Masalah Virus Korona di Masyarakat : Komunikasi Pemerintah Simpang Siur

In Politika
Direktur Eksekutif Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan (PSKP), Efriza
Direktur Eksekutif Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan (PSKP), Efriza.

  

Sejak pandemi Covid-19 (Virus Korona) ada permasalahan yang cukup kentara di publik. Hingga membinggungkan masyarakat. Komunikasi yang disampaikan oleh pemerintah serasa tak efektif dan seringkali dianulir dalam kurun beberapa waktu kemudian.

Laporan : Ricky Juliansyah

RADARDEPOK.COM – Direktur Eksekutif Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan (PSKP),  Efriza mengatakan, Presiden Joko Widodo saat ini dipusingkan bukan saja menyelesaikan Pandemi Covid-19, tetapi komunikasi tak efektif dari pembantu presiden.

“Cara berkomunikasi ini kurang elok, bukan saja dapat menurunkan kepercayaan rakyat tetapi juga menimbulkan keraguan terhadap kinerja pemerintah. Misalnya, yang terbaru adalah mengenai kajian awal pembukaan fasilitas publik untuk pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh Kementerian Kordinator (Kemenko) Perekonomian,” kata Efriza.

Bagi Dosen Ilmu Politik di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIP-AN) ini, kajian awal ini semestinya diinformasikan terlebih dahulu seperti kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Sehingga antar instansi, tidak tampak di masyarakat serasa berebut panggung atau malah ada yang mengeluh.

“Ini yang terjadi adalah Gugus Tugas serasa tak dilibatkan dalam kajian awal pembukaan fasilitas publik, atau sebelumnya mengenai pembukaan fasilitas umum.  Untuk itu Presiden Joko Widodo semestinya mengevaluasi kinerja para pembantu Presiden termasuk jika perlu menegur para pembantu presiden,” ujarnya.

Menurut catatan Efriza, periode pertama, Presiden Jokowi juga pernah direpotkan dalam hal komunikasi para pembantu presiden. Lalu permasalahan ini dijadikan bahan evaluasi, bahkan ada yang sampai di reshuffle kabinet..

Bahkan, saat ini, pemerintah harus upayakan komunikasi yang tidak simpang siur, kebijakan yang dikeluarkan telah dipahami antar elemen instansi atau departemen dari pemerintah, sehingga tidak ada yang merasa diabaikan, padahal sudah bekerja sebagai garda terdepan, akhirnya terkesan pemerintah bekerja tidak solid dan komunikasi kurang efektif, ujungnya tentu keraguan terhadap kinerja pemerintah.

“Kinerja pemerintah dinilai masyarakat bukan saja berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan, kecepatan mengeluarkan berbagai kebijakan, ketegasan dan keadilan kebijakan, tetapi juga cara mensosialisasikan, maupun menghimpun dukungan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, ini menunjukkan bahwa semua kinerja pemerintah juga tak lepas dari yang namanya komunikasi,” katanya.

Komunikasi yang telah disampaikan ke masyarakat,Efriza menambahkan, padahal masih kajian awal seperti yang dilakukan Kemenko Perekonomian, dapat memicu optimistis di masyarakat, tetapi jika gagal diterapkan atau malah dianulir dapat menyebabkan penurunan kepercayaan masyarakat. Sebaiknya, memang kebijakan yang akan dikomunikasikan adalah bersifat yang memiliki kecenderungan kepastian, bukan

“Kebijakan bersifat prematur yang malah mengurangi kepercayaan masyarakat,” tutupnya. (*)

 

Editor : Pebri Mulya

You may also read!

lumbung pangan kalimulya

Lumbung Pangan Kalimulya Aman

PANTAU LANGSUNG : Camat Cilodong Supomo bersama Lurah Kalimulya Nandang Juhana saat melalukan pemantauan langsung

Read More...
sekda kota depok, hardiono

Seleksi Administrasi Bos PDAM Mandek

Sekda Kota Depok, Hardiono.   RADARDEPOK.COM, DEPOK - Berdasarkan jadwal, seharusnya Senin 11 Mei 2020 tim panitia

Read More...
PSBB jawa barat tidak efektif

PSBB Jawa Barat Tak efektif

BANTUAN : Ketua Komisi IV DPRD Jabar, Imam Budi Hartono saat membagikan nasi kotak ke

Read More...

Mobile Sliding Menu