Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Unifah Rosyidi
Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Unifah Rosyidi.
Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Unifah Rosyidi
Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Unifah Rosyidi.

 

RADARDEPOK.COM, JAKARTA – Belum adanya keputusan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tentang kapan tahun ajaran baru akan berlangsung mendapatkan respon dari organisasi profesi PGRI.

Dimana, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim sempat membantah adanya informasi yang menyebutkan tahun ajaran baru akan dilakukan pada Juni 2020.

“Mohon menunggu dan saya belum bisa memberikan statement apapun untuk keputusan itu. Karena dipusatkan di gugus tugas. Mohon kesabaran. Kalau ada hoax-hoax dan apa sampai akhir tahun, itu tidak benar,” kata Nadiem

Respon datang dari Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Unifah Rosyidi yang mengatakan Kemendikbud hingga kini tidak meminta masukan dari PGRI sebagai perwakilan guru, ataupun ahli pendidikan, dan daerah. Dia pun belum mendapatkan arahan kapan tahun ajaran baru ini akan berlangsung.

“Tidak (dimintai masukan), orang sudah pinter sendiri kementeriannya. Jangankan PGRI, para ahli juga tidak diminta pendapatnya daerah juga. Padahal yg dibutuhkan adalah menghimpun pikiran,” kata Unifah.

Intinya menurut Unifah adalah bisa membuat keputusan terbaik untuk anak-anak belajar. Saat menentukan waktu dimulainya pelaksanaan tahun ajaran baru, pemerintah sebaiknya harus berhati-hati, tidak tergesa-gesa disertai dengan beberapa skenario.

“Kita belum memiliki dasar ilmiah tentang tren atau grafik dari virus Korona (Covid-19) ini, kapan akan memuncak dan kapan melandai. Maka pengambilan keputusan kapan memulai ajaran baru harus dilakukan hati-hati dan tidak tergesa-gesa. Kalau Juli, maka harus ada plan A dan B yang dibuat. Jadi dari yang best to worst case,” kata Unifah.

Misalnya membuat skenario jika kondisi membuat belajar di rumah diperpanjang sampai Desember 2020, atau juga jika pelaksanaan tahun ajaran baru dimilai Juli 2020. Unifah beranggapan kedua hal tersebut sama-sama beresiko, tetapi yang utama memiliki dasar yang jelas dalam pelaksanaannya.

Jika tahun ajaran baru ditetapkan Juli 2020, maka harus ada dipastikan anggaran yang cukup untuk menyediakan masker yang harus diganti setiap hari, sarana cuci tangan, dan disinfektan.

“Ini semua akan membawa dampak bagaimana pembelajaran dilaksanakan. Harus ada policy detail di sekolah, maka itu harus dibuat analisis dan dilakukan berbagai skenario. Senarionya apakah sekaligus, atau bertahap. Yang pasti menurut saya bertahap dan melihat daerahnya,” katanya. (rd/net)

 

Editor : Pebri Mulya