Qonita : Harus Ada Solusi Imbas PSBB

In Politika
Qonita Luthfiyah
Qonita Luthfiyah.

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Anggota DPRD Kota Depok, Qonita Lutfiyah meminta pemerintah memberikan solusi dari imbas kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat pandemi Covid-19.

Menurut Ketua DPC PPP Kota Depok ini, PSBB membuat orang harus di rumah saja, kemudian penutupan sejumlah tempat usaha, sementara kebutuhan pangan masyarakat harus tetap dipenuhi tiap harinya.

Ia mengatakan, sejak PSBB Depok di mulai 15 April, hingga diperpanjang sampai 4 Juni, banyak toko yang ditutup, karena dianggap bersebrangan dengan social distancing.

“Ada toko yang disegel, tapi bagaimana dengan nasib perekonomian pemilik toko dan juga karyawannya, mereka kan terpaksa dirumahkan. Bahkan, pusat perbelanjaan modern sampai melakukan PHK karyawannya,” kata Qonita kepada Radar Depok, Jumat (29/05).

Kemudian, sambung putri KH Syukron Mamun ini, pengemudi ojek online (Ojol) yang hanya dibolehkan mengambil order makanan atau barang, membuat perekonomian mereka makin terpuruk.

“Bulan Ramadan kemarin, banyak dari mereka yang mengeluhkan pendapatan menurun drastis, sehari hanya mendapat dua atau tiga order, bahkan sama sekali tidak dapat. Bagaimana mereka mencukupi kebutuhan keluarganya,” geram Qonita.

Menurutnya, di tengah pandemi Covid-19 ini, masyarakat yang mengandalkan penghasilan harian sangat terdampak. Sementara, bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah tidak menyeluruh dan hanya bertahan beberapa hari kedepan.

“Itu yang paket sembako, kalau hanya dapat beras saja bagaimana. Miris mendapat informasi ad warga yang makan nasi dengan garam saja, bahkan ada yang menghilangkan lapar dengan banyak minum air,” tuturnya.

Karenanya, ia meminta pemerintah dapat memberi solusi yang tepat dan cepat terhadap dampak yang ditimbulkan dari kebijakan PSBB.

“Harus ad kebijakan yang merangkul semua, tidak boleh mengsampingkan satu pihak, atau rakyat yang dikorbankan,” tegasnya lagi.

Sejauh ini, Qonita mengungkapkan, masih ada kasus baru. Sehingga, kebijakan dan program dari pemerintah perlu mendapat evaluasi.

“Ketika pelaksanaan PSBB tidak efektif, tentu  output-nya pun tidak akan maksimal, terutama untuk memutus mata rantai penularan Covid-19,” ungkapnya.

Terkait kebijakan new normal, Anggota Komisi D DPRD Kota Depok ini lebih memprioritaskan ke dunia pendidikan, khususnya anak-anak. Sebab,  anak masih belum sempurna imunitasnya dan belum memiliki pemahaman akan bahaya dan pencegahan penularan dari Covid-19.

Sehingga, pihak sekolah  harus benar-benar menyiapkan sarana dan prasarana sesuai protokol kesehatan, seperti melakukan rapid test tenaga pengajar dan staf sekolahan, cek suhu tubuh, hingga penyemprotan disinfektan secara berkala.

“Jangan sampai sekolah kembali masuk, tapi malah menjadi kluster baru penyebaran Covid 19. Ini pun harus dibuat sistem yang tepat,” pungkasnya. (rd/cky)

 

Jurnalis : Ricky Juliansyah

Editor : Pebri Mulya

You may also read!

PDAM tirta asasta depok

Pengumuman Bos PDAM Tirta Asasta Meleset

  RADARDEPOK.COM, DEPOK - Seharusnya Jumat (29/5) hasil Ujian Kelayakan dan Kepatutan (UKK) calon Bos Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

Read More...
kemanusiaan lebih penting dari politik

New Normal Butuh Kesadaran Tinggi

PEDULI : Tokoh Perempuan dan Anak di kota Depok, Novi Anggriani Munadi, saat memberikan bantuan

Read More...
TPU di kelurahan cimpaeun

TPU Cimpaeun Ada Empat Makam Covid-19

LOKASI : Taman Pemakaman Umum (TPU) Cimpaeun, Jalan Kiray RT 002/16 Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos.

Read More...

Mobile Sliding Menu