Iuran SPP Digratiskan : Ini Respon Kepala SMA dan SMK Negeri di Depok

In Pendidikan

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Janji Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil  mengratiskan iuran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) SMA dan SMK negeri, harus dipertimbangkan. Keladinya, nantinya bakal berdampak pada kebutuhan biaya operasional sekolah.

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKSS) SMA Kota Depok, Rahmat Muhammad mengungkapkan, gratisnya iuran SPP, akan berdampak pada kebutuhan biaya operasional sekolah. Rencananya bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar, kisaran dari Rp 145.000 – Rp 160.000 perbulan persiswa, tergantung jumlah siswa di sekolah tersebut.

Namun, menurut Rahmat, nominal tersebut belum bisa untuk menutupi operasional sekolah di jenjang pendidikan SMA. Musababnya, jika dihitung jumlah bantuan yang diberikan ke SMA dari Bantuan Opersional Sekolah (BOS) yang senilai Rp1,4 juta ditambah dengan kisaran jumlah bantuan Pemprov Jabar senilai Rp160.000, maka pertahunnya persiswa dapat bantuannya Rp3.320.000.

“Sementara idealnya untuk kebutuhan siswa SMA pertahunnya Rp4,5-Rp5 juta. Jadi, masih kekurangan,” tuturnya kepada Radar Depok, Rabu (10/06).

Tentu dampaknya, kata dia, sekolah hanya bisa memaksimalkan dana yang didapat pertahun saja jika konsep iuran SPP digratiskan diberlakukan. Hal itu dikhawatirkan berkaitan dengan keberlangsungan program dan kegiatan sekolah, yang kemungkinan bisa berkurang. Apalagi, masih ada beberapa guru honorer yang belum ditanggung gajinya oleh APBD Provinsi Jabar.

“Tentunya sekolah akan sulit melakukan terobosan atau inovasi program dan kegiatan, lantaran keuangan yang minim. Jadi, perlu ada pertimbangan lagi jika iuran SPP digratiskan di jenjang SMA dan SMK negeri,” terangnya.

Sementara itu, Kepala SMKN 2 Depok, Tatang Komarudin juga menuturkan hal yang sama. Gratisnya iuran SPP di SMK negeri akan berdampak pada kekurangan kebutuhan peningkatan mutu dan program sekolah. Karena, akan ada beberapa program sekolah yang tidak bisa berjalan dengan maksimal, lantaran kebutuhan anggaran yang tidak terpenuhi.

Apalagi, menurut Tatang di SMK metode pembelajarannya lebih banyak praktik. Dan tiap praktiknya itu kerap menggunakan bahan habis pakai yang tidak sedikit jumlah dan nominal harganya.

“Contohnya seperti jurusan tata boga dan tata busana yang praktinya menggunakan bahan habis pakai. Tentu itu kebutuhan anggarannya tidak sedikit,” tuturnya.

Tatang menjelaskan, apalagi untuk ideal kebutuhan di SMK persiswa pertahun lebih besar ketimbang SMA, yakni kisaran Rp 5-Rp6 juta. Meskipun dana BOS untuk SMK dari Pemprov Jabar lebih besar ketimbang SMA, tetapi hanya sedikit selisihnya, yakni untuk SMK senilai Rp 1,6 juta. Jadi, masih jauh untuk memenuhi kebutuhan operasional SMK, jika SPP digratiskan.

“Meskipun begitu, tetapi ini bisa menjadi kabar baik untuk masyarakat karena iuran SPP digratiskan,” terangnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil) menegaskan, kebijakan Pemerintah Provinsi Jabar untuk membebaskan biaya masuk SMA/ SMK dan SLB Tahun Ajaran 2020/2021 masih tetap dilaksanakan. Emil mengatakan, anggaran bebas biaya pendidikan sudah dianggarkan, dan tidak berubah meski ada pandemi Covid-19.

“Ini berita baiknya, (pendidikan) SMA/SMK, sesuai urutan jadwalnya di tahun ajaran baru. SMA/SMK negeri gratis dari Pemprov Jabar dan yang tak mampu, juga kita ada biaya dari Pemprov untuk sekolah swasta,” ujarnya saat Konferensi Pers di Gedung Sate.

Sementara menurut Sekdisdik Jabar , Wahyu Mijaya mengatakan mulai Juli ini, kebijakan SPP atau gratis iuran bulanan peserta didik mulai diberlakukan. Karena, anggarannya memang sudah dialokasikan jadi walaupun ada penanggulangan Covid-19, tetap tak terpengaruh.

