PSBB Jawa Barat Tak efektif

In Politika
PSBB jawa barat tidak efektif
BANTUAN : Ketua Komisi IV DPRD Jabar, Imam Budi Hartono saat membagikan nasi kotak ke pengemudi Ojol di Kota Depok. FOTO : RICKY/RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – DPRD Jawa Barat menilai bila kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), untuk memutus mata rantai penyebaran Virus Korona (Covid-19) di Bumi Pasundan tidak efektif. Ada beberapa faktor penyebab. Salah satunya, data Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) tidak juga melandai. Justru, korban meninggal bertambah.

Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat, Imam Budi Hartono menganalisa, setidaknya ada beberapa hal penyebab hal tersebut, Pertama,  masih banyak warga belum memahami ketentuan-ketentuan dalam aturan PSBB. Apa itu PSBB, maksud dan tujuan serta manfaat bagi warga. Sepertinya Pemerintah asik dengan program mengatasi dari 2 sudut saja yaitu masalah kesehatan dan masalah sosial. Dan juga masyarakat pikirannya tidak fokus terhadap masalah PSBB, kebanyakan fokus permasalahan sosial ekonomi karena sudah tak berpenghasilan lagi alias sudah tak punya uang lagi.

“Kedua, belum mampunya pemerintah memenuhi kebutuhan dasar bagi masyarakat. Bansos baik dari pusat maupun dari propinsi terbentur oleh masalah data maupun masalah keuangan pusat dan provinsi,” kata Imam Budi Hartono kepada Radar Depok, Senin (11/5).

Wabah Covid-19 ini memperlihatkan data penduduk yang carut marut. Menurut politikus PKS ini, persoalan seakan tak habisnya dikelola secara baik, mulai dari data pemilih dalam Pemilu, sampai kini ketidak beresan terjadi.

“Warga yang ingin mendapat bantuan sangat banyak tapi kenapa yang dapat orang yang sudah wafat bahkan tak ditemukan alamat penerima bantuan,” tutur IBH, sapannya.

Bakal Calon Walikota Depok dari Pemira DPD PKS Kota Depok ini menerangkan, penantian panjang warga, para RT/RW dan Kepala Desa atas data warga yang telah disetorkan ke Walikota atau Gubernur tak kunjung datang.

Bahkan, ada datang hanya terlalu sedikit , seperti tiga KK dalam 1 RW atau RT, sehingga membuat beberapa Kades menolak khawatir rusuh jika dibagikan karena lebih banyak yang tidak dapat padahal kriterianya masuk dalam kategori penerima bansos.

“Apakah pusat atau propinsi punya uang atau hanya permasalahan data yang tak terferivikasi. Jika ditelusuri lebih jauh,, ternyata ada faktor Keuangan Daerah yang tak siap. Betapa wabah Covid-19 ini akan banyak menurun kan pendapatan daerah,” terangnya.

Pada bulan lalu saja, sambung IBH, Jabar bisa dibilang hampir Rp9 triliun lebih PAD akan hilang. Bisa jadi, kata dia,  apa yang direncanakan tak akan bisa dilaksanakan walaupun kebijakan memotong anggaran proyek proyek fisik dialihkan untuk Covid-19 ternyata masih belum bisa menutupi untuk bansos masyarakat.

Kemudian, ketiga, lanjut IBH, tidak serentaknya waktu pelaksanaan PSBB. Bodebek melaksanakan pertengahan April lalu. Bandung Raya akhir April. Sekarang akan dilaksanakan seluruhJabar. Masyarakat semakin lelah dengan semakin tak jelas nya waktu PSBB. Faktor kepemimpinan yang tak tegas membuat peraturan yang berujung ketidak berhasilan sebuah program.

“Kita satu Bangsa, kita satu negara minimal satu provinsi, mengapa harus bergantian PSBB nya sementara mobilitas penduduk sangat tinggi untuk bepergian se wilayah Jawa Barat dan Jakarta,” katanya.

Keempat, check point. Evaluasi pantauan Komisi IV di beberapa titik menunjukan beberapa permasalahan, di antaranya masih banyak warga yang tak menggunakan masker, aturan untuk penumpang baik motor dan mobil yang tak sesuai aturan PSBB terutama angkutan umum.

Kemudian,  keinginan warga pulang kampung tak bisa dihindari. Bulan Ramadan dan lebaran sebagai tradisi mudik di Indonesia membuat warga tak tahan untuk tidak berkumpul dengan keluarga.

“Berbagai cara dilakukan warga untuk bisa pulang kampung. Apalagi sekarang dilonggarkan oleh pemerintah pusat untuk mudik. Semakin tak jelas ini aturan dan akan membahayakan penyebaran Virus Korona,” ujarnya.

Selain itu ,wilayah perbatasan Jabr dengan Jakarta lalu lalang warga menggunakan kendaraan secara bebas. Jabar dan DKI Jakarta meminta agar comuter line tak beroperasi karena terjadi penumpukan orang dalam gerbong kereta tak bisa dihindari. Tetapi pusat dan pihak comuter line tetap dan terus beroperasi.

“Kita melihat data PDP, ODP tak juga melandai. Korban meninggal bertambah. Ketidaktegasan pemimpin membuat semua yang dilaksanakan tak efektif. Kita berharap dan berdoa semoga Allah SWT Yang Maha Kuasa dan Maha Penyayang memberikan ampunan kita semua,” pungkasnya. (rd/cky)

 

Jurnalis : Ricky Juliansyah

Editor : Pebri Mulya

You may also read!

lumbung pangan kalimulya

Lumbung Pangan Kalimulya Aman

PANTAU LANGSUNG : Camat Cilodong Supomo bersama Lurah Kalimulya Nandang Juhana saat melalukan pemantauan langsung

Read More...
sekda kota depok, hardiono

Seleksi Administrasi Bos PDAM Mandek

Sekda Kota Depok, Hardiono.   RADARDEPOK.COM, DEPOK - Berdasarkan jadwal, seharusnya Senin 11 Mei 2020 tim panitia

Read More...
boks katar sukatani di korona

Giat Katar Sukatani di Tengah Wabah Korona : Adakan Pengecekan Suhu Tubuh Hingga Razia Masker

GIAT : Karang Taruna (Katar) Sukatani lalukan pengecekan suhu tubuh dan razia masker, di lingkungan

Read More...

Mobile Sliding Menu