterima Radar Depok, Kamis (28/05).

Politisi yang dikenal dengan Jargon ‘Santri Milenial’ ini  menjelaskan pola pembelajaran di pesantren memang khas. Sebab, santri diharuskan untuk bermukim di pondok untuk belajar berbagai ilmu pengetahuan baik yang bersifat umum maupun keagamaan.

Sementara, di sisi lain, sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang kehidupan santri dan tenaga pendidik terkesan ala kadarnya. Dari sini, ia menilai kondisi tersebut berbahaya jika dilangsungkan di masa pandemi seperti saat ini, tanpa ada campur tangan peran pemerintah.

“Potensi mereka tertular sangat besar karena sistem kehidupan di pesantren yang bersifat komunal,” terangnya.

Saat ini, lanjut wakil rakyat daerah pemilihan (Dapil) Jabar 8 (Kota Depok-Kota Bekasi) ini, hampir semua aktivitas kegiatan Ponpes di seluruh Indonesia telah dihentikan. Kemudian, sekitar 18 juta santri pun telah dirumahkan sejak awal penyebaran wabah Covid-19. Kemudian, sambung Faizin, dengan belum diketahuinya kapan masa wabah Covid-19 berakhir, maka pemerintah perlu turun tangan untuk menyelamatkan proses pembelajaran dari jutaan santri di tanah air.

“Pemerintah telah mencanangkan kondisi new normal. Kami berharap skenario  ini juga menyangkut strategi pengaktifan kembali pesantren di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, karena tidak mungkin jutaan santri terus dirumahkan yang itu artinya menghentikan proses belajar mereka,” sambungnya.

Ia pun menegaskan pemerintah butuh tim lintas kementerian agar aktivitas pesantren dalam kondisi new normal bisa segera diterapkan. Selanjutnya, dari Kemendibud dibutuhkan perannya dalam menyiapkan skenario belajar di sekolah-sekolah umum yang dimiliki pesantren seperti SD, SMP, SMA, SMK, dan Perguruan Tinggi. Pun dengan Kementerian Kesehatan dibutuhkan perannya untuk menyiapkan protokol kesehatan sebelum dan selama pesantren kembali beraktivitas.

Sedangkan Kementerian Agama dibutuhkan perannya untuk memastikan ketahanan ekonomi seluruh pemangku kepentingan di pesantren terpenuhi.

“Kolaborasi tim lintas kementerian Bersama dengan pemerintah daerah diharapkan bisa mengembalikan aktivitas belajar di pesantren serta bisa meminimalkan potensi penularan wabah Korona di kalangan santri,” terang Faizin.

Ia menyebutkan beberapa kebutuhan mendesak untuk pengaktifan kembali pesantren di tanah air di antaranya kebutuhan test swab massal bagi santri dan tenaga pendidik, menyiapkan sarana-prasana seperti kamar santri, kamar mandi, sistem sanitasi, ruang kelas, hingga masjid agar sesuai protokol Covid-19, serta bantuan sosial bagi tenaga pendidik.

Selain itu, Anggota Komisi IV DPRD Jabar ini melanjutkan, perlu juga disiapkan pemenuhan kebutuhan vitamin dan gizi santri selama di pesantren.

“Upaya pemantauan secara berkala juga perlu dilakukan di lingkungan agar santri dan tenaga pendidik tidak terpapar covid-19 selama masa pandemi belum berakhir,” katanya.

Untuk itu, Faizin kembali menegaskan, dirinya sebagai wakil rakyat tentu akan keliling pesantren di Jabar guna memastikan kesiapan dan apa yang menjadi tanggungjawab pemerintah. “Saya akan memonitoring langsung, tentu dengan mengunjungi satu per satu pesantren di Jabar,” pungkasnya. (rd/cky)

 

Jurnalis : Ricky Juliansyah

Editor : Pebri Mulya

You may also read!

Omnibus Law Mengancam Mahasiswa dan Pendidikan

Oleh: Fatimah Azzahrah Hanifah Mahasiswi Universitas Indonesia   SEJAK dikeluarkannya wacana pembentukan omnibus law 2019 silam, gelombang protes terjadi di berbagai kalangan

Read More...
polwan tebar bibit ikan

Polwan Tebar 11.000 Bibit Ikan di Situ Jatijajar

TEBAR : Anggota Polisi Wanita (Polwan) tengah menebar 11.000 bibit ikan di Situ Jatijajar,  Kelurahan

Read More...
polwan depok tebar sembako

Polwan Tebar 1.500 Paket Sembako di Depok

KOMPAK : Kapolrestro Depok, Kombes Azis Andriansyah (depan dua dari kiri), saat menerima kunjungan Polisi

Read More...

Mobile Sliding Menu