“Anggarannya kan sudah ada. Untuk swasta juga kami alokasikan, tapo nilainya memang tak besar,” katanya.

Terkait nilai bantuan, menurut Wahyu, uang bantuan di negeri, jumlahnya berbeda-beda tergantung jumlah rombongan belajar (Rombel). Yakni, nilainya Rp145 ribu per orang perbulan hingga Rp165 ribu per orang perbulan. Sedangkan SMK, nilai Rp150 sampai Rp170 ribu per orang perbulan.

“Kalau Rombelnya besar, dapatnya kecil. Kalau Rombelnya kecil, dapatnya besar. BPMU per orang Rp550 ribu perorang pertahun,” katanya.

Sebelumnya, Pemprov Jabar, sudah mengalokasikan anggaran Rp 1,4 triliun untuk membebaskan iuran bulanan peserta didik (IBPD) SMA sederajat tahun depan.

Kepala Dinas Pendidikan Jabar, Dewi Sartika menyebut, istilah yang digunakan adalah gratis iuran bulanan untuk sekolah negeri SMA/SMK/MA/SLB mulai Juli 2020.

Nah nilai anggarannya itu Rp717 miliar untuk 6 bulan. Jadi kalau satu tahun kan dua kalinya atau sekitar Rp1,4 triliun,” ujar Dewi kepada Radar Depok.

Dewi menjelaskan, jumlah sekolah yang iuran bulannya di gratiskan di Jabar ada 835 sekolah SMA sederajat termasuk SLB. Jumlah siswanya, sekitar 759 ribu orang.

“Iuran bulanan yang digratiskan ini khusus SMA negeri kalau swasta ada lagi nama bantuannya beda,” katanya.

Anggaran untuk iuran bulanan gratis ini, kata dia, akan langsung masuk ke rekening sekolah. Besarannya per siswa sekitar Rp140 ribu sampai Rp 190 ribu per orang tergantung klaster sekolahnya.

“Mekanismenya, kami sudah mencoba menyusaikan dengan kebutuhan sekolah,” ucapnya.

Namun, kata Dewi, kalau ternyata ada sekolah yang biasanya memungut iuran bulanan lebih dari angka Rp140 sampai Rp190 ribu, akan dilihat dulu kekurangannya sekolah seperti apa.

“Kami ingin menggartiskan iuran bulannya. Memang kan tergantung kebutuhan sekolahnya nah kalau ada yang kurang akan kami evaluasi nanti,” jelasnya.

Untuk SMA sederajat swasta, menurut Dewi akan menerima bantuan pendidikan universal. Besarannya, setiap siswa akan ditambah. Yakni, tadinya Rp500 ribu jadi Rp550 ribu untuk peserta didik SMA sederajat swasta yang ada di Jabar, bahkan termasuk MA swasta.

“Total anggaran bantuan untuk yang swasta kami alokasikan Rp 680 miliar. Dana tersebut, diberikan untuk satu tahun dimulai awal tahun,” bebernya.

Selain itu, kata dia, ada lagi bantuan untuk peserta didik PPDB yang datang dari keluarga ekonomi tak mampu. Mereka yang bersekolah di swasta akan memperoleh bantuan Rp2 juta.

“Bantuan ini khusus untuk siswa ekonomi miskin yang sekolah di swasta,” ujarnya.

Dana bantuan pendidikan universal, akan diberikan pada 4.146 SMA/SMK/SLB swasta. Jumlah siswanya, sekitar 1,1 juta siswa.(rd/hmi/net)

 

Jurnalis/Editor : Pebri Mulya, Fahmi Akbar (IG : @akbar.fahmi.71)

You may also read!

masjid serua dapat APD

13 Masjid di Serua dapat APD

BANTU DKM : Lurah Serua, Dion Wijaya sedang  menyerahkan bantuan APD kepada perwakilan pengurus DKM

Read More...
pasir putih diskusi banpres

Lurah Pasir Putih Ikut Diskusi Penyaluran Banpres : Dampingi Pengurus Kampung Siaga, Salurkan Beras 25 Kg

DISKUSI : Pengurus Kampung Siaga se-Kelurahan Pasir Putih sedang membahas sekema penyaluran Banpres. FOTO :

Read More...
ilustrasi kenaikan listrik PLN

Tagihan Listrik : Sistem Cicil Tak Memuaskan

ILUSTRASI   RADARDEPOK.COM, DEPOK – Solusi yang ditawarkan bagi warga yang terdampak lonjakan tagihan listrik, dengan memberlakukan

Read More...

Mobile Sliding Menu