“Bisnis” Rumah Sakit Dibalik Korona

In Utama
rapid test di masyarakat
RAPID TEST : Sejumlah pengguna KRL Commuter Line mengikuti Rapid Test Covid-19 di Stasiun Citayam. FOTO : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK

 

SUDAH jatuh tertimpa tangga, mungkin menjadi pribahasa yang pantas menggambarkan kondisi pasien dengan penyakit non Virus Korona saat ini. Pasien yang masuk rumah sakit, langsung dibebankan biaya rapid test, swab tes, hingga pembelian alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis. Penelusuran Harian Radar Depok, kondisi tersebut sudah terjadi di seluruh rumah sakit (RS) se-Kota Depok.

Sebulan lalu, anak PS mengalami panas tinggi. Sebagai orang tua melihat anaknya sakit panas yang tak kunjung turun, membuat dia langsung memboyong anaknya ke rumah sakit. PS mengaku, anaknya pernah mengalami sakit yang sama. Tapi kali ini dia lebih panik karena panasnya tak kunjung reda.

Tak ingin mengambil resiko, PS langsung mengajak anaknya ke rumah sakit di Kecamatan Beji. Dengan harapan dapat penanganan yang lebih baik, agar panasnya, dan keluhan sakit di perut bisa segera diatasi.

Tidak seperti biasa saat belum ada Pandemi Korona, kali ini menurutnya masuk rumah sakit sedikit lebih sulit. Sebelum memeriksa sakit bawaan, terlebih dahulu pasien harus diperiksa gejala korona. “Kan anak saya panas, otomatis sebelum diperiksa perawat belum mau pegang anak saya. Karena gejala korona seperti panas sudah ada,” tuturnya.

Sebelum memeriksa sakitnya, perawat menyarankan untuk memeriksa rapid test. Jika ternyata reaktif dilanjutkan dengan tes swab. Beruntung anaknya tidak menunjukan reaktif gejala korona. Namun, perlakuan seperti pasien korona masih dilanjutkan. “Sampai akhirnya anak saya dapat kamar, dan memulai perawatan di RS,” kata PS.

PS menerangkan, anaknya selama perawatan mengalami pemulihan. Sebelumnya masuk karena demam tinggi, dan sakit perut lamat-lamat mulai hilang. “Memang yang periksa ke ruangan menggunakan APD, jadi disamakan dengan pasien korona,” katanya.

Setelah tiga hari anaknya dinyatakan sembuh, sehingga diperbolehkan pulang. Tetapi kali ini PS dibuat pusing pihak rumah sakit. Betapa tidak, setelah perawatan selama tiga hari. Tagihan biaya pengobatan membengkak, mengalahkan harga sewa kamar hotel berbintang di Kota Depok. “Baru tiga hari dirawat, tetapi pembiayaan sudah diatas Rp10 juta,” kata PS mengenang.

Menurutnya, biaya sebesar itu sangat tidak wajar jika hanya untuk membiayai penyakit panas, dan sakit perut anaknya. PS penasaran, dia memeriksa bon biaya pengobatan anaknya. Benar saja, banyak peralatan yang tidak terlalu dibutuhkan untuk pengobatan anaknya masuk ke dalam bon tagihan. Ada rapid tes, APD kemudin swab. Rinciannya ada di bon.

“Macem-macem jenisnya, ada juga pembiayaan Alat Pelindung Diri (APD) yang dibebankan ke bon pembayaran kami,” tegasnya.

Dia mengakui, sebelumnya memang pihak rumah sakit menyampaikan, bahwa pengobatan anaknya akan dibebankan pembelian APD yang digunakan oleh tenaga medis. “Biarpun sudah diberitahu, masa tiga hari pembayaran diatas Rp10 juta,” ucapnya.

Dia mengeluh, sebelumnya dengan gejala dan penyakit yang sama di rumah sakit ternama di Depok, dirawat selama lima hari biayanya tidak sampai Rp10 juta. “Sebelumya juga pernah dirawat lima hari, hanya Rp5 sampai Rp6 juta saja, padahal itu rumah sakit ternama,” beber warga Kecamatan Beji ini.

Berbeda dengan PS, LP awal Juni 2020 sempat dilarikan ke rumah sakit akibat terjangkit demam berdarah (DBD). Sebelum masuk unit gawat darurat (UGD) rumah skit di Pancoranmas, LP langsung diperiksa dengan rapid test, dengan biaya Rp300 ribu. Setelah dinyatakan tidak reaktif, barulah LP ditangani. Kendati tak dicover BPJS Kesehatan, akhirnya LP membayar biaya rapid test.

“Yang jadi pertanyaan apakah biaya rapid test itu harus. Bukannya ada bantuan dari pemerintah,” ujar ibu anak satu ini.

Pantauan Radar Depok, tiap rumah sakit saat ini sudah menyediakan layanan rapid test dengan beragam varian harga. Mulai dari Rp250 ribu hingga Rp600 ribu. Pelayanannya pun ada yang datang langsung ada juga drive thru.

