Usulan Raperda PKR Belum Siap

In Politika
Mohamad HB
Mohamad HB

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Rapat Paripurna Senin (29/06), berlangsung alot. Khususnya, saat membahas usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kota Religius (PKR). Usulan dari eksekutif tersebut, dinilai Fraksi Gerindra belum siap.

“Yang alot terkait Bapemperda. Dari 10 Raperda yang diusulkan dari eksekutif, satu menurut kami yang belum siap, yakni usulan Raperda PKR,” tutur Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Depok, Mohamad HB kepada Radar Depok.

Ia mengungkapkan, Gerindra bersama Fraksi PDIP dan lainnya bukan menolak, tetapi meminta agar usulan Raperda tersebut harus siap. Sebab, saat diusulkan, belum ada kajian dan naskah akademik terhadap Raperda tersebut.

“Jangankan batang tubuh terkait Raperda, Cuma usulan saja, tapi kajian dan naskah akademikya belum ada. Saat dicecar, mereja juga masih bias menjelaskannya,” ketus HB –sapaannya-.

Sehingga, pihaknya tetap tidak mau Raperda tersebut dimajukan, sebab, tidak ingin menjadi produk hukum yang cacat lantaran belum 100 persen siap.

“Tahun lalu juga diusulkan, tapi ditolak karena kondisinya juga tidak siap,” katanya.

Wakil rakyat daerah pemilihan (Dapil) 2 Kota Depok (Beji, Cinere, Limo) ini pun menegaskan, pihaknya bukan menolak. Tetapi, jika kajiannya sudah siap, dapat diusulkan kembali di Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) perubahan.

“Kami ada agenda perubahan. Berbeda jika ini ditolak di Propemperda, karena harus menunggu 1 tahun. Kita meminta agar benar-benar siap, nanti dimasukan di Propemperda perubahan,” paparnya.

Kemudian, yang ketiga adalah, Gerinda memandang Visi dan Misi Kota Depok, di mana kata religius setelah unggul dan nyaman. Sementara, misinya itu meningkatkan kualitas pelayanan public yang profesional dan transparan, mengembangkan sumber daya manusia yang religius, kreatif dan berdaya saing, mengembangkan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan berbasis ekonomi kreatif.

Untuk itu, HB menegaskan, seharusnya Perda Pelayanan Publik yang diutamakan, sesuai dengan amanah Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

“Undang-undang pelayanan public ini yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan merupakan efektivitas fungsi-fungsi pemerintah itu sendiri. Itu yang kita dorong untuk diusulkan ke pemerintah daerah, kenapa mereka tidak berani, itu kan menjadi tanda tanya,” ucap HB. (rd/cky)

 

Jurnalis : Ricky Juliansyah

Editor : Pebri Mulya

You may also read!

bersepeda

Geliat Sepeda di Kota Depok : Diminati Meski Harga Tinggi

SEHAT : Komunitas Gowes Gorun saat melakukan kegiatan bersepeda di Stadion Gelora Bung Karno. FOTO

Read More...
mega watch diskon jam

Semua Produk Diskon hingga 50 Persen di Mega Watch

DISKON : Mega Watch berikan promo diskon hingga 50 persen untuk semua produk. FOTO :

Read More...
sidang sengketa di lapangan

Sidang Sengketa Tanah Nyaris Adu Jotos

SIDANG LAPANGAN : Kuasa hukum saling adu argumen saat menjelaskan batas tanah kepada hakim Ketua

Read More...

Mobile Sliding Menu