Kebijakan Ditengah Pandemi : Pemerintah Plin-Plan Larang Mudik 

In Satelit Depok
kebijakan di tengah pandemi
SOSIAL : HMS Center saat melakukan acara, belum lama ini. FOTO : ISTIMEWA

 

Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho menilai pemerintah tidak konsisten dalam menetapkan kebijakan soal larangan mudik lebaran dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 (Virus Korona).

Laporan : Ricky Juliansyah

RADARDEPOK.COM – Hal ini terlihat dari mencuatnya pandangan berbeda bahkan berseberangan antar beberapa pejabat pemerintah pusat serta berubah-ubah aturan mudik yang sedang mengemuka di ruang publik.

Menurutnya, silang pendapat antar pejabat pemerintah ini  menunjukkan manajemen komunikasi pemerintah penanganan Covid-19 belum tertangani dengan baik.

“Saya melihat, persoalan elementer saat ini, tidak konsistennya kebijakan satu sama lain. Inkonsistensi kebijakan  menggambarkan buruknya koordinasi,” ujar Hardjuno disela-sela bakti bosial (baksos), Minggu (10/05).

Hadir dalam acara Baksos ini Ketua Dewan Pembina HMS, Mayjen TNI (Purn) Syamsu Djalal, Dewan Pembina Gerakan HMS Ibu Lily Wahid , Bendahara Umum HMS Center, Drs. Pambudi Pamungkas Karyo serta Ketua Tim Advokasi Kesehatan HMS Center, Dr Ir D`Hiru, MMD, MM.

Sebelumnya, HMS Center menggelar kegiatan di beberapa titik di wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Bogor, Tangerang dan Banten.

Dalam Baksos ini, HMS Center membagikan 3500 paket Jamu Herbal Kenkona kepada warga yang terdampak Covid-19 di  Tasikmalaya.

“Saya kira,  demi menekan persebaran virus corona ke daerah maka pemerintah harus bersikap tegas untuk melarang aktivitas mudik Lebaran. Jangan bersikap ambigu dan inkonsisten,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Kebijakan itu resmi diundangkan pada 23 April 2020 meliputi 28 pasal.

Namun sayangnya, peraturan tersebut hanya seumur jagung. Beleid tersebut direvisi, yang isinya merelaksasi atau melonggarkan larangan mudik per 7 Mei 2020.

“Saya pastikan, pelonggaran semacam ini membuat makin masifnya persebaran virus Korona ke daerah,” tegasnya.

Karena itu, dia mendesak pemerintah harus confidence  memberlakukan larangan mudik demi perlindungan terhadap warga secara keseluruhan.

“Jika virus Korona sampai menyebar ke daerah-daerah secara masif hanya harga yang harus dibayar bangsa ini sangat besar sekali,” terangnya.

Hardjuno berharap pemerintah segera memperbaiki koordinasi lintas sektoral yang sangat buruk.

Hal ini disebabkan manajemen pengelolaan mudik tidak berbasis data yang akurat. Akibatnya, terjadi tumpang tindih kebijakan antar instansi terkait.

Kondisi ini jelas Hardjuno bisa menjadi senjata makan tuan bagi pemerintah.

Pada tataran paling ekstrem, lanjutnya rangkaian inkonsistensi kebijakan akan menimbulkan ketidakpercayaan sosial.

Karena itu, dia meminta pemerintah meredesain manajemen dan strategi komunikasi penangan Covid-19 ke depan, yang belum berbatas waktu kapan berakhir.

“Jika tidak, bisa menimbulkan ketidakpastian di tengah masyarakat dan berpotensi “digoreng” oleh aktor tertentu yang dapat menimbulkan berbagai persepsi liar di ruang publik,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Tim Advokasi Kesehatan HMS Center, D’Hiru mengatakan sejak diberlakukannya kebijakan mengenai pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta maupun kota lainnya, membuat perekonomian berbagai bidang industri menjadi surut.

Menurutnya, pandemi Covid-19 tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat, tetapi juga sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Akibat adanya penurunan ekonomi tersebut, masyarakat berekonomi lemah semakin kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

“Karena itulah, HMS Center terus hadir di tengah masyarakat. HMS Center berikhtiar untuk terus membantu masyarakat dan  demi kemaslahatan umat,” pungkasnya. (*)

 

Editor : Pebri Mulya

You may also read!

XL axiata pimpin industri

XL Axiata Pimpin Industri Transformasi Digital

PELOPOR : XL Axiata menjadi perusahaan telekomunikasi pertama di Asia Tenggara yang menggunakan SAP S/4

Read More...
webinar axis

Bikin Virtual Meet Up Jadi Makin Seru #KenapaNggak

  RADARDEPOK.COM - Selama masa pandemi dan dirumah aja, tentunya ada beberapa kebiasaan kita yang ikut berubah. Misalnya, dulu kalau

Read More...
SMK putra bangsa alfamidi

Guru SMK Putra Bangsa Ikut Alfamidi Class

PROGRAM : Lima guru SMK Putra Bangsa mengadakan Program Alfamidi Class dengan menjalani Trainning for

Read More...

Mobile Sliding Menu