Darurat Pendidikan di Masa Pandemi

In Ruang Publik

opini cllasisca

 

Oleh: Clalisca Pravitasari, SST, MSE

Pascasarjana Ilmu Ekonomi di Universitas Indonesia (UI), Lulus Tahun 2018

Pegawai Negeri Sipil di Badan Pusat Statistik (BPS), sejak 2009.

 

SETELAH berbulan-bulan lamanya para murid belajar di rumah, namun sayangnya belum semua murid dapat bertatap muka secara langsung dengan para guru dan teman-temannya di tengah pandemi Covid -19.

Pemerintah sudah mengeluarkan pengumuman resmi bahwa tahun ajaran baru sudah dimulai pada pertengahan Juli ini, namun pembelajaran secara langsung tetap digantikan oleh pembelajaran secara daring. Hanya sebagian sekolah yang ada di zona hijau yang diperbolehkan kembali melakukan aktivitas belajar mengajar secara tatap muka, itupun dengan berbagai syarat dan protokol kesehatan yang harus diterapkan oleh sekolah.

Catatan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menyebutkan bahwa hingga bulan Juni 2020, hanya sebanyak 6 persen peserta didik yang berada di zona hijau. Sementara, 94 persen lainnya berada di zona kuning, oranye, dan merah, sehingga memaksa para murid di 429 kabupaten/kota harus tetap belajar dari rumah. Kondisi ini tentu mendapatkan perhatian yang serius, mengingat angka kematian anak di Indonesia akibat Covid-19 merupakan angka tertinggi di antara negara-negara di ASEAN.             Bagaimana tidak, IDAI merilis angka kematian anak hingga akhir Juni 2020 mencapai 40 anak dengan status positif Covid-19, sementara lebih  dari 200 kematian anak dengan status Pasien Dalam Pengawasan (PDP). Tak heran jika kondisi ini membuat banyak orang tua siswa harus berpikir ulang untuk menyerahkan aktivitas belajar anak-anak mereka kepada pihak sekolah.

Sistem pembelajaran daring seolah menjadi solusi yang dianggap paling tepat saat ini, khususnya untuk mengurangi kontak fisik di tengah pandemi Covid-19. Namun tak dapat dipungkiri, masih banyak kekurangan dan hambatan di sana sini. Permasalahan yang paling nyata dan konkret di lapangan adalah tidak meratanya jaringan internet di semua daerah. Data Susenas dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa rata-rata penggunaan internet oleh rumah tangga pada tahun 2018 hanya mencapai 66,25 persen. Terlebih lagi, kesenjangan penetrasi internet antar provinsi di Indonesia sangat tinggi, dimana penggunaan internet oleh rumah tangga di DKI Jakarta mencapai 89,04 persen, sementara di NTT dan Papua masing-masing hanya mencapai 42,21 dan 29,50 persen. Tentu bukan angka yang membanggakan bagi Indonesia yang sudah menjadi negara berpendapatan menengah atas (upper-middle income country) berdasarkan kriteria Bank Dunia, namun ternyata tidak semua masyarakatnya tersentuh oleh jaringan internet.

Problematika juga muncul dari sisi penyedia layanan pendidikan yang masih tergagap-gagap dengan sistem pembelajaran secara virtual. Tidak semua tenaga pengajar akrab dengan perkembangan teknologi informasi dan memiliki kemampuan yang mumpuni dalam mengoperasikan komputer. Tenaga pengajar pun dituntut untuk lebih kreatif dalam menyampaikan materi, mengingat pembelajaran model virtual ini berbeda dengan proses belajar-mengajar secara tatap muka.

Namun sayangnya, mereka tidak dibekali dengan panduan, konten pembelajaran, serta kurikulum darurat yang telah disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran secara virtual. Dampaknya, banyak wali murid yang mengeluh karena proses pembelajaran seolah justru dibebankan sepenuhnya kepada wali murid. Proses pembelajaran seolah dijadikan ajang pemberian tugas, alih-alih menyampaikan materi kepada para siswa. Alangkah baiknya jika pemerintah mampu mengumpulkan para pakar dan praktisi pendidikan untuk memberi pendampingan dan pelatihan yang implementatif. Dengan demikian, pemerintah dapat mempersiapkan para tenaga pendidik yang lebih matang dalam melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh dengan efektif dan efisien.

Permasalahan yang dihadapi oleh sebagian sekolah juga perlu mendapatkan perhatian yang serius. Tidak sedikit sekolah yang terancam tutup akibat mengalami kesulitan memenuhi biaya operasional. Bantuan finansial dari pemerintah telah dikucurkan melalui peningkatan anggaran Kemendikbud sebesar 96%, yaitu sebesar Rp36 triliun menjadi Rp70,7 triliun. Peraturan Kemendikbud Nomor 19 Tahun 2020 dan Surat Edaran Kemenag nomor B-699/ Dt.l.l/PP.03/03/2020 mengizinkan penggunaan dana BOS untuk pelaksanaan pembelajaran jarak jauh.

