PSBB Depok Mulai Dibekali Sanksi, Berikut Daftarnya

In Utama
walikota sapa warga
SAPA PENGENDARA : Walikota Depok Mohammad Idris menyapa pengendara pada pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersakala Besar (PSBB) di Kota Depok. FOTO : DISKOMINFO FOR RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Peraturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota Depok kini dilengkapi dengan sanksi-sanksi untuk para pelanggarnya.

Aturan revisi itu dituangkan dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 32 Tahun 2020, yang merevisi peraturan sejenis Nomor 20 yang sejak 15 April 2020 menjadi acuan pelaksanaan PSBB di Depok

Dalam aturan revisi ini, Idris menetapkan, adanya sanksi administratif meliputi teguran lisan, teguran tertulis, pembubaran, dan/atau penghentian sementara kegiatan yang melanggar ketentuan PSBB.

Sanksi administratif ini bakal berlaku untuk beberapa pelanggaran ketentuan PSBB, yaitu:

Pasal 5 ayat (4): selama pemberlakuan PSBB, setiap orang wajib melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); menggunakan masker di luar rumah; melaporkan tamu yang datang berkunjung dalam jangka waktu 1×24 jam kepada Satgas Kampung Siaga Covid-19; dan lapor diri apabila akan keluar meninggalkan rumah untuk keperluan mendesak dalam waktu 1×24 jam kepada Satgas Kampung Siaga Covid-19.

Pasal 5 ayat (5): selama pemberlakuan PSBB, setiap orang dilarang menyebarkan berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (berita hoax).

Pasal 6 ayat (1): selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan di sekolah dan/ atau institusi pendidikan lainnya.

Pasal 9 – mengenai penghentian aktivitas di tempat kerja

Pasal 13 ayat (1): selama pemberlakuan PSBB, penduduk dilarang melakukan kegiatan dengan jumlah lebih dari 5 (lima) orang di tempat atau fasilitas umum.

Pasal 13 ayat (2): pengelola tempat atau fasilitas umum wajib menutup sementara tempat atau fasilitas umum untuk kegiatan penduduk selama pemberlakuan PSBB.

Pasal 14 ayat (4) huruf I – mengenai jam operasional pasar swalayan, ritel, toko, minimarket, dan supermarket.

Pasal 15, 16, dan 17 – mengenai larangan aktivitas dan penutupan tempat perkumpulan/acara sosial, budaya, politik, olahraga, hiburan, hingga unjuk rasa.

Pasal 19 – mengenai pembatasan pergerakan orang dan barang, utamanya soal pembatasan berkendara.

Pasal 22 – mengenai kepatuhan penduduk Depok terhadap PHBS dan mekanisme pemeriksaan Covid-19 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (4), Pasal 5 ayat (S), Pasal 6 ayat (1), Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13 ayat ( 1), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (4) huruf i, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 22 dikenakan sanksi administratif.

“Selain dikenakan sanksi administrasi, pelanggaran terhadap pelaksanaan PSBB dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tulis Idris dalam peraturan revisi ini. (rd/net)

 

Editor : Pebri Mulya

You may also read!

Ketua DPC Partai Hanura Kota Depok, Miftah Sunandar

Hanura Depok Mantap Dukung Pradi-Afifah

Ketua DPC Partai Hanura Kota Depok, Miftah Sunandar.   RADARDEPOK.COM, DEPOK – Satu lagi partai non parlemen

Read More...
walikota depok pakai masker CFD

Pisah Ranjang dengan Istri, Selamatkan Walikota Depok dari Covid-19

Walikota Depok, Mohammad Idris.   RADARDEPOK.COM, DEPOK - Berkaitan dengan Elly Farida yang terpapar virus Korona (Covid-19),

Read More...
alfamidi SMK Putra Bangsa

SMK Putra Bangsa Gulirkan Alfamidi Class

LULUSAN TERBAIK : Siswa-siswa SMK Putra Bangsa yang menjadi calon peserta Program Alfamidi Class berfoto

Read More...

Mobile Sliding Menu