Sisi Lain Pesta Demokrasi : Bawaslu Jabar Awasi Isu Stategis

In Politika
sisi lain pesta demokrasi
Abdullah Dahlan.

 

Menghadapi Pilkada serentak 2020, selain mengawasi tahapan penyelengaraan Pemilu, Bawaslu Jawa Barat akan concern mengawasi isu strategis yang merusak marwah pesta demokrasi, seperti money politik, potensi penyalahgunaan jabatan dan kewenangan.

Laporan : Ricky Juliansyah

RADARDEPOK.COM – Ketua Bawaslu Jabar, Abdullah Dahlan mengatakan, di Undang-undang Pilkada, pada pasal 71 ada larangan pejabat daerah,  gubernur, bupati/walikota termasuk camat, lurah atau kepala desa dilarang membuat kebijakan yang dapat menguntungkan salah satu peserta.

“Concern Bawaslu, selain mengawasi tahapan penyelenggaraan, juga mengawasi  isu-isu strategis yang merusak kontestasi Pilkada, misalnya desain program pemerintah yang disisipi kepentingan pemenangan,” kata Abdullah kepada Radar Depok.

Terlebih, dalam situasi pandemi Covid-29. Sehingga, kata Abdullah, dikhawatirkan, bantuan sosial meningkat dan bantuan hibah bertambah atau bantuan berlabelkan bantuan Covid-19 yang sifatnya legal, tapi menjadi masalah dan menjadi domain Bawaslu, jika arah kebijakannya dimanfaatkan untuk pentingan pemenangan.

“Sehingga, kami menjadikan ini isu prioritas, jangan sampai program-program populis ini dimanfaatkan,” tegasnya.

Ia menilai, hal tersebut menjadi rentan. Sebab, subjektif, keputusan distribusi bantuan itu ada di kepala daerah. Sehingga, jika tidak dikawal dan tidak objektif, akan rentan disalahgunakan untuk kepentingan Pilkada.

“Memang secara langsung di Jabar belum ada temuan. Tapi, ini menjadi titik fokus kami. Ini kan baru tahapan awal,”

Sebab, menjadi kerawanan dalam tiap penyelenggaraan Pilkada. Jadi, salah satu indeks kerawanan Bawaslu di level kebijakan daerah berbau isu netralitas ASN, politisasi birokrasi, termasuk politisasi kebijakan pemerintah daerah.

“Kami juga menjadi kan ini agenda proritas dan trategis Bawaslu,” tuturnya.

Terkait sanksi bagi yang melanggar, misalnya kepada petahana yang maju kembali, bisa masuk ranah pidana dan menggugurkan pasangan calon jika ia memang terbukti. Seperti yang tertuang dalam Pasal 71 Ayat 1, di mana pejabat negara dan pejabat daerah sampai ke struktur pemerintah tingkat lurah/kepala desa.

Kemudian, di Ayat 2, terkait rotasi dan mutasi, jadi yang mau maju Pilkada ada larangan untuk tidak melakukan rotasi dan mutasi yang ditetapkan enam bulan sebelum ditetapkan sebagai calon, kecuali ada izin dari Kementerian Dalam Negeri.

“Itu juga harus terverifikasi,” ucap Abdullah.

Ia pun mengungkapkan, kekhawatiran Bawaslu di situasi seperti saat ini pola-polanya seperti yang dijabarkan tadi. Terlebih ada pandemi Covid-19, jangan sampai niat membantu publik, tetapi disisipi kepentingan politik.

“Bukan Bawaslu tidak memperbolehkan memberikan bantuan kepada publik, yang jadi persoalan itu ketika dipolitisasi, bertentangan dan ada motif kepentingan pemenangan Pilkada,” pungkas Abdullah. (rd/cky)  

 

Jurnalis : Ricky Juliansyah

Editor : Pebri Mulya

You may also read!

banyak orang masker

Jika Tak Lakukan Ini, Percuma Kenakan Masker Cegah Covid-19

ILUSTRASI   RADARDEPOK.COM - Memakai masker menjadi salah satu langkah paling sederhana dan penting yang dapat dilakukan

Read More...
botol vaksin korona

Vaksin Covid-19 Akan Disebar ke Provinsi Ini di Indonesia

ILUSTRASI   RADARDEPOK.COM, JAKARTA - Vaksin virus Korona (Covid-19) sudah siap didistribusikan Pemerintah ke seluruh Indonesia. Menteri

Read More...

Seperti Apa Terpeka yang Dinobatkan Tol Terpanjang di Indonesia

  RADARDEPOK.COM - Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS) ruas Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung (Terpeka) tercatat masih menjadi jalan tol terpanjang

Read More...

Mobile Sliding Menu