Saat dikonfirmasi kesejumlah rumah sakit, Humas Rumah Sakit di Cinere, BN mengatakan, RS-nya tetap memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Untuk itu, pasien yang ingin mejalani perawataan kesehatan akan dilakukan pemeriksaan Covid-19 melalui Rapid test atau Swab.

“Benar, karena pasien terpapar dan tidak terpapar ruangannya tidak dijadikan satu,” ujarnya kepada Radar Depok.

BN menjelaskan, Protokol Tetap (Protap) yang dilakukan RS  dengan melakukan pemeriksaan kesehatan guna mencegah penyebaran Covid-19 di RS. Menurutnya, dengan memberlakukan pemeriksaan rapid test, RS tidak ingin kecolongan apabila terjadi penyebaran di rumah sakit tersebut.

Pasien yang melakukan pemeriksaan melalui rapid test akan dikenakan biaya penanganan. Namun, pihaknya tidak mengetahui besaran biaya tersebut dikarenakan kewenangan tersebut, berada di bagian operasional rumah sakit. Alasan dikenakannya biaya rapid test, dikarenakan penanganan rapid test meliputi cek laboratorium darah pasien, pemeriksaan rongen paru-paru, dan penanganan lainnya.

“Hal itu perlu dilakukan karena telah menjadi rumah sakit rujukan,” terang BN.

Sementara itu, Humas RS di Beji, MR mengatakan, RS-nya tidak pernah mengenakan biaya Rapid Tes. Namun, apabila terdapat pasien yang ingin melakukan Medical Check Up (MCU), untuk keperluan perjalanan keluar kota, maka akan dikenakan biaya.

“Untuk MCU sebagai persyaratan perjalanan keluar kota, kami akan mengenakan biaya,” katanya kepada Radar Depok.

Dia menjelaskan, selain MCU yang dikenakan biaya rapid test, RS-nya juga akan menerapkan tindakan Swab untuk pasien yang akan dilakukan tindakan operasi maupun persalinan. Penerapan tersebut merupakan kebijakan RS sebagai prosedur untuk keamanan bersama, baik tenaga kesehatan maupun pasien lainnya. “Terkait besaran biaya itu kebijakan  berada bidang medis. Sehingga saya tidak mengetahui besaran biaya tersebut,” terangnya.

Adanya kondisi yang seperti ini, Sekretaris Komisi D DPRD Depok, Rudi Kurniawan menyebut, biaya rapid test dan APD yang dibebankan kepada pasien di beberapa rumah sakit swasta bentuk ketidak mampuan Pemerintah Kota dalam berkoordinasi dengan rumah sakit menangani covid-19.

“Berarti Dinas Kesehatan (Dinkes) tidak becus. Saya bahkan mengalami langsung. Istri saya yang rasakan, ada tagihan APD saat melakukan rawat jalan di salah satu RS swasta,” tegasnya kepada Radar Depok, Kamis (2/7).

Bahkan, kata Rudi, sudah pernah menegur langsung pihak Dinas Sosial (Dinsos) Kota Depok terkait masalah ini. Menanyakan terkait bantuan dari berbagai pihak, baik yang melalui Pemerintah atau yang langsung diberikan ke rumah sakit.

Seharusnya, koordinasi saat bantuan disebarkan dari berbagai pihak dan lapisan masyarakat harus digunakan murni, untuk kebutuhan masyarakat. Bukan justru sebaliknya bantuan tersebut seperti digunakan sebagai kost rumah sakit swasta.

“Tapi tidak di semua Rumah Sakit. Ada beberapa yang benar,” ucapnya.

Menurut Rudi, ada dua kategori soal rapid test, pertama test yang diminta langsung seperti DPRD, harus bayar karena meminta untuk di test. Kedua test, yang tidak diminta seperti pasien yang mau menjalani operasi tapi harus lakukan rapid test, itu seharusnya tidak dibebankan ke pasien sebab ada bantuan.

Kejadian ini terlihat menjadi bisnis yang dimanfaatkan rumah sakit. Sebab dibeberapa rumah sakit harganya memiliki perbedaan, mulai dari Rp250 ribu-Rp500 ribu.

“Bantuan itu kan langkah sebagai pencegahan penanganan korona, memang peruntukan ke masyarakat,” tandasnya. (tul/arn/dic)

 

Jurnalis : Tim Radar Depok

Editor : Fahmi Akbar (IG : @akbar.fahmi.71), Pebri Mulya

You may also read!

banyak orang masker

Jika Tak Lakukan Ini, Percuma Kenakan Masker Cegah Covid-19

ILUSTRASI   RADARDEPOK.COM - Memakai masker menjadi salah satu langkah paling sederhana dan penting yang dapat dilakukan

Read More...
botol vaksin korona

Vaksin Covid-19 Akan Disebar ke Provinsi Ini di Indonesia

ILUSTRASI   RADARDEPOK.COM, JAKARTA - Vaksin virus Korona (Covid-19) sudah siap didistribusikan Pemerintah ke seluruh Indonesia. Menteri

Read More...

Seperti Apa Terpeka yang Dinobatkan Tol Terpanjang di Indonesia

  RADARDEPOK.COM - Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS) ruas Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung (Terpeka) tercatat masih menjadi jalan tol terpanjang

Read More...

Mobile Sliding Menu