Terlebih lagi, untuk pertama kalinya dana BOS tak hanya diperuntukkan bagi sekolah negeri, namun juga diperuntukkan bagi sekolah swasta yang dinilai paling membutuhkan bantuan. Namun nyatanya, dana tersebut tidak dapat mencukupi untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran jarak jauh selama pandemi. Apalagi jika digunakan untuk hal lain seperti menutup perawatan sekolah, pembayaran gaji guru, dan melaksanakan protokol kesehatan.

Hal ini mengkhawatirkan, khususnya bagi sekolah yang sangat bergantung pada donasi masyarakat seperti sekolah swasta berbiaya rendah (SSBR). Padahal kalau kita lihat, SSBR sendiri memiliki peran yang sangat besar dalam membantu anak-anak prasejahtera yang tidak bisa masuk ke sekolah negeri. Jumlah SSBR di Indonesia pun terbilang cukup banyak. Menurut penelitian dari CIPS, di Koja-Jakarta Utara saja, terdapat 51 dari 86 sekolah swasta yang masuk dalam kategori SSBR. Jika sekolah-sekolah ini terpaksa harus gulung tikar, maka education lost yang akan terjadi akibat pandemi Covid-19 akan semakin besar.

Berapa banyak anak bangsa yang terpaksa putus sekolah jika sekolah-sekolah ini harus tutup permanen. Oleh karena itu, selain menggunakan dana BOS yang sudah disiapkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah juga perlu memainkan peran yang lebih aktif untuk membantu finansial sekolah yang ada di daerah masing-masing.

Dengan melihat sejumlah problematika mendasar tersebut, lantas apakah pembelajaran secara jarak jauh justru menimbulkan permasalahan baru berupa kesenjangan yang semakin melebar? Tak dapat dipungkiri, pandemi menyebabkan masyarakat Indonesia mengalami kesulitan ekonomi. Survei Sosial Ekonomi Dampak Covid-19 yang dilakukan oleh BPS belum lama ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden mengalami penurunan pendapatan. Terlebih lagi, angka kemiskinan yang baru saja dirilis oleh BPS juga menunjukkan peningkatan sebesar 0,37 persen poin pada bulan Maret 2020, menjadi sebesar 9,78 persen.

Berkurangnya pemasukan, khususnya bagi rumah tangga miskin, tentu akan berpengaruh terhadap kemampuan orang tua murid untuk memenuhi kebutuhan belajar secara jarak jauh. Jangankan untuk membeli HP atau laptop dan paket data, untuk membayar iuran sekolah pun terasa semakin sulit. Lagi-lagi, Ketidak merataan jaringan internet juga dijadikan alasan utama terhadap sulitnya akses pendidikan khususnya bagi siswa yang berada di daerah pedesaan dan di daerah-daerah terpencil. Melihat kondisi ini, anak-anak yang berasal dari keluarga prasejahtera dan yang berada di daerah pedesaan adalah yang paling merugi. Mereka adalah siswa, yang bahkan dalam kondisi normal, sudah jauh tertinggal dan terpinggirkan dalam memperoleh akses pendidikan. Terlebih saat ini, kesempatan memperoleh pendidikan akan semakin sulit karena harus menghadapi hambatan tambahan yang muncul akibat sulitnya akses infrastruktur dan teknologi.

Mau tidak mau, pemerintah harus mencari cara agar efek domino dari pandemi ini tidak mendorong semakin lebarnya kesenjangan terhadap akses pendidikan. Sudah saatnya Kemendikbud menggandeng pihak lain dan berkolaborasi untuk dapat meyelesaikan PR besar ini. Salah satu contoh, kolaborasi dengan Kominfo dapat dilakukan untuk semakin mendekatkan masyarakat dengan jaringan internet yang dapat diakses di setiap kantor desa melalui tol langit. Upaya ini dapat dimaksimalkan pula dengan melibatkan peran serta dari BUMN seperti PT.Telkom.

Contoh lain, kolaborasi dengan Kemendesa juga dapat dilakukan dengan memaksimalkan peran dari program dana desa. Kita tidak tahu, kapan pandemi ini akan berakhir. Namun dengan semangat dan kerja keras dari semua pihak, maka sektor pendidikan di Indonesia akan dapat bertahan di tengah pandemi yang mencengkeram. (*)

You may also read!

HS nekat curi hape

HS Nekat Curi HP Tetangga

TERJERAT : Pelaku Herry Sinaga saat tertangkap di Polsek Sukmajaya, usai mencuri HP milik tetangganya

Read More...
h. sarmili dari golkar

Gayung Bersambut, H. Sarmili : Terima Kasih

H. Sarmili   RADARDEPOK.COM, DEPOK – Mendapatkan dukungan dari senior, tokoh, dan kader muda Golkar, karena memfasilitasi

Read More...
opini al muqorobiin

Sinergi Melindungi Anak di Tengah Pandemik

  Oleh: Muqorobin Founder Pusat Terapi Anak Berkebutuhan Khusus Tootie Kidz Center Kepala SMA Avicenna Jagakarsa   TANGGAL 23 Juli adalah hari penting

Read More...

Mobile Sliding Menu