Bawaslu Depok : Mutasi Sesuai Regulasi

In Politika
idris klasifikasi bawaslu
HADIR : Ketua Bawaslu Kota Depok,Luli Barlini didampingi Jajaran Komisioner Bawaslu, dan Kepala BKPSDM, Supian Suri menunjukan surat persetujuan Mendagri perihal pelantikan dan mutasi pejabat Pemkot Depok. FOTO : RICKY/RADARDEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Mutasi pejabat di lingkungan Pemkot Depok, Jumat (26/06), mendapat sorotan. Dikhawatirkan terselip pelanggaran Pemilu. Makanya, Rabu (1/7), Bawaslu Depok memanggil Walikota Depok, Mohammad Idris untuk diminta klarifikasi.

Idris tak datang. Ia mengutus Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok, Supian Suri, sebagai delegasi. Dari keterangan Supian, diketahui bila mutasi pejabat sudah sesuai prosedur. Dapat restu drai Kementerian Dalam Negeri.

“Saya diundang dan sudah saya sampaikan surat izin yang diberikan Pak Menteri untuk proses pelantikan. Pak Walikota ada kegiatan sehingga mendelegasikan ke saya. Kalau memang harus tetap hadir, nanti akan bersedia untuk hadir,” ungkap Supian, di Sekretariat Bawaslu Kota Depok.

Supian menilai, pemanggilan ini dapat dimaklumi, lantaran pihaknya memahami bahwa Bawaslu memiliki tanggungjawab untuk melakukan proses Pilkada sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilu Pasal 71 Ayat 2 menyatakan bahwa para gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati, maupun wali kota dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum masa penetapan pasangan calon sampai akhir masa jabatan, kecuali atas seijin Mendagri.

“Proses itu sudah ditempuh Pemerintah Kota Depok. Bawaslu memastikan apakah benar-benar proses itu ditempuh dan memastikan dengan surat yang kita dapat dari Mendagri. Insha Allah tidak ada pelanggaran,” katanya.

Terkait pelantikan, kata Supian, dilakukan karena adanya kekosongan jabatan di sejumlah bagian, seperti pensiunnya Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Kadisdukcapil) dan juga bagian lainnya.

Sehingga, Supian menambahkan, bila mengikuti waktu enam bulan sebelum masa penetapan, maka akan ada kekosongan pejabat dan itu dapat mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat.

“Perjalanan enam bulan itu banyak pejabat yang pensiun sehingga jabatan-jabatan itu kita usulkan ke Pak Menteri untuk diisi. Sehingga, pelayanan masyarakat tidak terganggu dan kerja-kerja Pemerintah Kota Depok akan lebih maksimal,” pungkasnya.

Sementara, Koordinator Divisi Hukum, Data Informasi dan Hubungan Masyarakat (Humas) Bawaslu Kota Depok, Andriansyah mengatakan, pihaknya melakukan pemanggilan tersebut untuk melakukan klarifikasi.

“Kami juga belum tahu, apakah itu sesuai atau tidak, atau ada konfirmasi lain terkait pergantian pejabat itu,” kata Andriansyah.

Sebab, sambung dia, berdasarkan Undang-undang Pilkada, 6 bulan sebelum penetapan calon, sampai masa terpilih, tidak boleh melakukan rotasi atau mutasi pejabat.

“Walaupun dilakukan, harus ada izin dari Kementerian Dalam Negeri, kan ada pengecualiannya, jadi kami mau konfirmasi biar jelas,” tutur Andri, sapaannya.

Hal ini dilakukan, Andri menambahkan, agar tidak menjadi bahan pertanyaan di masyarakat. Sehingga, Bawaslu merasa perlu untuk meminta konfirmasi.

“Intinya, kami menjalankan fungsi pengawasan sesuai Undang-undang,” pungkas Andri.

Saat melakukan klarifikasi, Supian Suri pun menyertakan Surat Menteri Dalam Negeri RI dengan nomor 821/3499/SJ, perihal Persetujuan Pengukuhan, Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Depok yang ditandatangani Mendagri, Tito Karnavian ter tanggal 15 Juni. (rd/cky)

 

Jurnalis : Ricky Juliansyah

Editor : Pebri Mulya

You may also read!

banyak orang masker

Jika Tak Lakukan Ini, Percuma Kenakan Masker Cegah Covid-19

ILUSTRASI   RADARDEPOK.COM - Memakai masker menjadi salah satu langkah paling sederhana dan penting yang dapat dilakukan

Read More...
botol vaksin korona

Vaksin Covid-19 Akan Disebar ke Provinsi Ini di Indonesia

ILUSTRASI   RADARDEPOK.COM, JAKARTA - Vaksin virus Korona (Covid-19) sudah siap didistribusikan Pemerintah ke seluruh Indonesia. Menteri

Read More...

Seperti Apa Terpeka yang Dinobatkan Tol Terpanjang di Indonesia

  RADARDEPOK.COM - Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS) ruas Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung (Terpeka) tercatat masih menjadi jalan tol terpanjang

Read More...

Mobile Sliding Menu