New Normal Pandemi Covid-19 dan Dampaknya Bagi Ekonomi Politik Kita

In Ruang Publik

opini heri solehudin

 

Oleh: Dr. Heri Solehudin Atmawidjaja

Direktur Heri Solehudin Center, Anggota Forum Doktor Universitas Indonesia,  Dosen Pascasarjana UHAMKA Jakarta, dan Wakil Ketua PDM Kota Depok.

 

Pendahuluan

Sejak kemunculannya di sebuah Kota kecil Wuhan di China akhir 2019 yang lalu virus corona atau yang kemudian disebut sebagai Covid-19 (Corona Virus Disease 2019) telah meluluh-lantahkan dunia, nyaris tidak ada satupun negara di dunia ini yang mampu terlepas dari virus ini, Berbagai tudingan dan spekulasi muncul dari berbagai kalangan  bahwa virus ini merupakan  senjata biologis yang sengaja diciptakan untuk  kepentingan-kepentingan tertentu baik dari sisi politik maupun ekonomi.  Kendatipun demikian belum ada penemuan ilmiah  yang bisa membuktikan secara ilmiah bahwa virus ini muncul dari sebuah proses di laboratorium. Konsensus ilmiah bahkan membantah virus direkayasa. Dalam sebuah surat kepada Nature pada Maret, sebuah tim di California yang dipimpin profesor mikrobiologi Kristian Andersen mengatakan “data genetik menunjukkan bahwa Covid-19 tidak berasal dari tulang belakang virus yang sebelumnya digunakan. Mereka mengatakan sangat memungkinkan virus muncul secara alami dan menjadi lebih kuat melalui seleksi alam.

Pandemi Covid-19 telah  menganggu bahkan menghancurkan  tatanan kehidupan kita sehari-hari, baik ekonomi, politik, dan sosial keagamaan (pelaksanaan Ibadah Haji 2020 yang sudah ditunggu para calon jamaah selama puluhan tahunpun terpaksa harus ditunda), meskipun saat ini  upaya yang dilakukan oleh pemerintah bisa dikatakan cukup memadai melalui penerapan social distancing, penguatan sarana dan prasarana (sarpras) medis dalam mitigasi dan penanganan Covid-19, hingga Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan di berbagai wilayah untuk menekan angka positif Covid-19. Meski ada perkembangan positif dalam penanganan Covid-19, seperti peningkatan pasien sembuh, usaha mitigasi yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah sejauh ini masih dipandang belum maksimal. Tingkat tes cepat di Indonesia masih tergolong rendah dibanding negara lain. Selanjutnya, tingkat kesiapan tenaga medis dan fasilitas kesehatan pun terus diuji karena pertambahan pasien dari hari ke hari. Persepsi publik atas kinerja pemerintah dalam merespon pandemi Covid-19 juga ternyata tidak seluruhnya positif. Berdasarkan hasil survei SMRC, perbedaan antara responden yang menilai pemerintah telah bertindak “cepat/sangat cepat” dengan yang menjawab “lambat/sangat lambat” tidaklah terlampau jauh, yaitu 52% dan 41% dengan margin of error sebesar 2,9%.

Dampak  Covid-19 Terhadap Perekonomian Nasional

Covid-19 sebagai sebuah pandemi global memiliki signifikansi terhadap berbagai aspek dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dari berbagai aspek yang terdampak adalah aspek ekonomi. Dalam tataran ekonomi, pandemi Covid-19 memberikan pengaruh yang besar terhadap mikroekonomi dan makroekonomi nasional.  Dalam konteks mikroekonomi misalnya, para pelaku industri atau penyedia barang dan jasa suka tidak suka harus menderita kerugian yang cukup besar akibat penurunan permintaan (demand) sebagai konsekuensi kebijakan pembatasan sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Pada tataran lebih lanjut, para pelaku industri skala besar harus mengurangi atau bahkan menghentikan kegiatan operasionalnya karena penurunan permintaan tersebut.  Faktor Inilah yang pada gilirannya kemudian memantik gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang begitu massif dan pada akhirnya sangat berpotensi menjadi bom waktu karena cepat atau lambat jika tidak mampu diatasi oleh pemerintah akan menimbulkan persoalan sosial baru. Begitu banyaknya sektor-sektor terdampak Covid-19 ini menyebabkan lumpuhnya roda perekonomian masyarakat  baik dari kalangan kelas atas, menengah sampai kalangan ekonomi kelas bawah semua ikut terdampak. Jika merujuk pada pemikiran politik kontemporer, maka jelas Negara dalam hal ini Pemerintah bertanggungjawab dalam pemenuhan hak-hak ekonomi dan sosial rakyatnya. Sebagaimana yang juga dikeluarkan oleh WHO, maka pemerintah (terutama Pemerintah Pusat), memiliki kewajiban penuh. Tidak saja untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada warga yang terdampak corona, melainkan juga mendukung semua faktor yang menentukan virus itu dapat dihentikan persebarannya, baik jaminan atas ketersediaan makanan, akses informasi yang akurat, dan lain sebagainya.

