Intan : Lakukan Pemutakhiran Data Penerima Bansos

In Politika
Anggota DPR RI, Intan Fauzi
Anggota DPR RI, Intan Fauzi.

 

RADARDEPOK.CMO, DEPOK – Anggota DPR RI, Intan Fauzi meminta pemerintah melakukan pemutakhiran data penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) bagi masyarakat yang terkena dampak wabah Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Pasalnya, di beberapa daerah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), distribusi Bansos masih kerap salah sasaran akibat data penerima yang tidak valid. Salah satu sumbernya adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Menurut Intan, DTKS  kurang akurat. Akibatnya, distribusi JPS ini tidak tepat sasaran.

Persoalan ketidakakuratan data ini menjadi persoalan serius bangsa ini. Untuk itu, harus segera diperbaiki. Jika tidak maka masalah ini tidak akan pernah selesai.

“Memang DTKS kita  masih bermasalah. Ini tidak saja menjadi PR bangsa ini kedepan, tetapi harus dituntaskan sekarang sebab persoalan data ini telah terjadi berulang-ulang ,” tegasnya dalam diskusi online diselenggarakan oleh Media Center DPP PAN dengan tema ‘Nasib Pekerja: Kena PHK tapi Dilarang Mudik. Lantas Bagaimana Solusinya?’, Jumat (1/5).

Sejak Maret lalu, politisi PAN ini mengungkapkan, pemerintah pusat memang sudah mengalokasikan dana Rp 405,1 triliun untuk mengatasi dampak Covid-19.  Refocusing Anggaran tersebut untuk penanganan kesehatan, Jaring Pengaman Sosial, Dukungan Dunia Usaha, dan lainnya.

Dari angka tersebut, sebanyak Rp 110 triliun dialokasikan untuk jaring pengaman sosial, yang diantaranya PKH, Bansos Tunai, Sembako , dan lain-lain.

Alokasi dana sebesar itu belum termasuk dana bansos dari anggaran daerah.
Namun lagi-lagi, basis data yang masih amburadul membuat bantuan jaring pengaman sosial ini tidak tepat sasaran.

Misalnya, dibeberapa wilayah  banyak orang kaya atau mampu justru mendapat bantuan.  Bahkan pegawai negeri sipil (PNS) aktif, pensiunan PNS, bahkan ada orang yang sudah meninggal datanya juga masuk ke dalam penerima bansos tunai.

“Ini masalah besar bagi bangsa ini. Persoalan ini harus dibereskan agar tidak terkesan semua berlindung pada pandemi Covid-19,” tegas wakil Rakyat Dapil Jabar VI ini.

Untuk itu, Intan mendesak pemerintah untuk segera memperbaiki data penerima Bansos agar lebih tepat sasaran, langsung kepada penerima manfaat dan tidak rumit distribusinya.

Intan mengatakan integrasi, akurasi, dan pemutakhiran data penerima Bansos  merupakan keharusan.

“Hal ini sangat mempermudah seluruh proses pelayanan publik hingga pemenuhan kesejahteraan bagi masyarakat,” pungkas Wakil Rakyat Kota Depok dan Kota Bekasi ini. (rd/cky)

 

Jurnalis : Ricky Juliansyah

Editor : Pebri Mulya

You may also read!

ilustrasi pekerja buruh

62.848 Pekerja di Jawa Barat Kena PHK dan Dirumahkan

ILUSTRASI   RADARDEPOK.COM, BANDUNG - Di Jawa Barat (Jabar) ada 62.848 pekerja yang mengakami pemutusan hubungan kerja

Read More...
PSBB hari kedua

Catat, 6 Mei Mulai PSBB Tingkat Jawa Barat

PEMERIKSAAN IDENTITAS : Petugas melakukan pemeriksaan identitas pengendara yang berpenumpang dan tidak memakai masker saat

Read More...
gagal mudik depok

Maksa Mudik, Warga Bogor Diminta Putar Balik Saat Melintasi Depok

GAGAL MUDIK : Sebanyak 7 orang yang mengaku dari Kota Depok diminta kembali ke tempat

Read More...

Mobile Sliding Menu