Beranda Politika PSBB Lemah, PDIP : Kuncinya Disiplin

PSBB Lemah, PDIP : Kuncinya Disiplin

0
PSBB Lemah, PDIP : Kuncinya Disiplin
KOMPAK : Pengurus DPC PDIP Kota Depok saat menyalurkan bantuan warga terdampak korona. FOTO : ISTIMEWA
pendapat PDIP tentang PSBB
KOMPAK : Pengurus DPC PDIP Kota Depok saat menyalurkan bantuan warga terdampak korona. FOTO : ISTIMEWA

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – DPC PDI Perjuangan (PDIP) Kota Depok menilai bila implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Depok masih lemah. Hal ini bisa dilihat dari angka positif Covid-19 (Virus Korona) masih tinggi. Data terakhir menyentuh 323 orang.

Selain karena masih kurangnya disiplin masyarakat, kelemahan pemerintah dalam mengawasi PSBB juga menjadi salah satu faktornya.

“Implementasi di lapangannya yang kurang efektif. Contoh, menjelang buka puasa saudara-saudara kita sangat cuek dengan arahan pemerintah,” kata Ketua DPC PDIP Kota Depok, Hendrik Tangke Allo, Kamis (7/5).

Wakil Ketua DPRD Kota Depok ini menambahkan, sosialisasi korona saat ini masih belum tepat sasaran. Masyarakat belum benar-benar tercerahkan soal bahanya virus ini. Sehingga masihterkesan santai.

“Ini fungsi kami di dewan.  Sebab salah satu hal yang bisa menghentikan wabah ini adalah kita disiplin. Itu saja,” beber HTA, sapaannya.

Sekretaris DPC PDIP Kota Depok, Ikravani Hilman mempertanyakan anggaran Rp100 miliar yang dialokasikan untuk penanganan korona di Kota Sejuta Maulid. Dinilai belum makmsimal.

Kata dia, dari nilai tersebut, baru sekitar Rp6,7 miliat yang digunakan. Rp4 miliar untuk mitigasi di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok, Rp2,7 miliar buat Kampung Siaga Covid-19.

“Kalau seperti ini, saya khawatir penambahan kasus positif masih akan terjadi,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Bamusi DPC PDIP Kota Depok, Afifah Alia mengatakan, pihaknya bukannya tanpa aksi nyata. Selama ini tetap rutin menyalurka bantuan bagi warga terdampak ekonomi pandemi korona.

“Semoga bantuan bisa membantu dan tersalurkan pada yang benar-benar membutuhkan,” terangnya.

Lebih lanjut, menegaskan bila data penerima bantuan sosial perlu dievaluasi. Masih banyak yang sebetulnya membutuhkan, justru luput.

“Harusnya semua RT/RW kelurahan turun lagi, mendata kembali,” pungkasnya. (rd/cky)

 

Jurnalis : Ricky Juliansyah

Editor : Pebri Mulya