Dalam tataran makroekonomi, pemerintah harus merevisi APBN sebagai konsekuensi berbagai langkah emergensi yang diambil, seperti pemberikan paket stimulus fiskal (stimulus ditujukan untuk pelaku usaha dan kelompok masyarakat terdampak), serta relokasi anggaran untuk memperkuat sektor kesehatan dalam penanganan Covid-19 sebesar Rp 677,2 triliun. Besaran anggaran itu terdiri dari :

  1. Anggaran sebesar Rp 87,55 triliun diperuntukkan bagi bidang kesehatan. Rincian anggaran itu diperuntukkan bagi belanja penanganan Covid-19, tenaga medis, santunan kematian, bantuan iuran untuk jaminan kesehatan nasional pembiayaan gugus tugas, dan insentif perpajakan di bidang kesehatan.
  2. Untuk perlindungan sosial masyarakat yang terdampak Covid-19 sebesar Rp 203,9 triliun. Anggaran sebesar itu nantinya berupa pembiayaan Progran Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, Bantuan Sosial (Bansos) untuk masyarakat Jabodetabek, Bansoss bagi masyarakat di luar Jabodetabek, Kartu Prakerja, diskon tarif listrik, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Dana Desa.
  3. Untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdampak Covid-19 sebesar Rp 123,46 triliun. Anggaran sebesar itu digunakan untuk membiayai subsidi bunga, penempatan dana untuk restrukturisasi dan mendukung modal kerja bagi UMKM yang pinjamannya sampai Rp 10 miliar, serta belanja untuk penjaminan terhadap kredit modal kerja darurat.
  4. Anggaran sebesar Rp 120,61 triliun untuk insentif dunia usaha agar mereka mampu bertahan dengan melakukan relaksasi di bidang perpajakan dan stimulus lainnya.
  5. Pemerintah juga menganggarkan Rp 44,57 triliun bagi pendanaan korporasi yang terdiri dari BUMN dan Korporasi Padat Karya.
  6. Dukungan untuk sektoral maupun kementerian dan lembaga serta Pemda yang mencapai Rp 97,11 triliun.

Jadi total penanganan Covid-19 adalah Rp 677,2 triliun.

Problematika dalam Penanganan Covid-19

Indonesia tergolong lambat dalam mencegah penyebaran Covid-19. Presiden dan pejabat tinggi negara cenderung menyepelekan dampak virus tersebut bagi masyarakat pada periode awal penyebaran, Januari–akhir Februari 2020. Pemerintah pusat lantas berupaya memperbaiki kekeliruan tersebut secara gradual, di antaranya dengan membentuk gugus tugas percepatan penanganan Covid-19. Setelah itu, pemerintah daerah juga berinisiatif menyiapkan fasilitas dan tenaga kesehatan untuk mengantisipasi lonjakan pasien. Personel pertahanan dan keamanan pun mulai terlibat secara langsung dalam upaya mitigasi, misalnya pendirian Rumah Sakit Khusus di DKI Jakarta dan Kepulauan Riau, penyediaan sarana transportasi dan logistik untuk distribusi alat kesehatan ke berbagai daerah, serta pengamanan fasilitas publik.

Dalam konteks penanganan virus Covid-19 kita juga harus memandang secara obyektif bahwa pemerintah tentu dihadapkan pada persoalan yang sangat dilematis, disatu sisi harus menjalankan protokol kesehatan yang artinya membatasi secara total seluruh ruang gerak dan seluruh aktifitas baik ekonomi, politik, sosial budaya dan bahkan  agama yang berpotensi menjadi penyebaran virus Covid-19 tapi pada sisi yang lain harus tetap menjaga roda ekonomi agar tetap berjalan meski dalam kondisi yang sangat terbatas. Problematika semacam inilah yang sering memunculkan silang pendapat diantara para pemangku jabatan sehingga memunculkan kesan tidak ada koordinasi dan kekompakan diantara sesama pemimpin, baik di tingkat Pusat maupun Daerah.

Menuju Era Baru New Normal

Tidak mau berlarut-larut dalam kondisi ketidakpastian yang semakin menggerogoti fondasi ekonomi kita yang sudah mulai tergoncang hebat, pemerintahpun akhirnya membuat kebijakan baru menuju era normal yang baru, Istilah new normal saat ini sangat mudah ditemui masyarakat dalam berbagai platform media. New normal bukanlah berarti kita terbebas dari wabah Covid-19 akan tetapi sebagai cara hidup baru di tengah pandemi virus corona yang angka kesembuhannya makin meningkat. New normal adalah langkah percepatan penanganan Covid-19 dalam bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi. Skenario new normal dijalankan dengan mempertimbangkan kesiapan daerah dan hasil riset epidemiologis di wilayah terkait.

