Tiga Dinas Beri Andil Rendah

In Politika
pertemuan sekda dengan DPRD Jabar
KUNJUNGAN KERJA : Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Hasbullah Rahmad, Imam Budi Hartono, dan M. Faizin melakukan kunjungan dan bertemu dengan Sekretaris Daerah Kota Depok, Hardiono, Kamis (2/4). FOTO : RICKY/RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Pada Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan UU Ruzahanul Ulum 2019, Komisi IV DPRD Jawa Barat (Jabar) mencatat ada tiga dinas yang memberikan andil rendah.

Komisi IV (bidang pembangunan) sendiri, diketahui membawahi enam dinas dan satu badan, yaitu . Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Perhubungan, dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda).

“Indikator penilaian ini atas dasar empat hal. Berdasarkan hasil laporan baik dari indikator capaian kinerja, realisasi anggaran, dan kegiatan yang tidak mencapai target Kinerja Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil 2019 ini banyak merahnya di bidang pembangunan/infrastruktur. Dan ini terjadi pada proyek-proyek strategis Provinsi Jawa Barat ,” tutur Ketua Komisi IV DPRD Jabar, Imam Budi Hartono kepada Radar Depok.

Ia mengungkapkan, dinas yang memberikan andil buruknya kinerja Gubernur terjadi pada tiga dinas, yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Pemukiman dan Dinas Sumber Daya Air.

“Hal ini terjadi dikarenakan, tidak matangnya perencanaan sehingga anggaran yang terserap sangat kecil dibawah 50 persen, bahkan banyak dibawah 25 persen,” tutur politikus PKS yang akrab disapa IBH ini.

Kemudian, sambung IBH, pengaruh dari Tim Akselerasi Provinsi (TAP) dalam mendrive kegiatan sehingga Dinas tak bisa banyak berbuat, hal ini terlihat dari Detail Engenering Desain (DED) yang berasal dari Corporate Social Responsibility (CSR) BUMD.

“Hal ini perlu di tanyakan dari segi hukum keabsahannya dalam tiga hal. Pertama DED yang berasal dari CSR, hal ini berbau KKN. Kedua DED dikerjakan bersamaan dengan pengerjaan fisik, hal ini tak biasa dimana seharusnya DED dikerjakan satu tahun sebelum pengerjaan fisik dilakukan. Ketiga pemberian CSR biasanya hanya untuk kegiatan bersifat sosial,” terangnya.

Selain itu, Bakal Calon Walikota Depok dari Pemira DPD PKS Kota Depok ini mengayakan, mengerjakan yang bukan merupakan kewenangan provinsi. Untuk sungai dan situ adalah kewenangan pusat, sementara creatif center adalah kewenangan kota/kabupaten.

“Ada satu lagi. Ada pengerjaan Alun-alun yang tidak terlaporkan,” tegasnya.

Sementara, untuk Dinas Lingkungan Hidup yang menjadi berat dari Komisi IV semua terkait dengan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS), baik Nambo maupun Legok Nangka, dan juga kegiatan di TPK Sarimukti. Termasuk perluasan baru berhasil 71,43 persen dari anggaran yang telah disiapkan sebesar Rp 2.057.210.439.

“Kinerja ini perlu diperbaiki, agar capaiannya bisa lebih dari itu. Semoga tahun 2020 bisa lebih baik lagi baik dari sisi capaian kinerja maupun dari realisasi anggaran. Dan perencanaan tahun 2021 lebih baik lagi agar tak ada lagi Silpa anggaran yang cukup besar karena salah perhitungan,” ucap IBH. (rd/cky)

 

Jurnalis : Ricky Juliansyah

Editor : Pebri Mulya

You may also read!

artikel rodiah

Belajar di Tengah Pandemi Covid-19

  Oleh : Rodiah Ambarsari, M.Pd Guru SMP Negeri 1 Kota Depok   PEMBELAJARAN tahun ajaran 2020-2021 telah dimulai. Terkendala situasi pandemi virus

Read More...
Tokoh Perempuan dan Anak di kota Depok, Novi Anggriani Munadi.

Novi : Jika IBH Pro Perempuan dan Anak, Kenapa Tidak

Tokoh Perempuan dan Anak di kota Depok, Novi Anggriani Munadi.   RADARDEPOK.COM, DEPOK - Nama kader PKS

Read More...

Sadis, AO Ditemukan Meninggal dalam Kondisi Terikat di Apartemen Depok

ILUSTRASI   RADARDEPOK.COM, DEPOK – AO ditemukan meninggal dunia di dalam apartemen Margonda Residence 5, Kecamatan Beji, Kota

Read More...

Mobile Sliding Menu