walikota tinjau rapid test 4
MENINJAU : Walikota Depok Mohammad Idris meninjau pelaksanan Rapid Test Covid-19 di Stasiun Citayam, Senin (18/5). Rapid Test tersebut dilakukan kepada 200 calon penumpang dengan mengumpulkan sampel darah untuk mendeteksi dan mencegah penyebaran virus Korona di transportasi umum. FOTO : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
walikota tinjau rapid test 4
MENINJAU : Walikota Depok Mohammad Idris meninjau pelaksanan Rapid Test Covid-19 di Stasiun Citayam, Senin (18/5). Rapid Test tersebut dilakukan kepada 200 calon penumpang dengan mengumpulkan sampel darah untuk mendeteksi dan mencegah penyebaran virus Korona di transportasi umum. FOTO : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Ini bukan buat kepentingan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, tapi kepentingan seluruh warga Depok. Saat Idul Fitri 1441 Hijriah atau Lebaran kegiatan yang menimbulkan kerumunan bakal dibubarkan, termasuk Salat Id. Penegasan tersebut agar aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dapat menekan penyebaran Covid-19.

Walikota Depok Mohammad Idris mengingatkan, warga agar tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan kerumunan saat Idul Fitri nanti. Pemkot Depok mengingatkan warga agar terus patuh pada aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran Covid-19. Contohnya, tidak menggelar halal bihalal seperti yang biasa dilakukan saat Idul Fitri selama ini.

“Intinya adalah masalah kesadaran masyarakat. Jangan sampai kita mendahulukan sikap-sikap emosional. Banyak emosi kita sebagai orang Islam, kalau enggak shalat Idul Fitri enggak sreg, apalagi kalau nggak halal bihalal,” jelas Walikota Depok, Mohammad Idris kepada Harian Radar Depok, selepas meninjau pelaksanan Rapid Test Covid-19 di Stasiun Citayam, Senin (18/05).

Walikota menyebut, halal bihalal atau mudik lokal tentunya berpotensi menimbulkan kerumunan, sesuatu yang harus dihindari di tengah pandemi Covid-19. Dia akan memantau aktivitas warga pada Lebaran nanti. Apabila terjadi kerumunan, dia berjanji akan membubarkan.

“Kalau ada kerumunan-kerumunan atau acara yang dipantau wilayah mengundang banyak orang, kami akan batalkan. Dan kami punya hak untuk membubarkan mereka. Ini bisa jadi mengalahkan kepentingan maslahat dan masalah kesehatan bersama,” lanjut dia.

Sementara, Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Depok, Dadang Wihana memastikan bahwa mudik lokal dilarang. Ketentuan soal mudik lokal sudah dirumuskan dalam Maklumat Bersama Forkopimda, MUI, dan Kantor Kemenag Kota Depok.

“Silaturahim atau halal bihalal yang lazim dilaksanakan ketika Idul Fitri dilakukan melalui media sosial atau video call conference,” ucap Dadang dalam isi maklumat tersebut.

Adapun data Covid-19 Kota Depok pada Senin (18/05), terdapat 427 orang positif, sembuh 95 orang, meninggal 21 orang. Orang Tanpa Gangguan (OTG) sebanyak 1.491 orang, selesai pemantauan 667 orang, masih dalam pemantauan 824 orang. Orang Dalam Pemantauan (ODP) sebanyak 3.539 orang, selesai pemantauan 2.082 orang, dan masih dalam pemantauan 1.457 orang. Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 1.372 orang, selesai pengawasan 710 orang, dan masih dalam pemantauan 662 orang. Untuk PDP yang meninggal sebanyak 68 orang.

“Status PDP tersebut merupakan pasien yang belum dapat dinyatakan positif atau negatif, karena harus menunggu hasil PCR yang datanya hanya dikeluarkan PHEOC Kemenkes RI,” tegasnya.

Terpisah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2020 tentang Panduan Kaifiat Takbir dan Salat Idul Fitri saat Pandemi Covid-19. Dalam Fatwa itu, MUI membolehkan pelaksanaan salat Idul Fitri secara berjamaah baik di masjid maupun di lapangan.

“Kawasan sudah terkendali pada saat 1 Syawal nanti. Apa indikatornya? salah satu indikasinya ditandai angka penularan sudah menunjukkan kecenderungan menurun dan ada public policy terkait dengan pelonggaran aktivitas sosial yang memungkinkan terjadinya kerumunan,” kata Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Niam Sholeh di Graha BNPB, Jakarta, Senin (18/05).

Hal itu dapat diketahui berdasarkan otoritas keilmuan pada bidang epidemiologi dan otoritas pada bidang kesehatan masyarakat yang amanah, kompeten dan kredibel. Kondisi kedua, kata Niam, berada di kawasan terkendali atau kawasan yang bebas Covid-19 dan diyakini tidak terdapat pada larangan. Hal ini mungkin terjadi kawasan pedesaan yang terisolasi atau kepulauan yang memang jarang keluar masuknya masyarakat dari luar.

“Perumahan terbatas yang homogen, yang tidak ada penyebaran Covid-19, serta tidak ada korban dan tidak ada orang lalu-lalang keluar masuk yang diduga menjadi carrier,” ujar Niam.

Sementara itu, salat Idul Fitri harus dilaksanakan di rumah, terutama bagi masyarakat yang berada di kawasan penyebaran Covid-19 yang belum terkendali. Menurutnya, pelaksanaan salat Idul Fitri di luar rumah maupun di dalam rumah harus menerapkan protokol kesehatan.

“Hal ini untuk mencegah terjadinya potensi penularan antara lain dengan memperpendek bacaan salat dan juga pelaksanaan khotbah,” ucap Niam.

Terkait pelaksanaan salat Idul Fitri di rumah, kata Niam, tata caranya bisa dilakukan secara berjamaah atau dilakukan dengan sendiri. Jika dilakukan dengan berjamaah, minimal jumlahnya empat, satu imam dan tiga makmum.

“Setelah itu ada salah satu di antaranya menjadi khotib, tetapi jika jumlah jamaah kurang dari empat, atau jika di dalam pelaksanaan jamaah di rumah tidak ada orang yang memiliki kompetensi atau keberanian berkhotbah, maka salat idul fitri dilakukan tanpa melakukan khotbah,” ungkap Niam.

Untuk yang melaksanakan salat Idul Fitri sendiri, maka bacaannya tidak perlu dikeraskan dan tidak perlu ada khotbah.

“Maka kami mengimbau kepada segenap umat Islam pemerintah dan juga masyarakat untuk mengumandangkan takbir, tahmid dan juga tahlil saat malam Idul Fitri. Sebagai tanda kesuburan kita kepada Allah, sekaligus doa yang kita panjatkan agar Covid-19 diangkat oleh Allah subhanahu wa ta’ala,” pungkasnya. (rd/dic/hmi)

 

Jurnalis : Fahmi Akbar : (IG : @akbar.fahmi.71), Dicky Agung Prihanto : (IG : @iky_slank)

Editor : Pebri Mulya