ridwan kamil sambutan berdiri
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

ridwan kamil sambutan berdiri

 

RADARDEPOK.COM, BANDUNG – Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tingkat Provinsi Jawa Bara (Jabar) dipastikan akan diperpanjang oleh Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil.

Hal itu lantaran dari 27 kota/kabupaten di Jabar belum ada yang berstatus atau level 1 atau zona hijau.

Hasil rapat koordinasi Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar, dari 27 kota/kabupaten, ada 14 kota/kabupaten ada di level 4 atau zona merah, sembilan kota/kabupaten ada di zona kuning atau level 3, sedangkan di zona biru hanya ada empat kota/kabupaten.

Tapi, dari sederetan data tersebut, Ridwan Kamil belum menyebutkan nama-nama daerah tersebut.

“Di hari Rabu pagi kami akan mengumumkan tingkat kewaspadaan di level kota/kabupaten dan 5.300-an desa. Jadi kesimpulannya adalah PSBB provinsi dilanjutkan tapi berbasisnya proporsional, tidak lagi berbasis maksimal. Di seluruh 27 kota/kabupaten akan menjadi PSBB provinsi dengan proporsional dimana kepada yang masih zona merah itu akan dilanjutkan,” kata dia.

Rencananya, pada hari ini (20/05), kota/kabupaten dan desa yang termasuk pada level 5 akan diumumkan yang termasuk zona hitam. Kemudian mana yang seperti tepat di level 4, warna merah, berat dan hanya 30 persen boleh berkegiatan.

“Kemudian mana yang turun kewaspadaannya di level kuning yang cukup berat di mana PSBB-nya proporsional, kegiatan boleh 60 persen dan mana yang masuk ke level dua warna biru moderat di mana kegiatan 100 persen tapi tidak ada kerumunan. Mana yang hijau, aman boleh 100 persen kerumunan tapi tetap menjalankan protokol kesehatan,”kata dia

Sampai sekarang, tidak ada daerah yang termasuk level hijau kota/kabupaten. Hanya ada empat daerah yang masik zona biru, sembilan di zona kuning dan 14 di zona merah.

Dengan kondisi tersebut, Ridwan Kamil tetap menegaskan bahwa provinsi hanya merekomendasikan Salat Idul Fitri di rumah, tidak di kerumunan atau tempat umum. Hal itu mengacu pada level kewaspadaan kota/kabupaten yang belum termasuk pada level satu atau zona hijau.

Meski demikian, kata Ridwan Kamil, pemerintah kota/kabupaten bisa mengizinkan tingkat desa/kelurahan untuk menggelar salat Idul Fitri, jika dibuktikan dengan kondisi daerah tersebut masuk zona hijau.

“Kalau tingkat desa/kelurahan dinyatakan hijau kami persilahkan ke bupati walikota mengambil kebijakan yang proporsional pada desa kelurahan yang hijau,” kata dia.

“Pemerintah provinsi tetap rekomendasi Idul Fitri di rumah dan serahkan ke kota/kabupaten jika ada bukti desa kelurahan tersebut masuk zona hijau,” ucap Ridwan Kamil menegaskan. (rd/net)

 

Editor : Pebri Mulya