Pilkada Depok : Aparatur Susah Netral (ASN) Depok

In Utama
pengamat ubedilah
Analis Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun.

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Sudah saatnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok, kerja ekstra dan sering-sering plototi abdi negara. Munculnya nama petahana : Mohammad Idris dan Pradi Supriatna yang menjadi bakal calon Walikota Depok di Pilkada Depok 2020, dianggap berpotensi menyalahkan kekuasaan.

Analis Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun menyebut, dengan diusungnya incumbent atau petahan sebagai calon pada Pilkada Depok, berpotensi melakukan penyalahgunaan wewenang. Dalam hal ini memanfaatkan jabatanya untuk meminta dukungan politik dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Depok.

“Biasanya petahana akan memanfaatkan sisa masa jabatannya untuk mendulang kemenangan dalam Pilkada berikutnya, salah satunya dengan memanfaatkan ASN,” bebernya kepada Radar Depok, Selasa (28/07).

Maka dari itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Depok bisa membuat trobosan baru dalam pengawasannya. Bisa juga meningkatkan keterlibatan masyarakat, khususnya kaum milenial yang peduli dengan demokrasi untuk mengawasi jalannya Pilkada.

“Bawaslu harus inovatif dan lebih memperketat pengawasannya, agar jangan sampai ASN dilibatkan dalam politik praktis. Gandeng komunitas milenial untuk membantu fungsi pengawasan,” tuturnya Direktur Eksekutif Center for Social Political Economic and Law Studies (Cespels) ini.

Dia menambahkan, dengan digandengnya kelompok masyarakat yang peduli akan demokrasi, bisa meringankan beban anggaran Bawaslu dalam merekrut tim pengawas.

“Depok itu luas, panwascam yang ada gak cukup untuk mengawasinya, anggaran dari Pemerintah juga terbatas. Maka dari itu harus membuat inovasi,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, Pilkada nanti tidak akan menarik jika yang maju sebagai calon adalah petahana, seperti Walikota Depok saat ini Mohammad Idris dan Wakilnya Pradi Supriatna. Hal ini lantaran mereka berdua dianggap tidak memberikan prestasi selama memimpin Kota Depok lima tahun belakangan. Bahkan, cenderung mengalami kemunduran dalam memimpin.

“Saya lihat Pilkada ini tidak akan menarik secara kualitatif dan kuantitatif. Sebab, petahana sekarang prestasinya cenderung menurun bila dibandingkan dengan zaman kepemimpinan Nur Mahmudi Ismail,” katanya.

Dia mengungkapkan, kemunduran mereka tampak dari segi kemacetan yang kian parah, pengangguran yang meningkat, serta infrastruktur yang dinilai publik masih kurang baik.

“Selain itu, tingkat kejahatan juga tinggi di masa kepemimpinan Idris dan Pradi,” ucapnya.

Menimpali hal ini, Ketua Bawaslu Kota Depok, Luli Barlini mengungkapkan, memang ada potensi penyalahgunaan wewenang oleh keduanya demi kepentingan Pilkada. Penyalahgunaan itu kemungkinan akan menyasar ASN, yang saat ini bekerja di bawah kepemimpinan Idris maupun Pradi.

“Ini harus kami awasi masalah ASN, dalam hal ini ‘aparatur susah netral,” kata Luli kepada Radar Depok.

Mengenai ‘aparatur susah netral’ ini yang bagaimana, sebab itu yang paling rawan dipolitisasi karena kedunya petahana. Pihaknya telah menyampaikan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan ini kepada Pemerintah Kota Depok.

Walikota Depok Mohammad Idris, lanjut Luli, sudah dipanggil untuk mengingatkan berbagai masalah yang kemungkinan terjadi akibat politisasi ASN. Luli mengingatkan, jelang Pilkada Depok 2020 nanti, perubahan jabatan bagi sejumlah ASN khususnya yang duduk di posisi strategis, tak boleh dilakukan sembarangan.

“Kami panggil walikota lalu kami ingatkan, bahwa mutasi, rotasi, dan promosi ASN harus dengan seizin Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kalau tidak bisa didiskualifikasi,” bebernya.

Di samping menaruh perhatian pada kemungkinan politisasi ASN, Luli menyebut, Bawaslu bakal mengawasi pula politisasi bantuan sosial (bansos) jelang Pilkada Depok 2020.

“Yang harus kami awasi selain tahapan pilkada, ada isu strategisnya mengenai politisasi bansos dan kebijakan, karena ada kebijakan dana Covid-19 dan seterusnya,” ujar dia.

