Pilkada Depok Digelar 9 Desember

In Politika
ketua KPU depok nana sobarna
Ketua KPU Kota Depok, Nana Shobarna.

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu, akhirnya menyetujui pelaksanaan Pilkada pada 9 Desember 2020.

Ketua KPU Kota Depok, Nana Shobarna mengatakan, Setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang beberapa waktu yang lalu, terkait waktu pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tanggal 9 Desember 2020 yang banyak disangsikan oleh banyak pihak.

Tapi,  terbantahkan setelah dilaksanakannya RDP Komisi II DPR RI dengan Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu Rabu (27/05) yang menyetujui pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020.

“RDP tersebut juga menyetujui usulan perubahan Rancangan Peraturan KPU RI tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 yang tahapan lanjutannya akan dimulai pada 15 Juni 2020,” terang Nana kepada Radar Depok, Kamis (28/05).

Namun, sambung Nana, lantaran di tengah wabah Korona, jadi seluruh tahapan Pilkada harus dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan, berkoordinasi dengan gugus tugas covid-19 serta berpedoman pada prinsip-prinsip demokrasi.

Nana menambahkan, sebagaimana diketahui sebelumnya, bahwa tahapan pilkada Depok dan sejumlah daerah lain di Indonesia telah ditunda oleh KPU RI mengingat mewabahnya covid-19 di Indonesia bahkan dunia.

“Penundaan tersebut dilakukan dalam rangka melakukan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) yang semakin meluas terutama di Kota Depok, apalagi Depok termasuk daerah red zone sejak mewabahnya virus Korona tersebut,” paparnya.

Menyikapi penundaan tahapan pilkada tersebutNana melanjutkan, pihaknya  menerbitkan surat keputusan Nomor 36/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Kemudian, Penetapan penundaan tahapan pilkada tersebut berdasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

“Dan Surat Edaran KPU RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19,” katanya.

Adapun penundaan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2020 itu meliputi tahapan pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan masa kerja PPS, tahapan pembentukan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih.

“Untuk diketahui juga bahwa menyikapi penundaan tahapan tersebut, KPU Kota Depok juga mengeluarkan kebijakan kepada seluruh pegawai untuk melaksanakan kerja di tempat tinggal (work from home) sejak tanggal 23 Maret 2020 yang lalu,” ujarnya.

Hal tersebut, kata dia, dilakukan dengan mempertimbangkan adanya Surat Edaran Walikota Depok Nomor 443/133-Huk/Dinkes tanggal 16 Maret 2020 tentang Siaga Intensif Corona Virus Disease (Covid-19) dan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sampai dengan saat ini.

Sedangkan, untuk menyikapi telah disetujuinya Pilkada 9 Desember 2020 ini, KPU Kota Depok akan melakukan persiapan-persiapan yang dianggap perlu, diantaranya mengkaji kemungkinan penambahan anggaran dikarenakan kebutuhan protokol kesehatan dalam pelaksanaan tahapan pilkada kedepan.

Selain itu, KPU Kota Depok juga akan menyiapkan segala upaya untuk mensosialisasikan hal ini kepada masyarakat, disamping menyiapkan SDM, mengaktifkan kembali badan adhoc dan lain sebagainya.

“Kami juga akan mengintensifkan membangun koordinasi dan komunikasi stakeholder terkait terkait persiapan untuk melanjutkan tahapan Pilkada dalam waktu dekat,” ucap Nana. (rd/cky)

 

Jurnalis : Ricky Juliansyah

Editor : Pebri Mulya

You may also read!

vaksin korona baru

Tahap Pertama Ada 40,2 Juta Orang Penerima Vaksin Covid-19 Gratis

ILUSTRASI   RADARDEPOK.COM - Bulan Januari 2021 diagendakan Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menargetkan untuk menjalankan program vaksinasi. Ini

Read More...
waspada virus korona

Kecamatan Cimanggis jadi Wilayah Terbanyak Covid-19 di Kota Depok

  RADARDEPOK.COM, DEPOK - Sampai Sabtu (2/1), jumlah pasien/kasus virus Korona (Covid-19) di Kota Depok mencapai 3.521 orang Dengan catatan tersebut,

Read More...
Disinfektan PPM Cipayung

Rayakan Ulang Tahun ke-40, PPM Cipayung Semprot Disinfektan

PERINGATI : Pemuda Panca Marga (PPM) Ranting Cipayung semprot disinfektan di tiga titik dalam rangka

Read More...

Mobile Sliding Menu