Organisasi kesehatan dunia WHO telah menyiapkan pedoman transisi menuju new normal selama pandemi Covid-19.  Dalam protokol tersebut, negara harus terbukti mampu mengendalikan penularan Covid-19 sebelum menerapkan new normal. Pengendalian ini juga harus bisa dilakukan di tempat yang memiliki kerentanan tinggi misal panti jompo, fasilitas kesehatan mental, dan wilayah dengan banyak penduduk. Langkah pengendalian dengan pencegahan juga harus diterapkan di tempat kerja. DKI Jakarta beberapa kali disinggung sebagai provinsi yang paling siap menerapkan tatanan kehidupan normal baru. Meski begitu, Jakarta memilih kembali memperpanjang PSBB dengan istilah PSBB transisi karena mempertimbangkan data kasus terakhir sebelum menerapkan new normal.

 Solusi yang Harus Dilakukan Pemerintah 

  1. Dalam menghadapi pandemi Covid-19 pemerintah baik Pusat maupun Daerah hendaknya saling bekerjasama secara kompak dan melupakan ego sektoral masing-masing karena ini menyangkut hajat hidup rakyat banyak, sehingga rakyat tidak lagi dibayang-bayangi kekhawatiran dan rakyat yakin bahwa pemerintah mampu menangani pandemi Covid-19 ini dengan sebaik-baiknya, demi menjaga dan menyelamatkan rakyat dari ancaman Covid-19.
  2. Hendaknya pemerintah lebih mengutamakan keselamatan rakyat daripada persoalan ekonomi, apalagi hajatan pemilukada yang mustinya tidak menjadi prioritas ditengah kondisi pandemi semacam ini, mengingat dalam konstitusi tertinggi sebuah negara adalah menjamin keselamatan rakyatnya.
  3. Pemerintah (terutama pemerintah Pusat), bertanggungjawab penuh tidak saja untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada warga yang terdampak corona, melainkan juga mendukung semua faktor yang menentukan virus itu dapat dihentikan persebarannya, baik jaminan atas ketersediaan makanan, akses informasi yang akurat, dan lain sebagainya.

Kesimpulan

  1. Pandemi Covid-19 telah merusak seluruh tatanan kehidupan kita, baik dari segi ekonomi, politik, sosial budaya dan bahkan agama (Ibadah Haji yang sudah ditunggu para calon jamaah selama puluhan tahunpun terpaksa harus ditunda).
  2. Pemerintah masih belum maksimal dalam penanganan Covid-19 itu bisa dilihat dari pola komunikasi yang muncul ke publik yang mempertontonkan komunikasi kurang koordinasi yang baik.
  3. Keselamatan dan kesehatan masyarakat adalah hukum tertinggi dalam sebuah negara, negara tidak bisa setengah-setengah, kesalahan sedikit saja dalam mengambil keputusan akan berdampak bagi keselamatan ribuan bahkan jutaan rakyatnya sendiri, karena itu gagasan pemerintah menuju kenormalan yang baru pada penerapanya harus benar-benar didasarkan pada ketentuan protokol kesehatan dalam rangka melindungi keselamatan rakyatnya.
  4. Kita tentu sepakat bahwa tidak ada satu kejadian apapun di dunia ini yang terjadi tanpa seizin Allah SWT, Dzat yang menguasai seluruh semesta, maka akan selalu ada hikmah dari setiap peristiwa yang terjadi, semoga kita Bangsa Indonesia dapat mengambil hikmah dari pandemi Covid-19 ini. (*)

 

You may also read!

ulama ke idris imam

Persatuan Ulama-Habaib Depok Beri Restu Idris-Imam

DEKLARASI : Dihadiri Paslon Nomor Urut 2 dan elit partai Koalisi TAS, Persatuan Ulama dan

Read More...
penghargaan naik tingkat

Sanggar Ayodya Pala : Siswa Ujian Kenaikan Tingkat Raih Penghargaan

RAIH PENGHARGAAN : Sejumlah siswa Sanggar Ayodya Pala yang telah mengikuti Ujian Kenaikan Tingkat mendapatkan

Read More...
jatijajar repot urus administasi

Beredar Foto Spanduk ‘Ganti Lurah Jatijajar’

MUNDUR : Ketua RT dan RW, di lingkup RW2, Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos, mundur serentak

Read More...

Mobile Sliding Menu