Itu semua akan jadi ranah pengawasan Bawaslu. Rawan terjadi pelanggaran, misalnya ambil contoh, bansos dari pemerintah pusat tetapi diberi label gambar (wajah kandidat) yang bersangkutan.

Sementara, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga (Hubal) Bawaslu Kota Depok, Dede Selamet Permana menjelaskan, netralits ASN menjadi salah satu indeks kerawanan di Pilkada, terlebih ketika petahana menjadi kontestan. Ini menjadi salah satu concern pengawasan di Bawaslu Depok.

Dia mengungkapkan, seperti agenda Walikota Depok, Mohammad Idris yang memerintahkan sejumlah kepala dinas dan camat untuk hadir bersamanya, dalam sebuah acara di salah satu hotel mewah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa, 28 Juli 2020.

Perintah tersebut tertuang dalam surat edaran Nomor : 800 / 8301 BKPSDM.untuk acara berkonsep seminar dengan tema “Great Leaders – Great Team – Great Result” dan kehadiran undangan tak boleh digantikan. Hal tersebut, menuai sorotan sejumlah pihak. Apalagi Depok sudah masuk tahapan Pilkada serentak 2020.

“Kami segera menindaklanjuti kabar tersebut dan cek langsung ke sana untuk memastikan isi acara tersebut sesuai dengan isi surat,” kata Dede.

Komisioner yang berdomisili di Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Pancoranmas ini menilai, pihaknya merasa perlu untuk mengawasi kegiatan tersebut karena dihadiri oleh salah satu petahana yang saat ini menjabat sebagai walikota.  Ini hal menarik dan jadi bahasan juga secara nasional, karena sangat dimungkinkan petahana melakukan manuver-manuver konsolidasi di luar wilayah Depok,” ujarnya.

Kendati demikian, Dede mengaku pihaknya enggan berspekulasi terlalu jauh karena masih harus membuktikan kebenarannya.

“Jika memang itu agenda pemda (pemerintah daerah) tentunya itu kewenangan pemda untuk menggelar kegiatan yang dipandang perlu. Peran kami untuk memastikan kegiatan tersebut tidak disalahgunakan,” katanya.

Namun karena acaranya di luar kota, Bawaslu Depok selanjutnya akan berkoordinasi dengan Bawaslu setempat.

“Kami akan informasikan juga ke Bawaslu Kabupaten Bogor,” ucap Dede.

Terpisah, Kepala BKPSDM Kota Depok, Supian Suri mengatakan, acara yang digelar di hotel wilayah Sentul Kabupaten Bogor, merupakan kegiatan murni seminar. Giat itu dapat menjadi masukan kepada pejabat dalam penguatan kepemimpinan dan budaya menghadapi normal baru.

“Acara penguatan kepemimpinan dan budaya organisasi menghadapi kebiasaan normal baru,” ujar Supian Suri.

Supian menjelaskan, sebelumnya kegiatan yang sama telah dilaksanakan di wilayah Kota Depok. Kegiatan tersebut telah di ikuti 58 peserta.

Sebelumnya, Radar Depok mencoba mengonfirmasi terkait penyelenggaraan seminar berlangsung di luar Kota Depok. Mengingat, Kota Depok akan melaksanakan Pilkada 2020 dan Walikota Depok digadang akan maju kembali pada Pilkada nanti.

Walikota Depok, Mohammad Idris mengungkapkan, kegiatan seminar yang dilaksanakan di Sentul merupakan kegiatan sinergitas dengan BKPSDM. Nantinya, pejabat akan diberikan wawasan dan kepemimpinan dalam menjalankan tugas. “Silakan tanya ke BKPSDM terkait kegiatan seminar,” terang Idris. (rd)

 

Jurnalis : Tim Radar Depok

Editor : Fahmi Akbar, Pebri Mulya

You may also read!

ulama ke idris imam

Persatuan Ulama-Habaib Depok Beri Restu Idris-Imam

DEKLARASI : Dihadiri Paslon Nomor Urut 2 dan elit partai Koalisi TAS, Persatuan Ulama dan

Read More...
penghargaan naik tingkat

Sanggar Ayodya Pala : Siswa Ujian Kenaikan Tingkat Raih Penghargaan

RAIH PENGHARGAAN : Sejumlah siswa Sanggar Ayodya Pala yang telah mengikuti Ujian Kenaikan Tingkat mendapatkan

Read More...
jatijajar repot urus administasi

Beredar Foto Spanduk ‘Ganti Lurah Jatijajar’

MUNDUR : Ketua RT dan RW, di lingkup RW2, Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos, mundur serentak

Read More...

Mobile Sliding Menu