Beranda Metropolis HMS Kritik Rencana Relaksasi PSBB

HMS Kritik Rencana Relaksasi PSBB

0
HMS Kritik Rencana Relaksasi PSBB
ZIARAH : Ketua Umum HMS Center, Hardjuno Wiwoho menyerahkan Bansos di Kompleks kediaman Almarhum Kiai Kholiq Soetardjo alias Aula Eyang Apih, di RT2/10, Desa Cilebut Timur, Kampung Petahunan, Bogor, Rabu (13/o5). FOTO : RICKY/RADAR DEPOK

 

HMS kritik PSBB
ZIARAH : Ketua Umum HMS Center, Hardjuno Wiwoho menyerahkan Bansos di Kompleks kediaman Almarhum Kiai Kholiq Soetardjo alias Aula Eyang Apih, di RT2/10, Desa Cilebut Timur, Kampung Petahunan, Bogor, Rabu (13/o5). FOTO : RICKY/RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Ketua Umum HMS Center, Hardjuno Wiwoho mengkritik rencana pemerintah melakukan relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) agar kegiatan perekonomian di masyarakat selama masa pandemi Covid-19 tetap berjalan.

Ia menilai relaksasi ini semacam karpet merah bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China untuk bebas masuk Indonesia. Faktanya, beberapa waktu lalu saat penerapan PSBB dan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, TKA asal negeri ginseng ini diberi keistimewaan masuk Indonsia.

“Ini kan jelas tidak adil. Disatu sisi, aturan PSBB ini begitu ketat untuk rakyat sendiri, disisi lain justru longgar bagi orang asing. Jadi, jangan sampai muncul kesan, relaksasi ini memberi ruang atau semacam karpet merah bagi TKA China.  Sebab, sudah banyak bukti dan laporan adanya TKA China yang terus masuk ke Indonesia melalui bandara atau pelabuhan di luar Jawa,” tegas Hardjuno .

Menurut Hardjuno,  pelonggaran PSBB ini agak aneh.  Sebab, berdasarkan grafik pertumbuhan kasus positif covid-19 ini, belum ada petunjuk yang dapat membenarkan hadirnya kebijakan relaksasi.  Meski kurvan penyebaran virus ini mulai melandai.

“Perubahan kebijakan yang begitu cepat, bantah-bantahan antar lembaga negara atau kementerian, kebingungan terkait anggaran yang dibutuhkan dalam mengatasi pandemi, membuat masyarakat mulai kehilangan kepercayaan kepada keseriusan pemerintah,” terangnya.

Hardjuno menilai, relaksasi ni mengkonfirmasikan kegagapan pemerintah menghadapi wabah virus ini. Apalagi, kebijakan pemerintah ini tanpandasar yang kuat.

“Jadi, alangkah bijak jika perubahan kebijakan didasarkan sepenuhnya pada pertimbangan kesehatan,” ulasnya.

Seharusnya jelas Hardjuno,  pemerintah tidak terburu-buru mengumumkan rencana relaksasi PSBB ke publik.  Karena rencana pelonggaran PSBB ini lebih banyak mudharatnya ketimbang  manfaatnya. Justru relaksasi ini membuat makin masifnya persebaran Virus Korona ke daerah. Hal ini menguatkan dugaan bahwa pemerintah tidak mempunyai grand desain penanganan Virus Korona.

“Sepertinya, pemerintah sudah kehabisan akal dalam mengatasai wabah Covid-19,” jelasnya.

Sementara, Ketua Dewan Pembina HMS, Mayjen TNI (Purn) Syamsu Djalal meminta pemerintah melakukan kajian secara komprehensif terkait rencana relaksasi PSBB. Hal ini penting gar tujuan utama utama penerapan PSBB, yakni menjaga nyawa, keamanan, dan kesejahteraan rakyat benar-benar terwujud.

“Pelonggaran PSBB harus dikaji secara matang. Jangan grasa grusu. Pertimbangkan keselamatan rakyat,” tegasnya.

Selain itu, Mantan Kapuspen Kejagung ini mengimbau aparat keamanan yang bertugas di daerah perbatasan  bersikap tegas dan ekstra ketat dalam mengawasi arus kendaraan dan orang yang keluar masuk, terutama berasal dari negara pandemi Virus Korona seperti China.

Menurutnya, ketegasan aparat sangat penting  agar pelaksanaan PSBB berjalan sesuai dengan harapan.

“Pemerintah harusnya membatasi pergerakan warga negara asing yang akan masuk ke Indonesia, sebagaimana pemerintah membatasi masyarakatnya sendiri dengan PSBB.  Jangan diberi ruang kelonggaran sedikitpun,” pungkasnya. (rd/cky)

 

Jurnalis : Ricky Juliansyah

Editor : Pebri Mulya