Kepala BKPSDM Wakili Idris Klarifikasi Mutasi Ke Bawaslu

In Politika
idris klasifikasi bawaslu
HADIR : Ketua Bawaslu Kota Depok,Luli Barlini didampingi Jajaran Komisioner Bawaslu, dan Kepala BKPSDM, Supian Suri menunjukan surat persetujuan Mendagri perihal pelantikan dan mutasi pejabat Pemkot Depok. FOTO : RICKY/RADARDEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok, Supian Suri mewakili Walikota Depok, Mohammad Idris ke Bawaslu Kota Depok untuk klarifikasi mengenai promosi dan mutasi yang dilakukan, Jumat (26/06).

Supian Suri yang hadir ke Sekretariat Bawaslu Kota Depok, di Jalan Nusantara Raya Nomor 1 RT03/13 Kecamatan Beji Rabu (1/7) sekitar pukul 10.35 WIB dan masuk untuk melakukan klarifikasi pukul 10.40 WIB.

Koordinator Divisi Hukum, Data Informasi dan Humas, Andriansyah mengatakan, pihaknya melakukan pemanggilan tersebut untuk melakukan klarifikasi.

“Kami juga belum tahu, apakah itu sesuai atau tidak, atau ada konfirmasi lain terkait pergantian pejabat itu,” kata Andriansyah kepada Radar Depok.

Sebab, sambung Andri -sapaannya-, berdasarkan Undang-undang Pilkada,  6 bulan sebelum penetapan calon, sampai masa terpilih, tidak boleh melakukan rotasi atau mutasi pejabat.

“Walaupun dilakukan, harus ada izin dari Kementerian Dalam Negeri, kan ada pengecualiannya, jadi kami mau konfirmasi biar jelas,” tutur Andri.

Hal ini dilakukan, Andri menambahkan, agar tidak menjadi bahan pertanyaan di masyarakat. Sehingga, Bawaslu merasa perlu untuk meminta konfirmasi.

“Intinya, kami menjalankan fungsi pengawasan sesuai Undang-undang,”

Sementara Supian Suri mengungkapkan bahwa, pelantikan ASN yang dilakukan Jumat (26/06) telah disetujui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kita tidak berani kalau tidak ada persetujuan dari pemerintah pusat. Dalam hal ini dari Pak Mendagri. Kami tahu aturan kok,” ungkap Supian Suri.

Supian Suri menjelaska , pengajuan pelantikan ASN kepada pemerintah pusat dilakukan sejak Februari 2020 setelah disetujui Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar).

“Pertimbangan dari sana, kita hanya mengusulkan mengingat masih ada posisi yang kosong. Apalagi saat ini kita menghadapi pandemi Covid-19, demi efektivitas kinerja posisi kosong tersebut harus diisi,” tuturnya.

Dengan pelantikan ini masih ada beberapa posisi yang kosong. Seperti jabatan Sekretaris Badan Keuangan Daerah (BKD) atau Kepala Bidang (Kabid) Aplikasi dan Informatika (Aptika) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).

“Serta beberapa jabatan pengawas juga masih kosong. Kita coba isi nanti,” ucap Supian.

Dia menambahkan, kekosong posisi tersebut bisa diisi tergantung dari arahan Wali Kota Depok, Mohammad Idris. Apabila menurut pimpinan daerah harus mengajukan kembali ke Kemendagri, maka akan diajukan.

“Disetujui atau tidaknya tergantung pertimbangan dari Pak Menteri,” pungkasnya.

Saat melakukan klarifikasi, Supian Suri pun menyertakan surat Persetujuan yang ditandatangani Mendagri, Tito Karnavian tertanggal 15 Juni kemarin. (rd/cky)

 

Jurnalis : Ricky Juliansyah

Editor : Pebri Mulya

You may also read!

pembuatan SIM gratis

Keringanan Pembuatan SIM Hanya untuk 100 Orang

LAYANI : Anggota Satlantas Polres Metro Depok memberikan pelayanan kepada pemohon di Satpas Polres Metro

Read More...
PKK beji dinilai

Kader PKK Kecamatan Beji Dinilai 

PENILAIAN : Suasana penilaian lomba kader PKK tingkat Kecamatan Beji di aula kantor Kecamatan Beji.

Read More...
Kadiskominfo Kota Depok, Sidik Mulyono

Kadiskominfo Depok Laporkan TP ke Polisi

Kadiskominfo Kota Depok, Sidik Mulyono.   RADARDEPOK.COM, DEPOK – Wartawan Suara Independen News berinisial TP dilaporkan Kepala

Read More...

Mobile Sliding Menu